Kesehatan Jiwa bagi Semua

Orang dengan gangguan jiwa kerap mengalami stigma dan sulit mengakses layanan. Perlu strategi baru agar layanan kesehatan jiwa bisa dijangkau semua orang.

KOMPAS/NASRUN KATINGKA

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati (pertama dari kiri) mengunjungi Rumah Pelita saat sosialisasi Model Promosi Kesehatan Jiwa Berbasis Posyandu dan Pendamping Keluarga di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (22/7/2023).

Kesehatan mental merupakan hak asasi manusia yang mendasar bagi setiap orang. Hal ini mencakup hak untuk dilindungi dari risiko kesehatan jiwa, hak atas layanan, serta inklusi dalam masyarakat. Namun, orang-orang dengan kondisi kesehatan mental kerap menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia.

Banyak orang dengan gangguan kesehatan mental di berbagai negara dikucilkan dari kehidupan bermasyarakat dan mengalami diskriminasi. Mereka juga tidak dapat mengakses layanan kesehatan mental atau hanya dapat mengakses layanan yang melanggar hak asasi mereka lantaran keterbatasan fasilitas kesehatan.

Terkait hal itu, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menyatakan sistem pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia akan lebih difokuskan pada layanan berbasis masyarakat. Jadi, masalah kesehatan jiwa tak hanya diatasi dengan tujuan pengobatan, tetapi lebih untuk menjaga kualitas hidup pasien.

Perubahan konsep dalam layanan kesehatan jiwa akan dilakukan secara masif di masyarakat. Pelayanan yang sebelumnya berfokus pada layanan kuratif di rumah sakit akan diubah dengan lebih berfokus pada layanan promotif, preventif, dan rehabilitatif di masyarakat (Kompas, 28 Oktober 2023).

Baca Juga: Kesehatan Jiwa Bangsa, Sudahkah Menjadi Prioritas?

Kesehatan mental yang baik amat penting bagi kesejahteraan kita. Namun, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), satu dari delapan orang di dunia hidup dengan masalah kesehatan mental. Secara global, biaya ekonomi yang ditimbulkan dari gangguan jiwa diprediksi 8,4 triliun dollar AS pada 2030.

Para pasien orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) didampingi perwakilan anggota Komunitas Mengenal Diri menyelesaikan karya lukisan di panti rehabilitasi mental Yayasan Jamrud Biru, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Minggu (7/5/2023).

Data Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menunjukkan, prevalensi orang dengan gangguan jiwa berat di Indonesia sebesar 0,18 persen. Sementara prevalensi depresi pada kelompok usia di atas 15 tahun sebesar 6,1 persen atau satu dari 16 orang di Indonesia.

Namun, kesenjangan layanan kesehatan jiwa masih besar. Hal itu terlihat dari jumlah pasien yang mendapat pengobatan. Dari sekitar 84,9 persen orang dengan gangguan jiwa berat, hanya 48,9 persen yang rutin berobat. Bahkan, pada kasus depresi, hanya 9 persen yang menerima pengobatan.

Sementara jumlah tenaga medis yang menangani masalah kesehatan jiwa pun terbatas. Saat ini jumlah psikiater di Indonesia hanya 1.220 orang. Dengan jumlah itu, satu psikiater mesti melayani 300.000 penduduk, sedangkan target yang harus dicapai yakni 1 berbanding 30.000 orang.

Penerimaan masyarakat serta kemitraan komunitas dengan fasilitas kesehatan jadi kunci keberhasilan layanan berbasis masyarakat agar layanan kesehatan jiwa bisa diakses semua penduduk.

Padahal, orang dengan gangguan jiwa berhak mendapat layanan terapi medis yang tepat dan dukungan sosial. Untuk mendekatkan layanan kesehatan jiwa dan meminimalkan rawat inap di rumah sakit, perlu keterlibatan keluarga dan dukungan lingkungan sekitar dalam memberi layanan humanis tanpa diskriminatif.

Baca Juga: Kesehatan Jiwa Bagi Semua, Antara Asa dan Realita

Layanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat itu tetap mesti memastikan layanan komprehensif bagi mereka yang mengalami gangguan kesehatan mental. Penapisan gangguan kesehatan perlu dilakukan agar penanganan tidak terlambat. Sebagai langkah awal, mesti dirumuskan cara mendeteksi gejala gangguan kesehatan mental lebih awal di lingkungan sekolah, keluarga, dan tempat kerja.

Komunitas pun berperan besar menjalankan upaya promotif dan preventif dengan memberi edukasi secara masif terkait pentingnya menjaga kesehatan jiwa agar stigma dan diskriminasi bisa dihilangkan. Selain itu komunitas bisa mendukung perbaikan fungsi pribadi dan sosial penderita agar bisa pulih lebih cepat.

Tentu penerimaan masyarakat serta kemitraan komunitas dengan fasilitas kesehatan jadi kunci keberhasilan layanan berbasis masyarakat agar layanan kesehatan jiwa bisa diakses semua penduduk. Dengan demikian, fokus penanganan berada di hulu sehingga harapan kesehatan jiwa warga terjaga dan memanusiakan orang dengan gangguan kesehatan mental bisa terwujud.