Perubahan Iklim dan Perlindungan Sosial

Perubahan iklim berdampak pada stabilitas makroekonomi. Program perlindungan sosial strategi menghadapi perubahan iklim.

HERYUNANTO

Ilustrasi

Perubahan iklim menjadi fenomena yang menjadi perhatian dunia. Tidak hanya dampak langsung yang dirasakan, seperti banjir dan kekeringan. Terdapat pula dampak tidak langsung, seperti gagal panen, krisis pangan, dan kemiskinan.

Perubahan iklim menjadi isu penting karena berdampak pada stabilitas makroekonomi. Terganggunya produksi komoditas pertanian dan kenaikan harga pangan berdampak pada peningkatan inflasi, penurunan Produk Domestik Bruto, dan peningkatan garis kemiskinan.

Oleh sebab itu, diperlukan penguatan strategi untuk meningkatkan ketahanan dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Salah satu upaya mengatasi dampak ekonomi masyarakat ditempuh adalah melalui program perlindungan sosial (perlinsos). Perlinsos merupakan perangkat kebijakan utama untuk menanggulangi kemiskinan dan kelaparan.

Di samping itu, perlinsos juga dipandang sebagai mekanisme untuk mengatasi ketimpangan sosial; memitigasi guncangan dan mengurangi kerugian produksi; mendorong permintaan dan aktivitas perekonomian; mendorong pertumbuhan ekonomi; serta membangun sumber daya manusia dan meningkatkan partisipasi tenaga kerja.

Perlinsos meliputi bantuan sosial (bansos), jaminan sosial (jamsos), dan program pemerintah lain. Bansos merupakan program berupa pemberian bantuan bersifat non-contributory (tanpa iuran) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau daerah (APBD).

Perubahan iklim menjadi isu penting karena berdampak pada stabilitas makroekonomi.

Sasaran bansos adalah masyarakat miskin dan rentan. Adapun, basis data penerima bansos yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Bansos ini meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Jamsos atau asuransi sosial, bersifat contributory, ada kontribusi iuran dari peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah. Sasaran jamsos adalah seluruh masyarakat Indonesia. Progam Jamsos ini meliputi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Di samping itu, terdapat program perlinsos lainnya, yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Kartu Prakerja, dan Subsidi Listrik dan LPG. Pada masa Pandemi Covid-19 terdapat pula perluasan program perlinsos antara lain dengan Diskon Listrik, Bantuan Beras, Bantuan Subsidi Upah, dan Bantuan Kuota Internet.

Dalam periode 2018-2021, realisasi anggaran perlinsos bertumbuh rata-rata 24 persen. Pada 2018 realisasi anggaran perlinsos sebesar Rp 293,81 triliun, meningkat menjadi Rp 468,19 triliun pada tahun 2021.

Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh perluasan nilai dan cakupan penerima manfaat bansos untuk mengurangi dampak pandemi terhadap masyarakat. Peningkatan anggaran perlinsos diikuti peningkatan output strategis selama 2018-2021.

Warga membawa kartu keluarga untuk mengurus jaminan sosial santunan kematian di Kantor Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (19/8/2019).

Pada tahun 2021, terdapat peningkatan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Adapun, penerima kartu sembako sebanyak 18 juta KPM dan penerima PKH sebanyak 10 juta KPM. Selain itu, tercatat penerima program Kartu Prakerja sebanyak 6 juta peserta, penerima BLT Desa bagi 5,6 juta KPM. Diberikan pula bansos penanganan k emiskinan ekstrem untuk 1,2 juta KPM di 35 kabupaten/kota.

Studi oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2020 menyebutkan bahwa pemberian perlinsos dapat menekan angka kemiskinan rata-rata 0,3-2 persen. Namun, untuk target dan akurasi serta cakupannya masih perlu ditingkatkan.

Di sisi lain, berbagai jenis perlinsos berpotensi tumpang tindih. Pada APBN 2023, anggaran perlinsos dialokasikan Rp 476,04 triliun. Anggaran perlinsos melalui non-kementerian/lembaga dialokasikan sebesar Rp 311,8 triliun atau 65,4 persen dari anggaran perlinsos.

Alokasi tersebut antara lain untuk penyaluran subsidi listrik, subsidi elpiji tabung 3 kg, penyaluran subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR), serta program pengelolaan belanja lainnya untuk pelaksanaan Program Kartu Prakerja dan alokasi cadangan bencana.

Anggaran program perlinsos yang dialokasikan melalui kementerian/lembaga terdiri dari Kementerian Sosial sebesar 15,5 persen, Kementerian Kesehatan sebesar 9,7 persen, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 4,2 persen, serta Kementerian Agama 0,5 persen. Alokasi anggaran perlinsos juga dialokasikan melalui transfer ke daerah (TKD), yaitu pemberian BLT Desa.

Pada pos pembiayaan APBN 2023, anggaran perlinsos dialokasikan Rp 4,3 triliun. Bentuknya berupa investasi kepada Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup untuk Dana Bersama Penanggulangan Bencana.

Sosialisasi dan dukungan dari berbagai pihak akan semakin memperkuat ketahanan berkelanjutan yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Menuju perlinsos adaptif

Indonesia dinilai cukup rentan terhadap perubahan iklim karena tingginya risiko bencana alam, ketergantungan terhadap sektor pertanian dan sumber daya alam, serta tingginya populasi dan ekonomi berbasis pesisir. Hal ini menimbulkan risiko bagi masyarakat.

Kerentanan masyarakat semakin meningkatkan ancaman bencana, menambah kemiskinan, dan menimbulkan permasalahan multidimensi lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mengurangi potensi risiko dampak perubahan iklim.

Prioritas untuk meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang Nasional (RPJMN) 2020-2024. Hal ini mendorong perlunya pemerintah dari level pusat sampai level desa untuk berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan.

Sosialisasi dan dukungan dari berbagai pihak akan semakin memperkuat ketahanan berkelanjutan yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selanjutnya, perlinsos dapat dijadikan instrumen penguatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Program perlinsos dapat menjadi wadah edukasi masyarakat agar dapat menjadi agen perubahan. Hal ini akan mendorong transfer ilmu pada masyarakat rentan dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Selain meningkatkan kualitas hidup, peningkatan kapasitas adaptasi memungkinkan masyarakat semakin terbiasa sehingga memiliki ketahanan terhadap perubahan iklim.

Perlinsos telah menyentuh kelompok rentan, di antaranya warga lanjut usia, keluarga miskin, dan disabilitas. Selanjutnya, perlinsos perlu dibuat bersifat preventif (pencegahan), sehingga dapat mengurangi dampak perubahan iklim pada masyarakat rentan.

Hal ini penting karena kelompok rentan berpotensi besar terkena krisis dari dampak perubahan iklim. Selain itu, perlinsos juga perlu semakin diperkuat pada daerah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Di masa mendatang, perlinsos semakin penting untuk mengurangi risiko dampak sosial dan ekonomi dari perubahan iklim. Pengembangan program perlinsos untuk merespons perubahan iklim dapat dipandang sebagai upaya preventif menuju kerangka model perlinsos yang adaptif. Perlinsos dapat meningkatkan resiliensi berbasis komunitas atau masyarakat.

Kemampuan beradaptasi dan mitigasi akan memperkuat masyarakat untuk bertahan dan mengurangi risiko terhadap perubahan iklim.

Baca juga : Perlindungan Sosial, Investasi, dan Tumpuan Meningkatkan Kesejahteraan

M Zainul AbidinAnalis Kebijakan, Kementerian Keuangan