Pemerintah perlu jalan pintas untuk menyisir sisa kemiskinan ekstrem sekaligus menajamkan intervensi kebijakan agar bantuan sosial (bansos) tetap efisien. Siapa mereka dan di mana orangnya perlu disisir melalui dua cara.
Oleh
UDIN SUCHIANI
·4 menit baca
KOMPAS/HERYUNANTO
Ilustrasi
Kemiskinan ekstrem telah menjadi salah satu sasaran indikator pembangunan yang ambisius tahun 2024, dengan target nol sampai dengan satu persen. Padahal, waktu intervensi bantuan sosial tersisa kurang dari enam bulan menjelang evaluasi kemiskinan ekstrem pada Maret 2024. Evaluasi ini sesuai dengan periode Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik.
Dengan demikian, pemerintah perlu jalan pintas untuk menyisir sisa kemiskinan ekstrem sekaligus menajamkan intervensi kebijakan supaya bantuan sosial (bansos) tetap efisien.
Strategi penyisiran
Pada Maret 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sisa kemiskinan ekstrem sebanyak 1,12 persen atau 3,10 juta jiwa. Siapa mereka dan di mana orangnya perlu disisir melalui dua cara: dengan melihat determinan perubahan kesejahteraan penduduk miskin ekstrem dan menyisir determinan tersebut pada data penyasaran, terutama di kantong kemiskinan.
Determinan perubahan kesejahteraan penduduk miskin ekstrem dapat dilihat dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) panel Maret 2021- Maret 2022, kemudian determinan itu disisir pada data penyasaran, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), ataupun Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Tujuannya, ada koherensi makro dan mikro, supaya apa yang diukur BPS merupakan yang diintervensi pengambil kebijakan perlindungan sosial.
Secara makro, hasil Susenas memberikan gambaran tiga kondisi perubahan kesejahteraan penduduk miskin ekstrem.
Penduduk miskin ekstrem rata-rata bekerja di sektor pertanian, informal, dengan pendidikan kepala rumah tangga SMP sederajat ke bawah.
Pertama, penduduk miskin ekstrem terentaskan sebanyak 2,91 persen. Karakteristiknya, bertambah anggota rumah tangga yang bekerja, berkurangnya anggota rumah tangga yang membebani pengeluaran, dan utang rumah tangga telah paripurna sehingga bansos tidak untuk melunasinya.
Kedua, penduduk yang jatuh ke kemiskinan ekstrem sebesar 2,06 persen. Karakteristiknya, ada tambahan anggota rumah tangga yang meningkatkan beban pengeluaran, seperti balita dan lansia. Penduduk miskin ekstrem rata-rata bekerja di sektor pertanian, informal, dengan pendidikan kepala rumah tangga SMP sederajat ke bawah.
Ketiga, penduduk miskin ekstrem yang tak mengalami perubahan sebanyak 0,70 persen. Karakteristiknya, masih adanya anak usia sekolah dan balita di rumah tangga tersebut. Di samping itu, berkurangnya anggota rumah tangga yang bekerja memperparah kemiskinan. Diperparah dengan belum tuntasnya utang yang membebani pengeluaran rumah tangga.
Sementara itu, secara mikro, pemerintah dapat menyisir determinan tersebut pada data penyasaran bansos, terutama di kantong kemiskinan. Percepatannya dilakukan rekonsiliasi pada 212 kabupaten/kota prioritas tahun 2022 karena lebih dari 70 persen penduduk miskin tinggal di wilayah ini. Selain itu, dapat disisir di wilayah perdesaan dengan tingkat kemiskinan 12,22 persen pada Maret 2023.
KOMPAS/AGUS SUSANTO
Hunian warga di bantaran Sungai Ciliwung di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarat Timur, Senin (20/7/2020). Masyarakat yang bekerja di sektor informal rentan miskin dan terperosok ke jurang ketimpangan yang semakin dalam.
Semakin spesifik lagi, kantong kemiskinan identik dengan daerah marjinal, tingkat kesulitan geografis tinggi, termasuk di lingkungan kumuh. Menurut data Potensi Desa (Podes) 2021, terdapat 13.726 desa/kelurahan yang ada permukiman di bantaran sungai dan 20.277 desa/kelurahan berlokasi di dalam/tepi hutan.
Di perkotaan, wilayah marjinal ada di 3.805 desa/kelurahan yang ada permukiman kumuh. Namun, penyisiran saja tidak cukup, perlu strategi pemberian bansos agar terekam dalam Susenas.
Penajaman kebijakan
Strategi penajaman sasaran pemberian bansos untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem perlu dilakukan dengan dua cara, yaitu memberi tambahan sebanyak perubahan anggota keluarga, serta penyaluran bertahap dan tepat waktu mulai November 2023 atau empat bulan sebelum kegiatan Susenas.
Pertama, memberi tambahan nilai bansos sebanyak peningkatan jumlah anggota rumah tangga untuk meningkatkan konsumsi per kapita. Konsumsi rumah tangga bakal terkendala karena untuk membayar utang, disimpan, atau terbagi sebanyak anggota keluarga.
Hasil Susenas menunjukkan, penduduk miskin tidak mengubah pola konsumsinya meskipun mendapatkan bansos. Sebagai gambaran, antara Maret 2021 dan Maret 2022, peningkatan konsumsi penduduk miskin penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sama dengan bukan penerima PKH, yakni sekitar Rp 29.000. Sementara mereka yang tidak miskin, tetapi mendapatkan PKH, mengalami peningkatan pengeluaran signifikan, lebih dari Rp 70.000.
Tantangannya adalah pemerintah perlu mengendalikan peningkatan harga bahan makanan pokok karena garis kemiskinan juga akan meningkat lebih tinggi dari inflasi.
Kedua, penyaluran tepat waktu, berturut-turut setiap bulan dari November 2023 hingga Februari 2024. Syaratnya, tidak dilakukan rapel dan ada tambahan sejumlah pertambahan anggota keluarga.
Pencairan bansos dalam empat bulan berturut-turut diperlukan untuk antisipasi konsumsi bansos sekaligus supaya perubahan pengeluaran terekam dalam Susenas sebagai dasar evaluasi kemiskinan ekstrem sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2022.
Sebenarnya, pencairan bansos awal 2024 juga menguntungkan karena setiap menjelang Ramadhan, konsumsi masyarakat mulai tumbuh di semua tingkat kesejahteraan. Tantangannya adalah pemerintah perlu mengendalikan peningkatan harga bahan makanan pokok karena garis kemiskinan juga akan meningkat lebih tinggi dari inflasi.
Dalam jangka pendek, jalan pintas ini layak ditempuh supaya pemerintah tidak menjala di air keruh. Dengan demikian, angka kemiskinan ekstrem dapat ditekan sesuai dengan ekspektasi pemerintah pada akhir periode.
Namun, praktik ini tentu akan mengamini pendapat Angus Deaton, ekonom penerima Hadiah Nobel Ekonomi pada 2015, bahwa pengukuran kemiskinan menjadi tidak mencerminkan perubahan kesejahteraan yang sebenarnya karena ada intervensi tepat sebelum evaluasi dilakukan.
Ujungnya, mencitrakan program penghapusan kemiskinan terlihat lebih sukses dalam data statistik daripada yang sebenarnya.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F10%2F09%2F8ec47930-ba28-457c-9d9a-7667ea6b6591_jpg.jpg){kind=logo}
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2020%2F07%2F20%2F7a9c2c70-906b-4fab-9dab-911b4d4059da_jpg.jpg){kind=logo}
