Suara Rakyat Hakiki

KOMPAS/YOLA SASTRA

Rombongan Komnas HAM (atas tengah) mendengarkan aspirasi warga terkait konflik agraria dan bentrokan warga di Jembatan Barelang IV dengan aparat pada 7 September lalu, Kampung Pantai Melayu, Kelurahan Rempang Cate, Kecamatan Galang, Kota Batam, Sabtu (16/9/2023).

Menyejukkan berbarengan dengan keprihatinan tebersit saat membaca judul berita Kompas (16/9/2023), ”Selesaikan Sengketa di Pulau Rempang, Pemerintah Diminta Utamakan Masyarakat”.

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengingatkan pemerintah untuk menomorsatukan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan di Pulau Rempang.

Menyejukkan, dua organisasi kemasyarakatan terbesar bersuara senada mengenai keadaan masyarakat yang tidak berdaya. Prihatin, lembaga formal yang menyandang nama perwakilan rakyat makin menampilkan diri sebagai aliansi partai politik ketimbang mewakili konstituen yang mendudukkan mereka di tempat yang (seyogianya) terhormat, serta mewakili aspirasi mereka.

Sudah saatnya pemerintah memperhatikan serta peka terhadap suara hati masyarakat. Reformasi 1998 membawa harapan janganlah disia-siakan. Nyatanya demokrasi di negeri tercinta ini merosot seperti digambarkan secara obyektif dalam survei. Indeks Demokrasi Indonesia di pengujung Orde Baru 0,117, kini turun menjadi 0,422.

Bivitri Susanti mengingatkan, berbagai pembangunan fisik memiliki makna jika berujung kepada kesejahteraan masyarakat. Beberapa penulis rubrik Opini Kompas juga menyampaikan keprihatinan, demokrasi kita menuju keadaan yang digambarkan berbagai peneliti sebagai flawed democracy, demokrasi yang tidak utuh/cacat.

Saatnya kita mendengar serta mawas diri. Amanah para pendiri republik tercinta ini, seperti disampaikan Bung Hatta, bahwa Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Apa yang sudah kita berikan untuk bangsa ini?

Hadisudjono Sastrosatomo, Menteng Raya, Jakarta