Isu Lama Politik Uang

Masih ada waktu untuk membuat pemilu mendatang semakin berkualitas, antara lain dengan berupaya lebih serius mencegah politik uang. Untuk itu, kehendak politik para elite politik jadi penentunya.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Spanduk berisi seruan antipolitik uang terpasang di salah satu tepi Jalan Raya Ciomas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (12/2/2023).

Politik uang menjadi salah satu isu yang selalu muncul saat pemilu atau pilkada di era reformasi. Butuh kemauan politik yang kuat untuk mengatasi isu lama itu.

Sinyalemen politik uang ini terakhir disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) saat memetakan kejanggalan pada Pemilu 2019. Salah satu kejanggalan itu adalah tingginya permintaan penukaran uang pecahan Rp 50.000 dan Rp 100.000 saat masa tenang atau selama tiga hari sebelum tiba waktu pemungutan suara.

Untuk mengatasi politik uang pada Pemilu 2024, Polri berencana membentuk satuan tugas antipolitik uang. Salah satu tugas satuan tugas itu adalah memantau penggunaan rekening khusus dana kampanye peserta pemilu (Kompas, 10/8/2023).

Baca juga: Polisi Akan Pantau Rekening Dana Kampanye Peserta Pemilu

Telah lama politik uang menjadi salah satu isu pada pemilu dan pilkada di Tanah Air. Dampak politik uang juga telah lama dikeluhkan, misalnya membuat tinggi biaya politik. Dalam disertasinya untuk meraih gelar doktor di Universitas Padjadjaran tahun 2013, Sekretaris Kabinet Pramono Anung antara lain menyatakan ada yang menghabiskan hingga belasan miliar rupiah untuk menjadi anggota DPR.

Litbang Kementerian Dalam Negeri pada 2015 juga pernah menyampaikan kajiannya bahwa untuk mengikuti pemilihan bupati/wali kota dibutuhkan Rp 20 miliar hingga Rp 30 miliar. Adapun untuk pemilihan gubernur butuh Rp 20 miliar hingga Rp 100 miliar. Sementara gaji rata-rata kepala daerah sekitar Rp 5 miliar selama satu periode.

Isu mahalnya biaya politik ini juga muncul, misalnya, saat ada politisi atau pejabat publik yang terjerat korupsi. Sering kali dinyatakan korupsi ini untuk membiayai pencalonan di pilkada atau pemilu. Upaya memantau rekening dana kampanye menjadi salah satu cara untuk mengatasi politik uang. Namun, telah lama disadari sudah ada penyiasatan agar politik uang ini tak mudah dilacak. Misalnya, uang untuk politik uang tak dimasukkan dalam rekening dana kampanye atau pelaku politik uang di lapangan tidak dimasukkan sebagai bagian dari tim kampanye yang resmi.

Telah lama disadari bahwa ada tiga penyebab utama politik uang.

Untuk itu, juga dibutuhkan upaya lain untuk mengatasi politik uang. Terkait hal itu, telah lama disadari bahwa ada tiga penyebab utama politik uang, yaitu relatif belum transparannya proses rekrutmen kader partai politik untuk jabatan publik dan pendanaan partai politik, serta pendidikan politik di masyarakat yang masih perlu lebih diintensifkan.

Ironisnya, setiap menjelang pemilu, isu itu sering kali tersisihkan oleh isu lain, seperti bakal kandidat yang akan diusung, syarat pencalonan pada pemilu legislatif ataupun pemilu presiden, atau sistem pemilu. Acara yang dimaksudkan sebagai pendidikan politik di masyarakat sering kali juga berubah menjadi kampanye terselubung.

Masih ada 186 hari lagi hingga pemungutan suara Pemilu 2024. Masih ada waktu untuk membuat pemilu mendatang semakin berkualitas, antara lain dengan berupaya lebih serius mencegah politik uang. Kehendak politik para elite politik jadi penentunya. Semoga kehendak politik itu cukup kuat.