Serba Maya… Semarak Kejahatan

KOMPAS/CAHYO HERYUNANTO

-

Apa sih yang tak dipindah ke dunia maya saat ini? Dari undangan acara, laporan kartu kredit, sampai komunikasi antarpengelola dan penyewa gedung sekarang semua serba daring. Sebagian perlu demi efisiensi dan efektivitas, tapi banyak pasal yang cukup luring dipaksa daring tanpa opsi menolak. Saya kadang jengkel karena demi hal secuil dari pihak tertentu, harus mengunduh aplikasi baru. Bahwa ponsel dipadati aplikasi yang cuma dipakai sekali adalah risiko yang tak dipedulikan oleh banyak institusi publik dan komersial yang gatal sekali go digital.

Teknologi sebenarnya netral, penggunaannyalah yang bisa berujung berkah atau bencana. Kadang, malah kriminal. Dulu harus bertatap-muka untuk mencurangi dan menipu, sekarang duduk manis di belakang layar sudah cukup.

Mari bicara ketidaknyamanan dulu. Semua orang mengeluh nomor ponsel bocor ke telemarketing dari institusi keuangan, agen properti, penjaja pernak-pernik sampai yayasan pencari donasi—menghasilkan pesan tak henti, walau sudah santun ditampik.

Jual beli nomor telepon zaman pra-internet konon dilakukan dari, salah satunya, menyisiri buku tamu acara yang dibuang setelah acara selesai. Sekarang, semua pendaftaran dan aplikasi meminta nomor ponsel atau KTP untuk konfirmasi, dan kita tak pernah tahu sejauh apa pemilik acara dan aplikasi menghormati privasi. Apalagi dengan teknologi digital, mudah sekali memindahkan data dengan sekali klik. Saya pernah mencecar seorang wiraniaga bergaya konsultan dari PT B tentang sumber nomor saya, dia akhirnya mengaku membawanya dari kantor sebelumnya, PT A, yang tipenya serupa. Padahal semua nomor PT A sudah saya blok, tetap data saya berpindah tangan.

Keresahan publik lain sempat terjadi karena pemberi pinjaman uang secara daring (pinjol) memasang pemindai atas daftar kontak di ponsel peminjam. Bila peminjam mangkir, pinjaman online ”meneror” semua orang di daftar kontak. Pekerja lepas seperti saya harus bekerja dengan banyak pihak, sulit dihindari nomor saya dimiliki mereka. Tapi apa urusan saya kalau mereka mengutang, apalagi sampai ditelepon penagih utang dengan suara tinggi membentak? Malas ribut, namun juga tak sudi dirundung, saya bentak balik dan ancam laporkan ke kepolisian sebelum akhirnya mereka mundur.

Baca juga: Ya Memang Anak Jakarta

Bagaimana kalau ketidaknyamanan naik menjadi korban kejahatan?

Setahun lalu ramai sniffing oleh arsip berbuntut APK yang disebarkan melalui pesan teks. Apabila diklik, maling digital menguras dompet elektronik dan aplikasi perbankan. Saya pernah ditelepon seseorang yang mengaku dari perusahaan ekspedisi dan memaksa membuka arsip yang ia kirim, konon foto dari paket untuk saya, tapi gelagapan saat saya tantang mendatangi kantornya untuk mengecek si paket. Ternyata modus serupa sekarang memakai tombol Lihat (View). Sintingnya, bukan saja aplikasi keuangan dikuras, pesan teks pun dibajak untuk menipu kontak terdaftar. Ada teman yang jadi korban dibajak ponselnya, ada juga teman yang jadi korban ditipu oleh nomor yang ia kira milik koleganya.

Mudahnya memindahkan berita di media sosial, termasuk berita duka, juga ternyata membuka peluang penipuan. Tak lama setelah ayah saya wafat, kami mendapat telepon berdalih pengurusan dana pensiun. Kami tak terperdaya, tetapi saya kaget setelah cek berita dan melihat bahwa modus serupa banyak terjadi dan kemungkinan bersumber dari kabar duka. Saya ingat kabar duka yang kami keluarkan memang menyebut nama kami sekeluarga, tanggal wafat ayah saya, dan nomor telpon anggota keluarga. Dengan info sesedikit itu pun penipu tak ragu menyasar orang yang masih berduka pilu.

Beragam kejahatan bergentayangan di media sosial, mulai dari aplikasi pertemanan sampai kencan. Dokumenter The Tinder Swindler membeberkan seorang pria Israel yang memakai aplikasi kencan untuk menipu perempuan seantero Eropa dengan berpura-pura dikejar musuh dan memerlukan uang demi menyelamatkan diri. Dalam plot yang lebih sederhana, tiada minggu di Twitter Indonesia tanpa kisah perempuan yang kena tipu lelaki, secara finansial atau seksual, dengan berbagai dalih memancing iba.

Ranah seperti Instagram, Twitter, dan Youtube, di mana jumlah disukai dan diunggah kembali bisa dimonetisasi sehingga melahirkan ”profesi”influencer dan buzzer, marak penipuan terhadap orang yang ingin membeli pengikut palsu demi mendongkrak profil. Sekarang penipuannya menyasar orang yang seolah dipekerjakan menekan tombol Like atau Repost, tetapi diminta menunaikan biaya administrasi sebelum honor dilunasi.

Bahkan aplikasi pembelanjaan daring pun, terlepas perangkat keamanan untuk pembayaran dan pengiriman, tetap meninggalkan banyak celah. Fitur pembayaran di tempat (COD), misalnya; banyak pembeli yang merasa dikecewakan hasil pembelian menyerang kurir yang cuma mengantar, atau pembeli yang identitasnya dicatut oknum dipaksa membayar barang yang tak pernah ia pesan. Ini baru e-commerce, belum kalau nanti social commerce, seperti yang dimungkinkan Tiktok, meluas.

Baca juga: Loakan Global Versus Keadilan Sosial

Pencatutan nama dan alamat, yang sekarang dipermudah dengan seringnya tanda identitas diminta melalui e-mail, Whatsapp, dan aplikasi, sudah merugikan jauh dari sekadar pembelian tak sahih. Minggu ini saja, seorang pejabat Kelurahan di Jakarta Utara tertangkap memakai identitas anak-buah untuk meminjam uang, sementara seisi desa di Garut dicatut identitasnya untuk pinjaman bank.

Sebagai mantan staf bank, saya jujur kaget dengan kemudahan membuka rekening bank digital, setelah saya sendiri sempat tertipu pembelian barang melalui rekening serupa. Apabila dulu pembukaan rekening memerlukan tatap muka di cabang dengan calon nasabah yang membawa kartu identitas, sekarang bisa via daring tanpa bank cek silang kebenaran identitas yang disampaikan. Entah sudah sedemikian tinggi target akuisisi nasabah baru, atau sebegitu membara semangat digitalisasi pelayanan, sampai tercipta rekening perbankan daring berdasar KTP palsu yang dipakai sebagai penampung penipuan. Pemasukan dan pengeluaran dana mulus bahkan tanpa oknum pernah menginjakkan kaki di kantor bank mana pun.

Dan kita belum bicara tentang data Peduli Lindungi, paspor, atau pelanggan jasa publik lainnya yang jelas-jelas sudah diretas dan dibandrol harganya oleh peretas profesional.

Sederet kasus di atas hanya puncak gunung es persoalan dunia maya Indonesia. Kita sudah punya Menteri Komunikasi dan Informatika yang mempertanyakan guna internet cepat dan tersangkut kasus korupsi tiang seluler, satu pun tak mampu menyelesaikan masalah di atas. Pertanyaannya, menteri teranyar, akankah memecahkan gunung es dengan solusi efektif sebelum 2024?

LYNDA IBRAHIM

konsultan bisnis dan penulis