Sejak diprogramkan tahun 2000, sudah 23 tahun mimpi swasembada daging sapi tidak kunjung terwujud.
Oleh
Redaksi
·2 menit baca
Laporan kompherensif harian Kompas dan Kompas.id yang dipublikasikan pada Senin (19/6/2023) menunjukkan, akar masalahnya berada pada kesejahteraan peternak sapi rakyat sehingga minat beternak sapi menurun.
Akibatnya, pilihan kebijakan pemerintah beralih pada mengimpor daging sapi dan kerbau yang lebih murah dari India dan Brasil. Sekarang bahkan mulai ada upaya mengimpor sapi hidup dari Brasil, meskipun masih terkendala perizinan.
Indikator menurunnya minat beternak sapi, antara lain dari data Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2022. Data itu menunjukkan, jumlah pelaku usaha peternakan sapi potong turun dari 5.078.979 rumah tangga pada 2013 menjadi 4.642.186 rumah tangga pada 2018.
Menurunnya jumlah peternak sapi terjadi karena rata-rata kesejahteraan mereka yang masih rendah. Indikatornya, antara lain, dari tren nilai tukar petani peternakan yang menurun pada periode 2019-2021. Nilai tukar petani peternakan pada periode itu di bawah angka 100, yang bermakna peternak kurang sejahtera.
Di lapangan, rendahnya kesejahteraan peternak rakyat itu terjadi karena skala ekonomi peternakan sapi rakyat yang masih kecil. Peternak rakyat rata-rata hanya memiliki antara tiga-empat ekor sapi. Padahal, sedikitnya setiap kepala keluarga peternak perlu memiliki 20 ekor sapi atau lebih agar lebih menguntungkan.
Pemerintah sebetulnya tidak kurang-kurang dalam membuat kebijakan peternakan sapi. Dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo setidaknya ada dua menteri pertanian yang menjabat, yaitu Amran Sulaiman dan Syahrul Yasin Limpo. Mereka membuat kebijakan yang kurang lebih mirip, yaitu seputar upaya meningkatkan kelahiran, perbaikan kualitas pakan, dan pengendalian penyakit.
Amran Sulaiman yang menjabat pada 2014-2019 menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Bunting (Upsus Siwab). Permentan itu menargetkan swasembada daging sapi dan kerbau tahun 2022 yang tidak tercapai. Impor daging sapi dan kerbau tak terhindarkan lagi tahun 2022 untuk memenuhi kebutuhan daging menjelang Idul Fitri tahun 2022.
Syahrul Yasin Limpo juga menerbitkan Permentan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Peningkatan Produksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (Sikomandan). Program Sikomandan itu terancam tak berlanjut karena kabinet berganti setelah Pemilihan Umum 2024.
Kita berharap pada Presiden terpilih nanti, hasil Pemilihan Umum 2024, untuk menjadikan peternakan sapi sebagai proyek strategis nasional yang menyejahterakan rakyat, khususnya peternak rakyat.
Editor:
PAULUS TRI AGUNG KRISTANTO, ANTONIUS TOMY TRINUGROHO