Ikhtiar Demokrasi di Negeri Arab Teluk

Rakyat Kuwait, 6 Juni lalu, memberikan suara mereka pada pemilu legislatif. Lewat demokrasi khasnya, Kuwait berupaya melibatkan suara rakyat dalam urusan negara.

KOMPAS/B JOSIE SUSILO HARDIANTO

Seorang warga memasukkan kertas suara di sebuah kotak suara di TPS di Sekolah Menengah Atas Bibi al-Salem al-Sabah dalam pemilu legislatif di Dasma, Kuwait City, Kuwait, Selasa (6/6/2023).

Dibandingkan dengan negara Arab Teluk dalam perkumpulan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), Kuwait lebih progresif menjalankan demokrasi. Berbentuk monarki konstitusional, negeri itu memberikan kewenangan cukup besar kepada parlemen, yang disebut Majelis Nasional (majelis al-ummah). Badan ini beranggotakan 65 orang: 50 anggota dipilih melalui pemilu dan 15 anggota lainnya ditunjuk emir.

Mereka memiliki pengaruh dan kewenangan lebih besar daripada lembaga serupa di negara monarki Arab Teluk lain, seperti Qatar, Oman, atau Bahrain, yang juga menggelar pemilu legislatif. Majelis Nasional menetapkan undang-undang, mengawasi kabinet pemerintahan, memiliki hak bertanya dan mengajukan mosi tidak percaya terhadap menteri.

Baca juga : Pemilu Tunjukkan Kepeloporan Kuwait di Kawasan

Sesuai konstitusi, pemimpin negara adalah emir. Saat ini Emir Kuwait adalah Sheikh Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah (85). Ia memegang otoritas menunjuk perdana menteri, yang membentuk kabinet, dan berhak membubarkan Majelis Nasional. Langkah terakhir ini diambil emir, terutama saat terjadi kebuntuan politik antara Majelis Nasional dan eksekutif.

Proses itu pula yang melatarbelakangi digelarnya pemilu di Kuwait, 6 Juni 2023. Bermula dari pembatalan hasil pemilu tahun 2022 dan pemulihan kembali formasi Majelis Nasional hasil pemilu 2020, Emir Sheikh Nawaf membubarkan majelis ini pada Mei lalu dan memerintahkan digelar pemilu.

KOMPAS

Pemilihan umum anggota Majelis Nasional Kuwait, Selasa (6/6/2023) berjalan lancar. Di tengah panasnya udara awal musim panas, sekitar 45 derajat Celsius, warga silih berganti mendatangi tempat pemungutan suara yang umumnya menggunakan ruang-ruang kelas sekolah di Kuwait. Panasnya suhu udara membuat banyakwarga mendatangi TPS pada sore hari. Proses pemungutan suara berlangsung hingga pukul 20.00 waktu Kuwait atau pukul 24.00 WIB.

Dengan gambaran itu, pengamat Barat menyebut praktik bernegara di Kuwait dengan sebutan ”semidemokrasi”. Akan tetapi, seperti ditulis Abdulla Bishara, diplomat Kuwait dan mantan Sekretaris Jenderal Dewan Kerja Sama Teluk, demokrasi di Kuwait tidak sama dengan di Eropa. Demokrasi Kuwait dibangun dengan formula kemitraan antara sistem politik yang sah dan keterwakilan di parlemen.

Baca juga : Menyaksikan Pemilu Kuwait, Hajatan Demokrasi di Negeri Arab Teluk

Keterwakilan di parlemen dijalankan melalui pemilu legislatif, yang berlangsung di Kuwait sejak 1963. Lantaran partai politik dilarang, warga Kuwait mengajukan diri di bursa bakal calon anggota Majelis Nasional sebagai calon perseorangan. Dari 207 kandidat, seperti diberitakan kantor berita KUNA, pemilu 6 Juni lalu menghasilkan 50 anggota Majelis Nasional, 37 orang di antaranya adalah wajah-wajah anggota lama.

KOMPAS/B JOSIE SUSILO HARDIANTO

Seorang perempuan kandidat anggota Majelis Nasional, Alia Al-Khaled (kiri), tengah menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela pemungutan suara pemilu legislatif di Sekolah Menengah Maan bin Zaid, Kuwait City, Kuwait, Selasa (6/6/2023).

Sejarah politik Kuwait kerap diwarnai perombakan kabinet dan pembubaran parlemen akibat seringnya terjadi kebuntuan politik antara Majelis Nasional dan eksekutif. Akibat kebuntuan itu, langkah reformasi ekonomi tak bisa disahkan. Anggaran belanja negara sering mengalami defisit—anggaran 2023-2024 yang diajukan kabinet awal tahun ini lebih dari 5 miliar dinar atau 16 miliar dollar AS. Investasi asing rendah.

Baca juga : Kehangatan ala Negeri Arab Teluk pada Bulan Perayaan Kuwait

Seperti dikatakan pemilih yang dikutip harian ini, pemilu terakhir ini diharapkan menghasilkan politisi yang mampu mendorong kesejahteraan publik, terutama layanan di bidang kesehatan dan pendidikan.