Inovasi Beragama

Meskipun moderasi beragama memiliki nilai-nilai positif, hal itu tidak cukup efektif untuk memajukan bangsa. Akan tetapi Narasi moderasi beragama perlu bertransformasi menjadi inovasi beragama dengan upaya kreatif..

HERYUNANTO

Ilustrasi

Presiden Joko Widodo belum lama ini membentuk Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Peraturan Presiden No 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama.

Sebelumnya, di beberapa kampus UIN dan IAIN juga telah dibentuk rumah moderasi. Publik pun menjadi bertanya, lembaga ini untuk apa? Apa perbedaan badan moderasi dengan rumah moderasi?

Di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) juga terdapat deputi bidang moderasi beragama.

Di Kementerian Agama, hampir semua program mengusung tema moderasi beragama.

Ada program masjid pelopor moderasi beragama, kemah moderasi, penyuluh agama moderat, dan tafsir Al Quran tematik moderasi beragama.

Bahkan computer assisted test (CAT) pendaftaran aparatur sipil negara (ASN) pun harus memenuhi indeks moderasi beragama. Ada kesan, ”apa pun makanannya, minumannya moderasi beragama”.

Baca juga : Penguatan Moderasi Beragama

Baca juga : Internalisasi Moderasi Beragama Mesti Diwujudkan dalam Program Nyata

Moderasi vs inovasi beragama

Mafhum bahwa moderasi berasal dari bahasa Latin, moderatio, yang berarti ’ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan)’. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan moderasi sebagai ’pengurangan kekerasan, penghindaran keekstreman’.

Dengan demikian, jika moderasi digabung dengan beragama menjadi moderasi beragama, yang berarti sikap menghindari keekstreman dalam praktik beragama.

Strategi budaya

Moderasi beragama dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan pada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif).

Moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama.

Moderasi beragama penting sebagai strategi kebudayaan dalam merawat keindonesiaan.

Sebagai bangsa yang sangat heterogen, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya.

Meskipun moderasi beragama memiliki nilai-nilai positif, hal itu tidak cukup efektif untuk memajukan bangsa. Moderasi adalah sesuatu yang sudah lama dipraktikkan masyarakat Indonesia. Moderasi efektif untuk menciptakan persatuan bangsa, tetapi tidak cukup efektif untuk memajukan bangsa. Indonesia sudah 77 tahun lebih merdeka, tetapi belum menunjukkan sebagai negara yang maju.

Narasi moderasi beragama perlu beranjak dan naik level menjadi inovasi beragama. Inovasi beragama merupakan upaya kreatif dalam memadukan nilai-nilai agama dengan perkembangan zaman dan tuntutan sosial yang berkembang.

Inovasi beragama bertujuan untuk menjawab tantangan-tantangan baru dalam kehidupan masyarakat, baik yang terkait dengan perkembangan teknologi, kebudayaan, sosial, maupun ekonomi. Inovasi beragama dilakukan dengan mengembangkan cara-cara baru dalam beribadah (ibadah ghoiru mahdzoh) dan spirit agama untuk mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sayang, dalam internal ajaran agama sendiri masih ada pemahaman agama yang justru menghambat inovasi.

Inovasi beragama merupakan upaya kreatif dalam memadukan nilai-nilai agama dengan perkembangan zaman dan tuntutan sosial yang berkembang.

Dalam kitab Arbain Nawawi, sebuah kitab kuning yang sangat luas diajarkan di berbagai madrasah dan pesantren, terdapat hadis yang sering dipahami sebagai ajaran yang melarang berinovasi. ”Barangsiapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam urusan agama, maka hal itu ditolak”.

Hadis kelima dari Arbain Nawawi ini sering dianggap sebagai hadis yang melarang untuk bersikap kreatif, menciptakan sesuatu yang baru, ataupun berinovasi. Padahal, konteks hadis tersebut adalah ”menciptakan sesuatu yang baru” dalam konteks mengadakan/membuat ritual baru dalam beragama.

Mendorong inovasi beragama

Ibadah dalam Islam dibagi dua: ibadah mahdzoh dan ibadah ghoiru mahdhoh. Ibadah mahdzoh adalah ibadah yang tata cara, cara-cara, dan upacaranya telah ditentukan Allah SWT. Karena itu, tak diperlukan inovasi, seperti shalat lima waktu, puasa, zakat, dan haji.

Sayang, hadis ”larangan inovasi” ini dipahami sebagai larangan berinovasi kepada seluruh aspek beragama sehingga berimplikasi pada paham keagamaan yang ”satu warna” atau ”Islam ori”. Ekspresi Islam hanya monolitik, katakanlah Islam versi Arab, yakni Islam yang sesuai dengan tradisi masyarakat Arab. Tidak salah, tetapi menjadi kurang tepat dalam konteks pembangunan masyarakat Indonesia.

Justru yang perlu didorong sesungguhnya adalah inovasi beragama. Inovasi beragama sejatinya sudah dipraktikkan pada sebagian kecil dimensi, yakni dimensi ajaran dan ”tambahan” praktik ritual beragama.

Ilustrasi

Katakanlah, model seperti pemakaian sarung, tahlilan, haul, berbagai upacara keagamaan dalam shalat (shalat Jumat, Tarawih, dan lain-lain), tradisi keagamaan menyambut puasa, Lebaran, dan ”tambahan” praktik keagamaan lainnya. Secara faktual hal ini sudah dipraktikkan lama di Indonesia dan dipelopori Nahdlatul Ulama.

Inovasi keagamaan lain di bidang pendidikan dan kesehatan, misalnya, dipelopori oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah menerapkan inovasi ”HIS met de Quran”, sekolah Belanda yang disisipi pendidikan Al Quran, kini hampir semua diikuti oleh ormas keagamaan lain, bahkan oleh sekolah milik pemerintah: SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi.

Masuknya pendidikan agama dalam setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan merupakan ”amal jariah” Muhammadiyah. Demikian juga di bidang kesehatan yang bermula dari Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) yang semangatnya adalah menolong menyediakan kesehatan bagi kaum duafa.

Inovasi mestinya perlu meluas ke bidang ekonomi. Dalam skala mikro, pemerintah perlu hadir terhadap berbagai bentuk, misalnya olahan makanan yang dibuat oleh masyarakat.

Pada bulan Ramadhan, kebutuhan akan kurma meningkat. Mestinya pemerintah mendorong, misalnya, inovasi torakur (tomat rasa kurma) yang sudah muncul di Semarang, Jawa Tengah. Rasanya sama persis dengan kurma, yang berbahan dasar tomat. Hal ini, misalnya, untuk mengurangi ketergantungan pada impor kurma dari Tunisia.

Umat perlu didorong menjadi masyarakat yang mandiri sehingga dapat menjalankan agamanya secara paripurna.

Pemerintah perlu mendorong diversifikasi olahan buah- buahan yang melimpah di Indonesia. Pisang, pepaya, mangga, rambutan, merupakan beberapa contoh buah yang belum dioptimalkan. Dari sisi jenis, sangat banyak sekali variasinya.

Pemerintah perlu membuat ekosistem yang mendukung ekosistem inovasi di Tanah Air. BRIN perlu menjadi lead dan memiliki peran penting untuk menciptakan ini. Periset BRIN perlu didorong untuk melakukan hal-hal seperti ini, tidak hanya fokus pada tuntutan publikasi global.

Sejatinya, Indonesia memiliki sejarah melakukan inovasi fundamental. Selain menciptakan pesawat N-250 Gatot Kaca era BJ Habibie, Indonesia sebelumnya berhasil membuat inovasi sosial yang luar biasa, yakni Pancasila di era Bung Karno. Pancasila sudah final dan tidak perlu dibenturkan dengan agama, misalnya dengan membuat narasi bahwa ”agama adalah musuh Pancasila”.

Umat perlu didorong menjadi masyarakat yang mandiri sehingga dapat menjalankan agamanya secara paripurna. Dalam konteks Islam, umat perlu didorong bisa menjalankan semua rukun Islam, selain shalat dan puasa, juga perlu didorong supaya berzakat dan haji.

Bagaimana bisa zakat dan haji kalau umat Islam miskin?

Oleh karena itu, umat perlu didorong untuk menjadi cerdas (intelektual), kaya (berharta), dan berkuasa (memiliki kemerdekaan). Kemampuan adab dan ilmu yang tinggi, penguasaan ekonomi yang kokoh, serta kemampuan politik yang canggih merupakan kebutuhan untuk kemajuan bangsa dan negara. Bisa dimulai dengan inovasi beragama. Wallahualam.

Aji Sofanudin Kepala Pusat Riset Agama dan Kepercayaan, Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)