Menolak Eufemisme Pembangunan Desa

Kinerja kementerian harus diarahkan pada keterbukaan informasi publik. Terutama yang terkait dengan capaian indikator-indikator pembangunan desa. Tidak melestarikan eufemisme dalam pembangunan seperti masa Orde Baru.

Salah satu kritik terhadap pembangunan di era Orde Baru adalah kuatnya penggunaan kuasa bahasa untuk membentuk wacana yang menguntungkan penguasa.

Ada buku bunga rampai berjudul Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru (1996). Disunting oleh Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim, buku itu memuat tulisan para ilmuwan ternama. Ada Ariel Heryanto, Ben Anderson, Daniel Dhakidae, Goenawan Mohamad, Ignas Kleden, AS Hikam, Mochtar Prabottingi, Taufik Abdullah, hingga Soedjatmoko. Buku itu banyak membahas kaitan antara (kuasa) bahasa, pembangunan (-isme), dan politik Orde Baru.

Salah satu yang menarik adalah tulisan Taufik Abdullah berjudul ”Situasi Kebahasaan Masa Kini: Kepungan Eksternal dalam Perkembangan Bahasa dan Wacana di Indonesia”. Dalam esai tersebut, Taufik menguraikan kuatnya peran kata-kata (bahasa) sebagai ”mantra” pemerintah.

Katanya, konstruksi kata-kata yang dipakai sebagai simbol dan slogan tidak hanya berperan sebagai instrumen integratif, tetapi juga jadi mantra pendukung hegemoni pemerintah. Ini karena pemerintah belum memenuhi salah satu legitimasi kehadiran, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Taufik menyorot terlalu seringnya pemerintah Orde Baru menggunakan eufemisme dalam komunikasi politiknya.

Baca juga: Berbahasa Tanpa Karakter

Guru Besar Fakultas Bahasa Universitas Negeri Yogyakarta Suminto Sayuti juga berpendapat serupa.

Dalam esai berjudul ”Sastra dan Kekuasaan” (2015), Prof Sayuti menilai term ”pembangunan” di era Orde Baru adalah kosakata mulia yang harus terus berjalan. Siapa coba menghentikan, dia dianggap jahat. Padahal, dalam realitasnya, pembangunan ala Orba tidak sepenuhnya berjalan baik. Tidak jarang juga menghadirkan kemudaratan. Itulah kuasa bahasa khas Orba yang sering kali dipenuhi eufemisme.

Fowler (1996) mendefinisikan eufemisme sebagai the use of mild or periphastic expression as substitute for blunt precision or disagreeable (pemakaian suatu ungkapan yang lembut, samar, atau berputar-putar, menggantikan suatu kebenaran yang kurang enak).

Definisi Fowler sesuai dengan praktik eufemisme pada rezim Orde Baru untuk memantapkan hegemoni melalui bahasa. Misalnya, kenaikan harga diganti dengan istilah penyesuaian harga. Pelacur diganti dengan pekerja seks komersial, dan sebagainya.

Ben Anderson (1990) dan Ignas Kleden (1998) mengatakan, eufemisme adalah bentuk ambiguitas bahasa yang digunakan dengan intensi menyembunyikan atau bersembunyi dari realitas sesungguhnya. Karena itu, eufemisme harus dihindari.

Antitesis eufemisme

Dalam buku berjudul The Rise of The Network Society (1996), sosiolog berkebangsaan Spanyol, Manuel Castells, mendefinisikan situasi kehidupan sosial saat ini sebagai network society (masyarakat jaringan). Dalam masyarakat jaringan, relasi sosial masyarakat lebih banyak dimediasi oleh teknologi informasi dan komunikasi dibandingkan relasi sosial yang bersifat konvensional. Persis apa yang kita alami dewasa ini.

Dalam tipe relasi sosial semacam itu, bisa tercipta kondisi ”Hiperrealitas” (Jean Baudrillard), ”Dunia yang Dilipat” (Yasraf Amir Piliang), atau ”Dromologi” (Paul Virilio). Ringkasnya, ini adalah era di mana lalu lintas informasi—meminjam istilah Giddens dan Beck—berjalan layaknya juggernaut: Ibarat kendaraan besar yang melintas di jalanan ramai tanpa kendali sehingga melindas apa pun di depannya.

Informasi di era digital bak air bah yang menghantam kita dari segenap penjuru. Dengan adanya internet dan segala ekosistem yang tumbuh di dalamnya, arus informasi bisa menembus batas-batas teritori negara-bangsa, meleburkan batas yang privat dan publik, atau mengaburkan batas yang sakral dan provan. Ringkasnya, ini adalah era penuh keterbukaan informasi. Saking terbukanya, sampai-sampai masyarakat masih sering kesulitan membedakan mana informasi yang benar dan tidak benar (hoaks).

Untuk itu, saya berpikir bahwa kinerja kementerian harus diarahkan pada keterbukaan informasi publik. Terutama yang terkait dengan capaian indikator-indikator pembangunan desa. Percuma kita masih berpijak pada paradigma lama. Apalagi melestarikan eufemisme dalam pembangunan.

Bertitik tolak dari kerangka pikir tersebut, saya menginisiasi penyusunan tujuan pembangunan sebagai arah kebijakan pembangunan desa, yaitu SDGs Desa.

Bertitik tolak dari kerangka pikir tersebut, saya menginisiasi penyusunan tujuan pembangunan sebagai arah kebijakan pembangunan desa, yaitu SDGs Desa. SDGs Desa bukan hanya karena breakdown dari konsekuensi ratifikasi Indonesia terhadap dokumen SDGs PBB sebagai versi baru dari Millennium Development Goals (MDGs).

Bukan sekadar saya mendukung percepatan realisasi SDGs di Indonesia, melainkan SDGs Desa sebagai arah baru kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat diletakkan pada konteks budaya desa sekaligus mengarifi kekhasan pembangunan desa seluruh Indonesia.

SDGs Desa adalah upaya terpadu mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di desa. Dengan begitu, saya tidak mau mendengar laporan-laporan ABS (asal bapak senang) mengenai progres pembangunan desa. Semua harus terukur sesuai indikator-indikator dalam SDGs Desa. Ini upaya saya mengurangi eufemisme di kementerian.

SDGs Desa selalu saya gaungkan sebagai diskursus baru pembangunan desa. Dalam forum Join Statement of The 2nd ASEAN Ministerial Dialogue on Accelerating Actions to Achieve The Sustainable Development Goals di Bangkok, Thailand, Jumat (31/3/2023), pelokalan SDGs sampai ke tingkat desa disepakati sebagai pendekatan wilayah di ASEAN.

Indonesia menjadi role model atas prinsip tersebut karena Indonesia sudah menjalankan SDGs Desa sejak 2020. Selain itu, melalui jurnal internasional terindeks Scopus (Journal of Community Positive Practice XXIII(1) 2023), saya beserta Saudara Ach Faidy Suja’ie dan Ivanovic Agusta memublikasikan artikel berjudul ”Redesigning Consolidated Data for Handling Extreme Poverty in Rural Areas Based on SDGs Desa”. Tujuannya agar komunitas internasional mengetahui Indonesia sudah menjadikan SDGs Desa sebagai tolok ukur pembangunan desa.

A Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Abdul Halim Iskandar