Masa Depan Suriah Tahun 2023
Transaksi dari normalisasi hubungan Suriah-Turki itu adalah berupa mundurnya pasukan Turki dari wilayah Suriah Utara dengan imbalan kembalinya pengungsi Suriah di Turki ke kampung halaman mereka dengan aman,
Bagaimana masa depan Suriah yang dilanda perang saudara sejak lebih dari satu dekade, persisnya sejak tahun 2011, pada tahun 2023 ini ?
Tentu banyak isu yang akan mempengaruhi jalannya perkembangan isu Suriah pada tahun 2023 ini. Namun dari sekian banyak isu tersebut, adalah isu normalisasi hubungan Suriah-Turki yang paling signifikan akan menentukan jalannya perkembangan atau perubahan di Suriah pada tahun 2023 ini.
Jika proses normalisasi hubungan Suriah-Turki berjalan lancar, maka dipastikan ada perubahan cukup besar di negeri Suriah. Bagian dari proses kearah normalisasi hubungan Suriah-Turki itu adalah dijadwalkan akan digelar pertemuan antara Menlu Suriah, Faisal Mekdad dan Menlu Turki, Mevlut Cavusoglu, pada pertengahan Januari ini.
Baca juga: Pembaruan Pemikiran Islam dari Al Azhar (2)
Rencana pertemuan menlu Suriah dan Turki tersebut, merupakan kelanjutan dari pertemuan segitiga Menteri Pertahanan dan Kepala Intelijen dari masing-masing Rusia, Suriah dan Turki di Moskwa pada 28 Desember lalu. Dijadwalkan pula pertemuan puncak lanjutan antara Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, dan Presiden Suriah, Bashar al-Assad, dimasa mendatang.
Pengungsi Suriah terkatung-katung dengan kapal yang nyaris tenggelam, 74 km dari pantai kota Tripoli, Libanon, 31 Desember 2022 lalu.
Bocoran berita dari media Turki dan Arab tentang transaksi dari normalisasi hubungan Suriah-Turki itu adalah berupa mundurnya pasukan Turki dari wilayah Suriah Utara dengan imbalan kembalinya pengungsi Suriah di Turki ke kampung halaman mereka dengan aman, serta ganti rugi aset yang hilang dari para pengungsi Suriah yang kembali ke kampung halamannya oleh pemerintah Suriah.
Di Turki, kini terdapat sekitar 3,6 juta pengungsi Suriah. Jumlah pengungsi Suriah di Turki, merupakan terbesar dibanding pengungsi Suriah yang berada di negara tetangga lainnya, seperti Jordania dan Lebanon.
Baca juga: Keharusan Bangsa Arab Belajar Bahasa Mandarin
Bagi pemerintah Turki, keberadaan pengungsi Suriah itu semakin hari semakin membebani mereka. Keberadaan pengungsi Suriah dianggap sebagai salah satu faktor terjadinya krisis ekonomi Turki dalam beberapa tahun terakhir ini. Nilai Lira (mata uang lokal Turki) terhadap dollar AS jatuh hingga 400 % dalam empat tahun terakhir ini. Pada tahun 2018, nilai 1 USD = 4 lira Turki dan tahun 2023 sekarang nilai 1 USD = 18.74 Lira Turki.
Para pengamat menyebut, latar belakang utama pemerintah Turki bersedia melakukan normalisasi dengan Suriah adalah ingin memulangkan pengungsi Suriah sehingga tidak menjadi beban ekonomi Turki.
Seorang petugas tempat penukaran uang di Ankara, Turki, memeriksa lembaran uang dollar AS saat akan ditukar, pertengahan Agustus tahun lalu. Mata uang lira adalah salah satu mata uang yang mengalami tekanan cukup dalam terhadap dollar AS.
Seorang laki-laki tengah mengepel lantai depan tokonya di Kota Kobane, Suriah utara, 24 November 2022. Kota ini dihuni oleh mayoritas suku Kurdi, yang dianggap sebagai warga pemberontak oleh Ankara. Militer Turki berencana untuk melakukan serangan darat ke Suriah utara, basis kelompok Kurdi.
Terakhir ini, krisis ekonomi Turki menjadi sasaran kritikan kubu oposisi Turki terhadap pemerintah Presiden Erdogan. Presiden Erdogan pun mulai gerah dengan kritikan kubu oposisi tersebut, apalagi Turki akan menggelar pemilu presiden dan parlemen pada bulan Juni nanti.
Erdogan dan kubunya sangat cemas kalau isu krisis ekonomi akan terus dipolitisasi oleh kubu oposisi yang bisa mengancam perolehan suaranya pada pemilu bulan Juni nanti.
Bahkan jika kubu oposisi bersatu dan memiliki satu calon presiden yang kuat, tidak menutup kemungkinan bisa mengalahkan Erdogan dalam pemilihan presiden bulan Juni nanti. Karena itu, pemerintah Presiden Erdogan bergegas ingin melakukan normalisasi dengan pemerintah Damaskus, sebagai bagian dari solusi krisis ekonomi di Turki dengan transaksi pemulangan pengungsi Suriah yang berjumlah lebih dari 3 juta pengungsi itu.
Baca juga: AS Janji Tarik Pasukannya secara Bertahap dari Irak
Tentu isu normalisasi Suriah-Turki akan berdampak pada masa depan kubu oposisi Suriah dari koalisi nasionalSuriah dan (SNC) yang loyalis Turki dan milisi Kurdi dari YPG (Unit Pelindung Rakyat) yang anti Turki. Selama ini, milisi SNC menguasai wilayah Suriah Utara berkat bantuan pasukan Turki. Bila pasukan Turki mundur dari Suriah Utara, maka tidak mungkin SNC sendirian mampu melawan pasukan pemerintah Damaskus.
Para pejabat SNC menggelar pertemuan dengan Menlu Turki, Cavusoglu, di Ankara pada hari Selasa 3 Januari lalu
untuk minta penjelasan tentang masa depan SNC pasca normalisasi hubungan Suriah-Turki.
Anggota milisi Arab Suriah dukungan Turki menyusuri jalan-jalan di kota Afrin setelah merebut wilayah barat laut kota di Suriah utara itu dari milisi Unit Perlindungan Rakyat (YPG) Kurdi, Minggu (18/3/2018).
Menlu Turki menegaskan, proses normalisasi hubungan Suriah-Turki saat ini tidak akan mengganggu hak-hak kubu oposisi dan Turki komitmen menuntut ada solusi kompromi antara pemerintah Damaskus dan kubu oposisi sehingga tercapai solusi krisis di Suriah. Maka - bila tercapai normalisasi hubungan Suriah dan Turki - akan terjadi perubahan situasi di wilayah Suriah Utara dan Suriah Barat laut, khususnya propinsi Idlib yang sebagian besar wilayahnya dikontrol SNC.
Turki akan pasti mundur dari propinsi Idlib dan Suriah Utara. Selanjutnya, tentang nasib SNC, apakah bersedia melebur dengan pemerintah Damaskus dengan syarat-syarat yang harus disetujui bersama SNC dan pemerintah Damaskus dengan mediator Turki.
Baca juga: Pertempuran Masih Meletus di Tengah Kesepakatan Gencatan Senjata
Selanjutnya yang juga tidak mudah adalah isu masa depan YPG. Turki tentu akan ngotot posisi milisi YPG harus jauh dari perbatasan Turki-Suriah sehingga YPG tidak mengancam keamanan Turki. Turki akan menuntut pasukan Damaskus yang ditempatkan di sepanjang perbatasan Turki-Suriah, agar YPG tidak mendekat area perbatasan tersebut.
Dalam kesepakatan Rusia-Turki di kota Sochi tahun 2019, posisi YPG harus minimal 30 km dari perbatasan Turki-Suriah. Selama ini, Ankara dan Damaskus memiliki pandangan yang sama terhadap YPG, yakni YPG dianggap ancaman terhadap Ankara dan Damaskus.
Seorang perempuan petempur anggota milisi Pasukan Demokratik Suriah (SDF) Kurdi dukungan AS mengacungkan isyarat tangan berisi pesan "kemenangan (victory)" di dekat ladang minyak Omar di Provinsi Deir Ezzor, Suriah timur, 23 Maret 2019.
Namun YPG selama ini mendapat dukungan dari AS, karena AS menganggap YPG berjasa besar dalam ikut menumpas Kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS). Isu YPG selama ini menjadi sumber ketegangan hubungan Turki-AS terkait isu Suriah.
AS juga diberitakan kurang menyambut gembira atas isu normalisasi hubungan Turki-Suriah. AS saat ini menjadi negara yang paling beroposisi terhadap pemerintah Damaskus.
Gagalnya Suriah menghadiri KTT Liga Arab di Aljazair pada awal November lalu, lantaran sikap AS yang masih menolak kembalinya Suriah ke Liga Arab. Sejumlah negara Arab utama yang dekat dengan AS, akhirnya menolak juga kehadiran Suriah dalam forum KTT Liga Arab itu.
Meski demikian, isu normalisasi hubungan Suriah-Turki akan terus bergulir, meskipun ada sikap oposisi dari AS, karena normalisasi hubungan dengan Suriah, merupakan kepentingan strategis Turki saat ini, sebagai bagian dari solusi krisis ekonomi di Turki dan dalam konteks politik sebagai amunisi politik Erdogan dalam menghadapi pemilu presiden dan parlemen pada bulan Juni 2023.
