Dalam kepungan politik porno, demokrasi menjadi irasional karena menghalalkan segala cara untuk mencapai ambisi. Tetapi, perlu diingat, demokrasi yang irasional lahir juga dari masyarakat yang permisif.
Oleh
DONY KLEDEN
·4 menit baca
HERYUNANTO
Ilustrasi
Demokrasi Indonesia terus diuji dari waktu ke waktu yang membuatnya menjadi rentan. Rentan karena berbagai gejolak sosial politik atas nama demokrasi, sering kali justru memperlihatkan ketidakdemokrasian, dan malah menjadi pil pembuhun demokrasi.
Politik porno sering kali diam-diam menyelinap dan mengisi ruang kosong kerentanan demokrasi kita di Indonesia. Situasi yang demikian ini harus segera disikapi dengan bijak, baik oleh pemerintah maupun masyarakat umum karena kalau tidak, kita hanya akan menunggu bom waktu yang meledakkan kita semua, dan kita menjadi tercerai berai, saling memangsa dan membunuh.
Politik porno
Yves Michaud dalam Violance et Politique (1978) menyebut segala tindakan yang mengenakan prinsip ”tujuan menghalalkan cara” adalah politik porno. Yves Michaud sebenarnya mau membongkar segala kebobrokan politik yang hanya mengedepankan etika individu atau kelompok dan menafikan etika sosial sehingga efek politik itu membawa korban bagi orang lain.
Buntut strategi politik yang demikian adalah tindakannya menjadi irasional. Dan tindakan yang irasional selalu tidak memperhitungkan efek sosial, kontekstual, dan realitas (Kleden, 2005). Dalam kepungan politik porno, demokrasi menjadi irasional karena menghalalkan segala cara untuk mencapai ambisi.
Demokrasi yang irasional adalah demokrasi yang kehilangan arah perjalanannya. Tetapi, perlu diingat bahwa demokrasi yang irasional lahir juga dari masyarakat yang permisif. Artinya, demokrasi yang irasional itu mungkin terjadi sebagai tipu muslihat dari para penguasa untuk mempertahankan eksistensi dan dramanya, atau juga dari para oposan yang selalu merasa ingin menumbangkan kekuasaan yang tengah berjalan oleh karena perbedaan idiologi atau karena hasrat oposan yang ingin segera mengakomodasi kepentingannya, dan itu hanya dengan menjadi penguasa. Dengan demikian, menumbangkan kekuasaan yang sedang berjalan adalah tujuan pokok dari segala bentuk oposisi pada oposan.
Dengan kata lain, tindakan politik itu disebut irasional apabila pelaku dalam hal ini politisi tidak mempunyai orientasi situasi dan paham permasalahan (kontekstual). Dalam hal ini tindakan itu tidak didasarkan kepada deskripsi empirik hic et nunc. Hal ini tidak sama dengan mengatakan bahwa prisip-prinsip politik tergantung kepada konteks sosio-budaya. Determinisme semacam ini membawa ke relativisme budaya karena tidak membedakan antara fakta sosial dan penilaian normatif.
Ungkapan bangsa yang irasional di sini harus dimengerti dari konteksnya dengan ruang lingkup yang terbatas. Ini penting supaya jangan ada generalisasi pada setiap situasi. Masuk dalam tindakan yang irasional ini adalah korupsi, kenaikan tunjangan para wakil rakyat, suap-menyuap, kekerasan, dan segala bentuk tindakan yang mengedepankan etika individu. Ungkapan bangsa yang irasional kalau dilihat dari segi moralnya, maka mau menggambarkan bahwa bangsa kita sementara mengalami krisis moral.
Masuk dalam tindakan yang irasional ini adalah korupsi, kenaikan tunjangan para wakil rakyat, suap-menyuap, kekerasan, dan segala bentuk tindakan yang mengedepankan etika individu.
Etika politik
Politik porno dan segala irasionalitas politik lainnya merupakan suatu bentuk penegasian dari etika politik. Signifikasi dari etika politik itu sendiri dapat terlihat dari tujuannya, yakni mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan kepada kebebasan dan keadilan. Keprihatinan utama adalah upaya penerapan kebijakan umum (policy) dalam manajemen publik.
Jelas bahwa segala bentuk irasionalitas politik belakangan ini adalah suatu bentuk pen-subordinasian etika politik. Bangsa kita kini sedang dalam disorientasi politik. Politik yang dibangun adalah politik semu, politik penuh kepentingan parsial.
Politik jangan direduksi ke dalam bidang ekonomi, sebagaimana belakangan ini terus dikoarkan oleh para oposan, sehingga tidak mengaburkan etika politik yang mau mengembangkan segala aspek hidup bangsa. Pereduksian dalam bidang ekonomi membuat pelaku politik menjadi tamak dan cenderung mengejar keuntungan pribadi.
Politik jangan hanya disamakan dengan kepentingan kelompok tertentu dengan mengusung segala jargon identias. Ruang publik jangan direduksi menjadi pasar sehingga tidak melahirkan pedagang politik (political Marchandiser).
Demokrasi yang unggul
Demokrasi yang unggul dalam konteks kita di Indonesia saat ini menjadi utopia. Terlihat bahwa pemahaman demokrasi kita baru sebatas kepada kebebasan mengeluarkan pendapat yang selama rezim Orde Baru terhalang. Juga terlihat bahwa demokrasi kita di Indonesia masih sebatas kepada kebebasan mengekspresikan diri. Kita memaknai demokrasi baru sebatas representasi hak-hak politik. Akibatnya demokrasi kita banyak menyimpan politik porno dan menjadi demokrasi jalanan.
Demokrasi yang unggul mengandaikan adaya partisipasi dan sumbangsih skill dari berbagai kalangan. Artinya, dalam demokrasi yang sehat dan unggul, oposan justru menjadi tenaga ekstra utama yang menyuplai ide, menawarkan solusi dan kebijakan kepada sebuah pemerintahan, dan bukannya berjuang untuk mendelegitimasinya.
Demokrasi yang sehat dan unggul hanya bisa hadir, tumbuh, dan berkembang dalam keindonesiaan kita kalau ada sinergisitas dari berbagai elemen untuk menjaga arah demokrasi kita. Kepungan politik porno yang kini sedang menerjang diri demokrasi kita harus segera kita hentikan demi terus berlangsungnya Indonesia ini. Tanpa ini, kita akan menjadi puing-puing demokrasi karena politik porno.
Dony Kleden, Rohaniwan dan Penulis Buku Politik Porno
