Komunikasi Krisis Pemerintah

DIDIE SW

Didie SW

Presiden Joko Widodo telah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Keputusan tidak populer ini sekaligus menjawab rasa penasaran masyarakat akibat simpang-siur informasi yang juga menyebabkan panic buying. Kekacauan ini merupakan hasil dari tidak berjalannya komunikasi krisis oleh pemerintah.

”Good crisis communication begins by spotting a crisis early on,” kata Alex Thomas, Direktur Program Institute for Government di Inggris, saat negaranya mengalami krisis bahan bakar pada 2021. Menurut Thomas, Pemerintah Inggris kurang dapat berkomunikasi dengan baik saat krisis.

Padahal, formula komunikasi krisis cukup mudah: berikan informasi yang kredibel, mudah dimengerti, dan bersikap tenang. Namun, pemerintah tampak berusaha keras, bahkan untuk menyampaikan informasi yang tepat.

Saat krisis terjadi, cara pemerintah berbicara dengan publik adalah hal utama.

Krisis dalam krisis

Kenaikan harga BBM bersubsidi tentu berpotensi memicu krisis. Saat krisis terjadi, cara pemerintah berbicara dengan publik adalah hal utama. Penting untuk dilakukan pengemasan pesan yang teratur jauh sebelum krisis terjadi untuk menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar berada di pihak rakyat dan mampu mengendalikan situasi.

Para menteri menjelaskan permasalahan, membagi rencana mereka dalam menghadapi krisis, dan memberikan arahan kepada masyarakat bagaimana harus merespons. Sekali publik panik, akan lebih sulit bagi pemerintah dalam mengembalikan ketenangan dan mengendalikan situasi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyampaikan komunikasi publik melalui media. Namun, apakah pesannya dapat dimengerti dengan baik oleh masyarakat?

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Buruh dari berbagai elemen berunjuk rasa tolak kenaikan harga BBM di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (31/8/2022).

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Menteri Perekonomian punya informasi masing-masing terkait urgensi kenaikan harga BBM. Perlombaan eksistensi ini malah menambah kebingungan masyarakat. Ini adalah krisis dalam krisis.

Padahal, momentum krisis adalah saat pemerintah harus benar-benar mampu mengendalikan arus komunikasi. Krisis membuat lebih sulit membentuk perilaku publik, maka perlu satu pintu informasi yang kredibel.

Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan sendiri kenaikan harga BBM patut diapresiasi. Namun, langkahnya dapat ditafsirkan hanya sebagai cara memadamkan kekacauan yang telah dibuat para menterinya. Jokowi sekali lagi harus meredam krisis yang bahkan muncul mendahului krisis yang sesungguhnya.

Berkali-kali masalah komunikasi publik mencederai kepercayaan masyarakat.

Baca juga : Polemik Kenaikan Harga BBM di Media Sosial

Baca juga : Litbang "Kompas": 63,4 Persen Responden Khawatir Tarif BBM Naik Pengaruhi Harga Kebutuhan Pokok

”The single trusted voice”

Satu pintu informasi yang kredibel, dipercaya, dan menenangkan adalah akses yang berhak diperoleh masyarakat. Data dan informasi penting haruslah dibagikan kepada masyarakat. Namun, perlu diperhatikan bagaimana literasi si pemberi informasi/narasumber tersebut.

Jika tidak ada pemahaman komunikasi krisis yang tepat, narasumber tersebut tidak boleh berbicara tentang topik yang memicu krisis. Begitu informasi yang memicu krisis tersebut masuk ke ruang-ruang publik, maka antisipasi untuk mengangkat kepercayaan diri publik dalam menghadapi krisis perlu secara tepat dilakukan.

Apalagi pandemi Covid-19 belum usai. Sensitivitas pemerintah dan para perancang strategi komunikasi diperlukan untuk lebih serius dalam merancang program yang dapat menenangkan masyarakat.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo mengunjungi Kantor Pos Saumlaki, Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Jumat (2/9/2022). Dalam kunjungan ini, Presiden mengecek penyaluran BLT BBM. BLT BBM didistribusikan sebagai pengalihan subsidi BBM.

Satu sosok pemberi informasi dengan karakter tenang dan kredibel perlu disiapkan pemerintah. Satu menteri dengan pemahaman komunikasi krisis yang ideal dapat menjadi satu sosok yang dapat dipercaya (single trusted voice).

Tidak perlu menteri-menteri lain turut campur dengan memberikan informasi yang malah mengakibatkan distrust dan rasa tidak tenang. Peran menteri koordinator menjadi krusial dalam menangani isu-isu lintas sektor dalam penanganan krisis. Maka, sejatinya dialah yang dapat ditunjuk dan berperan dalam penyampaian informasi-informasi penting dalam penanganan krisis akibat kenaikan harga BBM.

Antisipasi lebih awal

Mengantisipasi krisis lebih awal adalah langkah krusial bagi pemerintah untuk membangun dan mengomunikasikan rencana-rencana yang dibuat. Fasilitas dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat perlu didahulukan sebelum sibuk mengeluhkan subsidi BBM yang salah sasaran.

Jika kenaikan harga BBM sudah ditetapkan, tidak perlu melempar wacana yang membingungkan.

Jika kenaikan harga BBM sudah ditetapkan, tidak perlu melempar wacana yang membingungkan. Karena saat krisis terjadi dan pesan yang disampaikan tidak terbungkus rapi, ini adalah tanda bahwa pemerintah tidak dapat mengendalikan situasi.

Karena itu, tidak elok ketika satu menteri bilang tidak akan ada kenaikan harga BBM dalam waktu dekat. Sementara satu menteri lainnya memberi kuliah panjang tentang tingginya ketimpangan subsidi, dan menteri yang lain memberikan wacana yang berbeda lagi.

Di sinilah pentingnya pemahaman komunikasi krisis bagi pejabat. Dengan tidak ada koherensi pesan yang disampaikan, apalagi pesan yang kontradiktif satu dengan yang lain, kepanikan dan protes masyarakat adalah hasilnya.

Memberikan informasi terkait program penting pemerintah dalam pengalihan subsidi seharusnya mendahului wacana kenaikan harga BBM. Akun Twitter para menteri dan jajaran di bawahnya juga semestinya menyampaikan informasi yang sejuk. Bukan malah sibuk sindir dengan akun anonim.

KOMPAS/ZULKARNAINI

Ratusan mahasiswa melakukan konvoi dari kampus menuju ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Senin (5/9/2022).

Intervensi pemerintah secara langsung penting asalkan tepat dalam menyampaikan pesan. Pesan kepada masyarakat didiseminasi melalui media massa. Maka penting untuk mengemas pesan yang well-presented dan well-explained.

Jika pemerintah dapat melakukan persuasi, punya rencana, dan dapat diterima masyarakat, kepanikan tidak akan terjadi. Pemerintah harus bisa meyakinkan publik tentang program yang prorakyat. Ini harus didahulukan daripada memberi ruang kepada pejabat untuk menakut-nakuti masyarakat dengan perhitungan kerugian dan keuntungan negara jika BBM tidak dinaikkan harganya.

Ketahanan jangka panjang

Pemerintah negara lain juga bermasalah dengan komunikasi krisis. Terutama saat Covid-19 mewabah pada awal 2020. Beberapa menerapkan komunikasi krisis dengan baik. Ambil contoh Selandia Baru, Korea Selatan, dan Swedia. Namun, ada yang berjuang keras dalam menerapkan komunikasi krisis.

Belajar dari kasus Inggris, Pemerintah Indonesia perlu memberikan penekanan pada komunikasi krisis sebagai bagian dari strategi ketahanan jangka panjang.

Seperti di Inggris pada akhir 2021. Tidak hanya masalah Covid-19, Pemerintah Inggris juga bermasalah dengan turunnya cadangan BBM dan masalah Brexit yang masih membelit. Pengamat setempat melihat Pemerintah Inggris terlambat memberikan respons terhadap kondisi yang ada, buruk dalam skenario dan perencanaan komunikasi, serta buruk dalam koordinasi antarlembaga pemerintahan (Thomas, 2021).

Belajar dari kasus Inggris, Pemerintah Indonesia perlu memberikan penekanan pada komunikasi krisis sebagai bagian dari strategi ketahanan jangka panjang. Tidak hanya dari kasus per kasus. Pemerintah perlu menerapkan prosedur standar dalam penanganan krisis, terutama dari pelaksanaan komunikasinya.

Pesan perlu disampaikan secara jelas dan tenang, oleh seorang pejabat yang punya kapabilitas dan integritas.

Irfan Wahyudi,Wakil Dekan III FISIP Universitas Airlangga