Pilih KPU dan Bawaslu Terbaik

Langkah pemerintah dan DPR dalam beberapa minggu ke depan akan sangat menentukan jalannya demokrasi di negeri ini. Jangan salah pilih penyelenggara pemilu.

TANGKAPAN LAYAR

Presiden Joko Widodo menerima 11 anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (6/1/2022). Timsel telah memberikan 14 nama calon komisioner KPU dan 10 nama calon komisioner Bawaslu kepada Presiden.

Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sudah menyerahkan 14 nama calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (6/1/2022).

Paling lambat 14 hari ke depan, Presiden akan menyerahkan nama-nama itu ke DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan, hingga akhirnya dipilih 7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu periode 2022-2027.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Di masa tenggang ini, publik perlu ikut mengidentifikasi profil para calon dan jika menemukan indikasi kecacatan, perlu menyampaikannya kepada tim seleksi maupun DPR.

Dari 24 nama yang diusulkan tim seleksi, sejauh ini belum ditemukan yang cacat hukum atau etik. Namun, di masa tenggang ini, publik perlu ikut mengidentifikasi profil para calon dan jika menemukan indikasi kecacatan, perlu menyampaikannya kepada tim seleksi maupun DPR.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Sesi wawancara terhadap salah satu calon anggota KPU yang dilakukan Timsel Calon Anggota KPU dan Bawaslu di Jakarta, Rabu (29/12/2021). Proses seleksi ini disiarkan secara langsung melalui kanal youtube. Selain wawancara, para calon anggota penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) juga akan menjalani tes kesehatan jasmani dan rohani.

Baca juga:

> Lobi-lobi Sulit Terhindarkan dalam Proses Politik Pemilihan Anggota KPU-Bawaslu di DPR

DPR, khususnya anggota Komisi II, yang akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan, hendaknya memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk memilih anggota KPU dan Bawaslu yang terbaik, bukan semata mengandalkan lobi-lobi politik.

Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, cita-cita Proklamasi 17 Agustus l945; serta mempunyai integritas, kepribadian kuat, jujur, adil; juga pengetahuan dan keahlian penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, maupun kepartaian adalah sejumlah persyaratannya. Kendati terkesan normatif, praktiknya, negeri ini kerap salah pilih karena tidak cermat mengamati rekam jejak, sebaliknya mengedepankan kedekatan atau pengamatan permukaan.

Sejarah mencatat, pelanggaran hukum di tubuh KPU sudah terjadi berkali-kali, mulai dari kasus korupsi komisioner KPU periode 2001-2005 hingga terakhir kasus suap komisioner KPU periode 2017-2022.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Panitia seleksi memberikan arahan kepada calon anggota KPU dan Bawaslu yang mengikuti tes psikologi dasar di Jakarta International Expo (JIEXPO), Jakarta, Kamis (25/11/2021). Pada hari pertama, Rabu (24/11/2021) para peserta mengerjakan tes tertulis dan penulisan makalah. Sementara pada hari kedua, para peserta bakal mengikuti tes psikologi dasar.

Baca juga:

> Pilih Anggota KPU-Bawaslu, Asas Representasi Tetap Jadi Pertimbangan DPR

Ahli hukum Rivai Kusumanegara mencatat, sepanjang enam tahun terakhir, terjadi 44 kasus korupsi yang melibatkan KPU di berbagai daerah. Jajaran Bawaslu yang terkena kasus korupsi setali tiga uang, 43 kasus. Pelanggaran etik apalagi. Sebanyak 1.046 orang penyelenggara pemilu telah mendapat sanksi etik.

Berbeda dengan yang dihadapi periode sebelumnya, tantangan yang dihadapi KPU dan Bawaslu kali ini pun boleh jadi lebih berat. Pemilu 2024 merupakan pemilu yang kompleks karena pemilihan presiden-wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota dilakukan serentak pada tahun yang sama dengan pemilihan kepala daerah. Di sisi lain, pandemi Covid-19 yang mengubah banyak tatanan kehidupan masih melanda dan belum bisa dipastikan kapan akan berakhir. Kedaruratan bisa terjadi setiap saat.

Memastikan terselenggaranya Pemilu 2024 berjalan mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien di tengah situasi penuh ketidakpastian akan menjadi tantangan KPU dan Bawaslu baru. Tantangan yang sangat tidak mudah. Hanya orang-orang terbaik dan soliditas yang bisa mengatasinya.