Tanggung jawab pemerintah baru Afghanistan sangat besar. Mereka harus membangun institusi negara yang bertata kelola baik, transparan, dan menjamin kesetaraan di antara warganya.
Oleh
Redaksi
·2 menit baca
AP/MOHAMMAD ASIF KHAN
Warga berbaring di tempat tidur di sebuah rumah sakit setelah mereka terluka dalam serangan bom di luar bandara di Kabul, Afghanistan, Kamis (26/8/2021).
Prahara di Afghanistan mengingatkan arti penting negara. Saat negara tidak terkelola baik, maka tak ada keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan.
Dua ledakan bom di dekat Bandara Hamid Karzai di Kabul, ibu kota Afghanistan, Jumat (27/8/2021), menambah nestapa rakyat negara itu. Puluhan warga tewas akibat serangan bom yang diklaim dilakukan Negara Islam Khorasan (NIK), yang berafiliasi dengan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS).
Laporan The New York Times menyebutkan, salah satu korban tewas ialah pria yang beberapa waktu sebelumnya datang dari Paris ke Kabul untuk menikah. Ia antre di sekitar bandara Kabul untuk kembali meninggalkan negaranya. Namun, bom menghancurkan masa depannya. Ia meninggal akibat ledakan bom saat berupaya masuk ke bandara.
Tentara Amerika Serikat (AS) dan anggota Taliban juga menjadi korban. Presiden AS Joe Biden pun berjanji untuk memburu mereka yang terlibat dalam aksi bom bunuh diri.
AP/EVAN VUCCI
Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberikan keterangan pers terkait serangan bom di bandara Kabul, di Gedung Putih, Washington, Amerika Serikat, Kamis (26/8/2021).
Adapun Taliban memang berseberangan dengan NIK. Setelah NIIS dideklarasikan beberapa tahun lalu di Timur Tengah, muncul milisi yang berafiliasi dengan kelompok itu di Afghanistan. Mereka bersitegang dengan Taliban. Perbedaan di antara dua kelompok itu antara lain Taliban bervisi nasional, sedangkan NIK memiliki cita-cita bersifat transnasional.
Serangan bom menunjukkan tantangan yang dihadapi Taliban saat nanti sepenuhnya mengelola Afghanistan. Kekerasan dan kekejian tak pernah hilang dari negara itu.
Situasi Afghanistan sekarang tak lepas dari perjalanan 20 tahun negara itu setelah Taliban ditumbangkan oleh kekuatan militer AS dan sekutu. Upaya membangun Afghanistan yang inklusif, demokratis, dan berkeadilan dilakukan sejak 2001. Miliaran dollar AS dikucurkan komunitas internasional bagi pembangunan di Afghanistan. Ada pula dana tak kalah banyak mengalir ke negara itu guna membangun militer.
Kompas
Anggota Taliban menunggu makanan saat mereka makan siang di sebuah restoran di Kabul, Afghanistan, Kamis (26/8/2021).
Namun, seperti dikutip analisis politik ekonomi Afghanistan yang disusun atas penugasan Kementerian Luar Negeri Norwegia, pembangunan negara (state-building) dan demokrasi di Afghanistan tak berjalan bagus. Pembangunan terkendala jejaring di antara elite dan patron. Dana terserap untuk membeli kesetiaan. Tata kelola pemerintahan yang baik tak terwujud. Kapasitas institusi negara dan demokrasi tak berkembang. Seperti diungkap dalam laporan lain, korupsi terjadi di mana-mana, sampai prajurit rendahan tak digaji.
Apa yang terjadi di Afghanistan sangat jelas konsekuensi dari organisasi negara yang lemah, tak memiliki tata kelola mumpuni, dan tidak transparan. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan begitu banal.
Hanya rakyat dan kekuatan organik Afghanistan yang mampu mengatasinya. Maka, tanggung jawab pemerintah baru sangat besar. Mereka harus membangun institusi negara yang bertata kelola baik, transparan, dan menjamin kesetaraan di antara warga. Hanya lewat cara itu, keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan sejati dapat dinikmati rakyat Afghanistan.
