Optimalisasi Peran dan Kontribusi Beasiswa Swasta bagi Pendidikan

Tak sedikit pihak swasta yang mempunyai program beasiswa untuk kuliah. Namun, seringkali ada kendala dalam rancangan maupun implementasi program tersebut. Program ini juga perlu dikembangkan agar lebih inklusif.

KOMPAS/SUPRIYANTO

Supriyanto

Rendahnya angka partisipasi terhadap pendidikan tinggi merupakan permasalahan yang dijumpai setiap tahun di Indonesia. Berdasarkan data dari Kemendikbudristek, selama tiga tahun terakhir, Indonesia belum berhasil  mencapai target Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi yang telah ditentukan pada Renstra Kemendikbudristek.

Menurut Renstra Kemendikbudristek tahun 2020-2024, penyebab yang paling fundamental rendahnya Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tingi (APK PT) karena ”ketidakmampuan masyarakat, khususnya yang berpendapatan rendah, untuk membiayai pendidikan tinggi”. Data BPS tahun 2020 juga menunjukkan bahwa hampir 10 juta orang Indonesia (7,07 persen) masih menganggur sehingga pemerintah perlu meningkatkan partisipasi pendidikan agar sumber daya manusia Indonesia dapat memperoleh pekerjaan.

Sebagai upaya untuk mengatasi kesenjangan tersebut, pemerintah telah menginisiasi dan menjalankan berbagai program beasiswa. Bukan hanya pemerintah, pihak swasta juga turut mengambil peran dalam upaya meningkatkan akses ke pendidikan tinggi melalui pemberian beasiswa.

Baca juga: Menilik Mahalnya Biaya Kuliah di Perguruan Tinggi Negeri

Dari tahun ke tahun, jumlah lembaga penyedia beasiswa swasta di Indonesia terus bertambah. Namun, beberapa kendala dapat dijumpai pada rancangan maupun implementasi program beasiswa khususnya yang diberikan oleh pihak swasta. Kendala tersebut di antaranya adalah fokus dan detail yang kurang tajam dalam rancangan tujuan dan program beasiswa, akuntabilitas yang belum optimal melalui monitoring dan evaluasi program, serta minimnya inisiatif pendataan terhadap alumni secara sistematis oleh para penyedia beasiswa swasta. Padahal, program beasiswa swasta yang dirancang dan dikelola dengan baik dapat memberikan dampak dan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan dan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Beasiswa sering kali diasosiasikan dengan bantuan finansial yang digunakan untuk mendanai pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Rancangan seperti ini sering dijumpai pada program beasiswa yang dicanangkan oleh pemerintah dan sejumlah penyedia beasiswa swasta. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, penyedia beasiswa swasta mulai mengembangkan program beasiswa untuk mengisi kesenjangan dari beasiswa pemerintah, misalnya dengan memberikan pelatihan tambahan, dukungan sponsor untuk kegiatan ilmiah, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan penelitian (Sutrisno, 2021), terdapat sejumlah alasan yang menyebabkan penyedia beasiswa swasta tidak lagi hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga dukungan lewat program pengembangan bagi penerimanya. Alasan tersebut di antaranya adalah pentingnya keterampilan tertentu bagi keberlangsungan hidup mahasiswa dalam era Revolusi Industri 4.0, tingginya angka pengangguran, serta ketidakcocokan antara kapasitas lulusan perguruan tinggi dengan permintaan pasar tenaga kerja.

Selain berperan sebagai inkubator bagi agen perubahan di masa depan, penyedia beasiswa juga berperan strategis dalam meningkatkan inklusivitas program beasiswa dengan menyasar kelompok masyarakat marjinal, seperti mahasiswa perempuan, mahasiswa dari keluarga prasejahtera dan daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), serta mahasiswa penyandang disabilitas. Walaupun penyedia beasiswa swasta tidak dapat menyasar seluruh masyarakat marjinal di Indonesia, bantuan beasiswa yang disediakan penyedia beasiswa swasta akan sangat berarti untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang semakin inklusif.

Tindaklanjut inklusi sosial

Untuk mengembangkan program beasiswa agar lebih inklusif, penyedia beasiswa swasta perlu untuk memperluas jangkauan program beasiswa agar dapat merangkul masyarakat marjinal yang membutuhkan bantuan dalam mengakses pendidikan tinggi. Berdasarkan penelitian (Sutrisno, 2021), penyandang disabilitas ditemukan jarang menjadi sasaran utama dari program beasiswa. Data BPS tahun 2020 mengindikasikan bahwa APK penyandang disabilitas berusia kuliah (13,85 persen) masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan kelompok non-disabilitas (30,99 persen).

Oleh sebab itu, penyandang disabilitas merupakan salah satu dari kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bantuan beasiswa. Untuk mewujudkan program beasiswa yang lebih inklusif, penyedia beasiswa dapat mempertimbangkan untuk memprioritaskan mahasiswa penyandang disabilitas sebagai penerima program.

Penyandang disabilitas merupakan salah satu dari kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bantuan beasiswa.

Selain itu, untuk memberdayakan penerima beasiswa agar dapat sukses di dunia kerja, penyedia beasiswa dapat mempertimbangkan untuk memberikan program pengayaan yang lebih khusus. Data BPS tahun 2020 menunjukkan bahwa perempuan berusia kuliah memiliki APK PT yang lebih tinggi daripada laki-laki (32,21 persen  dibandingkan dengan 29,55 persen).

Penelitian dari Wijers (2019) juga menunjukkan bahwa tenaga kerja perempuan lebih mumpuni dalam berbagai aspek daripada tenaga kerja laki-laki, dan memiliki peranan penting dalam ekosistem kerja. Namun, pada kenyataannya, menurut penelitian Schader dan Das (2016) dan Wirba, Akem dan Baye (2021), perempuan jarang memegang posisi kunci dalam suatu perusahaan serta sering kesulitan untuk naik jabatan dan memperoleh gaji yang lebih tinggi. Dalam hal ini, penyedia beasiswa dapat memberikan program pengayaan khusus penerima beasiswa perempuan agar mereka dapat menyikapi dan mengatasi tantangan yang akan mereka hadapi dalam dunia kerja.

KOMPAS/DIDIT PUTRA ERLANGGA RAHARDJO

Para peserta pengukuhan program Beasiswa Juara sewaktu mengikuti kegiatan luar ruangan yang berlangsung di Kawasan Gunung Geulis, Kabupaten Bogor, Sabtu (2/11/2019), sebelum mengawali perkuliahan di universitas masing-masing.

Selanjutnya, agar penyedia beasiswa dapat mengembangkan program beasiswa secara lebih komprehensif, penyedia beasiswa perlu menerapkan pendekatan yang lebih kreatif dan out-of-the box dalam menjalankan proses manajemen beasiswa. Misalkan, dalam menyaring calon penerima beasiswa, penyedia beasiswa dapat mempertimbangkan menggunakan gamification—tes kemampuan berbasis game. Tes digital seperti ini akan lebih relevan bagi pelamar beasiswa yang merupakan generasi digital natives serta dalam mengatasi kendala jarak dan pertemuan langsung akibat wabah Covid-19.

Terakhir, para penyedia beasiswa swasta dapat bersinergi melalui suatu forum atau asosiasi guna meningkatkan dampak dan efektivitas program. Melalui forum tersebut, penyedia beasiswa swasta dapat berdialog, berdiskusi, dan saling belajar mengenai berbagai hal, seperti praktik baik dan tantangan dalam menyelenggarakan program beasiswa yang efektif dan berdampak, mengatasi masalah inklusi sosial, mengukur dampak beasiswa bahkan berkontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Selain itu, pembentukan forum atau asosiasi ini juga akan mempermudah koordinasi dengan pemerintah.

Sinergi pemerintah-swasta

Sejauh ini, penyedia beasiswa swasta dapat menjalankan program beasiswa mereka dengan baik melalui intervensi minimal dari pemerintah. Namun, pandemi Covid-19 di Indonesia menunjukkan diperlukannya sinergi antara pemerintah, penyedia beasiswa swasta, dan pemangku kepentingan. Beberapa penyedia beasiswa swasta terpaksa melakukan moratorium karena penyandang dana bagi program beasiswa terkena imbas pandemi. Padahal, dalam situasi seperti ini bantuan beasiswa justru sangat diperlukan untuk mencegah mahasiswa drop out dari perguruan tinggi.

Dukungan pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang lebih baik bagi penyedia beasiswa dalam rangka memastikan keberlanjutan program beasiswa, sekalipun dalam kondisi krisis. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2020 telah membuka kesempatan untuk menyelenggarakan mekanisme dana abadi bagi lembaga-lembaga pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang bersifat nirlaba. Meskipun demikian, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai seberapa jauh peraturan tersebut dapat mengakomodasi kebutuhan lembaga swasta dalam menyelenggarakan program beasiswa.

Baca juga: Cakupan Penggunaan Dana Abadi Pendidikan Diperluas

Pengelolaan dana abadi akan sangat membantu penyedia beasiswa dalam menyelenggarakan programnya, bahkan di tengah situasi ekonomi sulit dan tidak terduga. Hal ini tentu perlu disertai dengan penguatan proses monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program beasiswa swasta agar dapat lebih akuntabel dalam mendukung prioritas pemerintah serta terus memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat.

Dok Binus University

Suasana tes calon mahasiswa ya mengikuti program 8.000 beasiswa kuliah di Binus University untuk tahun ajaran 2018/2019.

Selain itu, untuk mencegah tumpang tindih dalam penyediaan beasiswa oleh pemerintah dan swasta, perlu dipertimbangkan adanya proses pemetaan bersama mengenai prioritas berdasarkan wilayah geografis, bidang studi, dan latar belakang penerima beasiswa. Dengan pemetaan yang lebih baik, dana beasiswa dapat dimanfaatkan untuk sasaran yang tepat dalam mengembangkan sumber daya manusia Indonesia pada bidang-bidang yang strategis.

Program beasiswa oleh pihak swasta sudah mulai berinovasi dan merangkul masyarakat yang membutuhkan. Namun, diperlukan sinergi bersama antara sesama penyedia beasiswa serta antara penyedia beasiswa, pemerintah, dan pemangku kepentingan melalui pembentukan forum atau asosiasi. Sinergi ini dibutuhkan agar program beasiswa swasta dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan harapan pemerintah serta dapat berkontribusi secara efektif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mendukung pembangunan di Indonesia.

(Suwarni Wijaya Halim, Dosen Prodi Bahasa dan Budaya Inggris Universitas Bunda Mulia)