logo Kompas.id
OpiniArtikel OpiniDekriminalisasi Pidana Pajak

Dekriminalisasi Pidana Pajak

Penerapan kebijakan kriminal dalam ketentuan umum perpajakan melalui sanksi pidana selama ini dianggap belum efektif dalam memulihkan kerugian negara.

Oleh ALBERT ARIES
· 1 menit baca

Wacana untuk mengubah sanksi pidana menjadi sanksi administrasi bagi pengemplang pajak telah digulirkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR.

Adapun fokus dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda bukan hanya untuk mengejar penerimaan negara yang terdampak oleh pandemi Covid-19, melainkan juga bertujuan untuk membuat APBN tumbuh secara berkelanjutan.

Berdasarkan data yang ada hingga akhir April 2021, penerimaan pajak baru mencapai Rp 374,9 triliun atau 30,94 persen dari target total untuk tahun ini, yaitu Rp 1.229,6 triliun. Bahkan dikabarkan pemerintah berencana melaksanakan kembali program pengampunan pajak (tax amnesty) yang akan dibahas dalam revisi UU Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan (KUP) di prolegnas DPR.

Editor: Yohanes Krisnawan
Bagikan
Memuat data..