Merebut Peluang Pasar Halal Global

Dalam wisata halal, RI kalah dari Jepang dan China, yang bukan mayoritas Muslim. Australia serta Selandia Baru menguasai pasar daging halal dunia. Brasil dengan warga Muslim 0,0002 persen menguasai pasar ayam halal.

KOMPAS/Lasti Kurnia

Beragam roti dijual di toko roti Indra di Jalan Pesanggrahan, Kembangan, Jakarta, 17 Januari 2020. Persoalan pelik terkait sertifikasi halal perlu dibenahi, yakni dengan mempermudah prosesnya.

Berbagai gebrakan diluncurkan pemerintah untuk mewujudkan target ambisius menjadi negara produsen produk halal terbesar dunia pada 2024.

Dengan target ini, dalam tiga tahun ke depan, Indonesia harus bisa membalikkan posisi, dari sekadar sebagai pasar dan salah satu importir terbesar, menjadi produsen terbesar.

Potensi pasar halal global dan ketertinggalan kita—sebagai negara Muslim terbesar yang menyumbang 12,7 persen penduduk Muslim dunia—dalam persaingan produk halal global, sudah lama disadari. Namun, nyaris tak ada gebrakan berarti. Baru pada 2018 kita punya peta jalan industri halal nasional.

Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dengan peta jalan ini dan komitmen kuat pemerintah, bukan tak mungkin ketertinggalan diatasi. Salah satu penyebab ketertinggalan kita selama ini adalah belum terbentuknya ekosistem halal yang kuat di dalam negeri, di mana riset dan inovasi menjadi bagian penting di dalamnya.

Kompas

Tangkapan layar dari akun Youtube Wakil Presiden Republik Indonesia saat Wapres Ma’ruf Amin memberikan sambutan dalam Halalbihalal Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Brawijaya, 22 Mei 2021.

Baca juga: Wapres Sebut Indonesia Harus Lebih Gigih Kuasai Pasar Halal Dunia

Saat ini, pengembangan industri halal, menurut Wakil Presiden Ma’ruf Amin, menjadi salah satu prioritas dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Target jangka pendeknya, memenuhi kebutuhan domestik yang 87,2 persen masih belum terisi oleh produk impor, dan dalam jangka panjang menjadi pemain global. Dengan perkiraan penduduk Muslim mencapai 2,2 miliar pada 2030, konsumsi produk halal dunia diprediksi meningkat, dari 2,2 triliun dollar AS (2018) menjadi 3,2 triliun dollar AS (2024).

Kita kalah cepat dibandingkan negara lain. Malaysia sudah memiliki peta jalan industri halal selama 30 tahun, bahkan mencanangkan menjadi pusat halal dunia. Thailand, yang hanya memiliki 5 persen populasi Muslim, juga pemain besar di Asia Tenggara. Dalam wisata halal, kita juga kalah cepat dari Jepang, China, yang bukan mayoritas Muslim. Australia dan Selandia Baru menguasai pasar daging halal dunia. Brasil dengan penduduk Muslim hanya 0,0002 persen menguasai pasar ayam halal. Korsel menguasai pasar kosmetik halal.

Beberapa langkah strategis pemerintah memang sudah mulai terlihat, di antaranya pembentukan kawasan industri halal dan zona halal di kawasan industri yang sudah ada. Dua kawasan, yakni Modern Cikande Industrial Estate di Serang dan Safe n Lock Halal Industrial Park di Sidoarjo, sudah ditetapkan sebagai kawasan industri halal oleh Kemenperin.

KOMPAS/MUCHAMAD ZAID WAHYUDI

Makanan halal disajikan di Restoran Halal City Mart di Taitung, Taiwan, 29 Juli 2019. Restoran halal mudah ditemukan di sejumlah kota di Taiwan.

Baca juga: Indonesia Sasar Pasar Halal Global

Tahun ini, pemerintah juga menggeser fokus pengembangan industri kecil menengah (IKM) untuk menghasilkan produk halal (Kompas, 6/4). Berbagai ekshibisi juga digelar. Persoalan pelik terkait sertifikasi, yakni kurasi produk, juga terus dibenahi, dengan mempermudah prosesnya.

Menurut Profesor Bidang Sains Halal International Islamic University Malaysia Irwandi Jaswir, ada lima komponen kunci dalam ekosistem halal: produksi, jasa, infrastruktur, SDM, dan dukungan pemerintah. Selama ini, kita lemah hampir di kelima komponen itu dan hanya fokus di sertifikasi. Tanpa itu, sulit mewujudkan mimpi jadi pemain utama global. Di sertifikasi pun benang kusut masih terjadi, berupa tarik ulur kepentingan dan rebutan kewenangan antarlembaga.

Berbagai inisiatif kebijakan pemerintah dan keterlibatan aktif Wapres yang ditunjuk Presiden Jokowi dalam program ini diharapkan bisa mengatasi bottleneck di lapangan.