Demi Kedaulatan Data Warga Indonesia

Penolakan terhadap terbitnya PP No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menggantikan PP No 82/2012 diwarnai kekhawatiran akan berkurang atau hilangnya kedaulatan data. Benarkah demikian?

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Ilustrasi. Warga Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, berunjuk rasa di Kantor KPUD Jawa Timur, Surabaya, Selasa (12/3/2019). Mereka mendatangi Polda Jawa Timur untuk melaporkan dugaan pencurian data pribadi warga.

Heboh dan penolakan terhadap terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 diwarnai kekhawatiran akan berkurang atau hilangnya kedaulatan data. Penolakan muncul dari beberapa asosiasi, antara lain dari Indonesia Data Center Provider Organization (Idpro), Asosiasi Cloud Computing Indonesia (ACCI), Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJJI), dan Masyarakat Telematika (Mastel). Mereka memperkirakan sekitar 90 persen data yang disimpan di Indonesia berpotensi dipindahkan ke luar negeri.

Peraturan pemerintah tersebut dianggap kurang sesuai dengan prinsip kedaulatan Negara karena dengan  PP No 71/2019, pemerintah justru mengizinkan penempatan pusat data di luar negeri. Anggota DPR, Sukamta, khawatir Presiden Jokowi tidak mengetahui isi aturan yang ditandatanganinya itu.

Pasal 21 Ayat 1 PP yang diprotes masyarakat itu menyebutkan, ”Penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dapat melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan sistem elektronik dan data elektronik di wilayah Indonesia dan/atau di luar wilayah Indonesia”. Hanya data dengan klasifikasi tertentu yang wajib disimpan di dalam negeri yang bakal diatur dalam peraturan menteri.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Petugas Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan mengambil sidik jari siswa SMKN 28 Cilandak, Jakarta Selatan, saat merekam data pribadi dan foto untuk kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) di sekolah mereka, Kamis (10/1/2019). Perlindungan data pribadi yang direkam secara elektronik sangat vital.

Kata Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi, Presiden mungkin tahu isi PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Tetapi, jika tidak dikritisi, penjelasan isi PP mungkin bisa belok. Sejatinya, PP No 71/2019 diterbitkan karena PP No 82/2012 tidak punya gigi dalam pengawasan terhadap konten-konten pornografi dan konten negatif lain di dunia maya. Kominfo selama ini hanya bisa meminta PSTE menghapus konten-konten tadi.

Wajib daftar

Saat PP 71 berlaku pada Oktober 2021, PSTE tempat konten-konten tadi berada bakal dikenakan denda. ”Antara Rp 100 juta sampai Rp 500 juta untuk setiap konten negatif yang beredar,” ujar Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Dirjen Aptika) Semuel Abrijani Pangerapan.

Ancaman denda akan memaksa penyedia layanan, seperti Facebook, Instagram, Whatsapp, dan Twitter, aktif mengontrol konten yang beredar di jejaring mereka, tidak bisa lagi menunggu permintaan pemerintah untuk memblokir.

AFP/LIONEL BONAVENTURE AND NICOLAS ASFOURI

Logo Google, Twitter, dan Facebook sebagai sarana media sosial yang digunakan banyak warga dunia, termasuk Indonesia.

Ada 29 pasal, mulai dari Pasal 4 sampai Pasal 98 di PP No 71/2019 yang jika dilanggar ada ancaman sanksi administratif seperti diatur dalam Pasal 100. Sanksi administratif itu mulai dari teguran tertulis, denda, penghentian layanan (blokir) sementara, pemutusan akses, dan paling berat dikeluarkan dari daftar, yang akan diatur oleh peraturan menteri (PM).

PP lama mengatur, PSE (penyelenggara sistem elektronik) untuk pelayanan publik wajib mendaftar, sedangkan untuk nonpublik tidak menjadi keharusan untuk mendaftar. Masuk dalam PSE pelayanan publik adalah lembaga negara, BUMN, BUMD, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang, atau badan hukum lain yang menyelenggarakan layanan publik dalam rangka misi negara.

Baca juga: Siapa Diuntungkan Validasi IMEI?

Mereka ini PSE yang memiliki portal, situs, aplikasi online lewat internet untuk pembayaran atau perdagangan jasa, sistem elektronik yang digunakan untuk memproses informasi elektronik yang menggunakan dana. Juga yang berkait dengan data pelanggan dalam transaksi keuangan dan perdagangan, pengiriman materi digital berbayar lewat jaringan data dengan cara unduh lewat portal, situs, e-mail, atau aplikasi lain.

Aturan ini masih bolong karena PSE yang berbasis di luar negeri, tetapi memberikan pelayanan dan target pelanggan di Indonesia mengklaim bukan masuk kriteria sebagai PSE untuk pelayanan publik. Misalnya Instagram, Facebook, Google, dan Whatsapp, yang hingga kini merasa tidak perlu mendaftarkan diri.

DOKUMEN/KOMPAS

Salah satu aplikasi angkutan perjalanan memberikan saran mengunggah kartu tanda penduduk sebagai syarat bagi pengguna aplikasi agar dapat memperoleh pelayanan lebih banyak. Saran ini tidak diikuti dengan pemberitahuan terkait penggunaan data itu di kemudian hari.

Yang mereka lakukan hanyalah melaksanakan konsep mirroring dengan data base yang ada di luar wilayah RI atau sebaliknya. Malah ada yang hanya berupa data center atau pusat pemulihan bencana yang tidak sesuai fungsinya karena tetap berada di luar wilayah Indonesia.

Sekarang, dengan PP No 71/2019, meski mengklaim bukan pemberi pelayanan publik, perusahaan-perusahaan OTT (over the top) itu wajib mendaftar, dengan berbagai kewajiban yang harus dipenuhi. Negara pun memiliki jangkauan dalam penerapan kedaulatan terhadap data, walaupun pusat data mereka tidak berada dalam wilayah RI.

Penegakan hukum

PSE lingkup privat kini diatur dan diawasi kementerian, yaitu yang memiliki portal, situs, aplikasi daring lewat internet di wilayah Indonesia yang digunakan untuk berbagai keperluan bisnis. Misalnya PSE yang menyediakan, mengelola, mengoperasikan perdagangan barang atau juga jasa, transaksi keuangan; pengiriman materi atau muatan digital berbayar lewat portal atau situs, surel atau aplikasi lain ke perangkat pengguna.

Juga, PSE yang mengoperasikan layanan komunikasi, seperti SMS, panggilan suara atau video, surel, percakapan dalam platform digital, jejaring, dan medsos. Mesin pencari juga masuk, bersama penyedia informasi elekronik berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan atau kombinasi, juga pemrosesan data pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat dalam kaitan transaksi elektronik.

KOMPAS/INSAN ALFAJRI

Pelaku penjualan data pribadi berinisial C ditangkap polisi. Foto diambil pada Kamis (15/8/2019) di kantor Badan Reserse Kriminal Polri, Jakarta.

Mengutip PP No 71/2019, Semuel Pangerapan mengatakan, secara tegas diatur kewajiban pengelolaan, pemrosesan, dan penyimpanan sistem elektronik dan data elektronik, khususnya PSE lingkup publik di dalam negeri dengan pengecualian terbatas. PSE lingkup privat bebas melakukan kegiatannya dengan kewajiban memastikan efektivitas pengawasan dari lembaga pemerintah dan pemberian akses dalam rangka penegakan hukum dan mengedepankan perlindungan data.

”PSE lingkup privat harus mengedepankan penyimpanan data on shore untuk perlindungan dan kedaulatan negara atas data,” ujarnya.

PP No 71/2019 sudah berlaku pada 10 Oktober 2019 dengan masa transisi selama setahun bagi semua PSE untuk memenuhi kewajiban mendaftar. Khusus PP Lingkup Privat diberi waktu dua tahun untuk menempatkan sistem elektronik dan data elektroniknya di Indonesia.

(Moch S Hendrowijono, Pengamat Telekomunikasi dan Transportasi; Wartawan Kompas 1974-2005)