Muhadjir: Syarat dari Pemerintah Indonesia Tak Disepakati FIFA
Pemerintah Indonesia mengajukan beberapa kondisi kepada FIFA terkait tim nasional Israel. Namun, sejauh ini belum ada titik temu.
Oleh
NINA SUSILO, CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
·5 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebutkan, Pemerintah Indonesia mengajukan beberapa kondisi terkait keikutsertaan tim nasional Israel dalam penyelenggaraan Piala Dunia U20. Namun, karena FIFA tidak menyepakatinya, lobi-lobi akan dilakukan.
”Tentu saja kita sangat menyayangkan kondisi-kondisi atau syarat-syarat yang kita ajukan ke FIFA kelihatannya tidak mendapatkan kesepakatan,” kata Muhadjir yang juga Pelaksana Tugas Menteri Pemuda dan Olahraga kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/3/2023)
Kendati menolak menyebutkan kondisi dan syarat yang diajukan ke FIFA, Muhadjir menegaskan, prinsip yang dipegang Pemerintah Indonesia adalah kepatuhan terhadap konstitusi. Dalam Pembukaan UUD 1945 tertulis sikap Indonesia yang anti-penjajahan, ”Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Namun, Muhadjir juga menampik apabila dikatakan Pemerintah Indonesia melanggar konstitusi jika membiarkan tim nasional Israel bertanding di Indonesia.
”Tidak begitu, karena selama ini juga sudah ada delegasi Israel yang hadir di dalam pertemuan-pertemuan internasional kita,” tambahnya.
Kendati mengatakan tidak ada titik temu, dia juga menolak jika Indonesia tidak akan menjadi penyelenggara Piala Dunia U20. ”Belum sampai itu. Ini masih ada pembicaraan, saya rasa Pak Erick (Erick Thohir, Ketua Umum PSSI) akan segera ke Zurich untuk konsultasi lebih lanjut dengan FIFA. Ini belum level tertinggi, kan. Kemarin baru salah satu wakil ketua dari PSSI yang ketemu. Mudah-mudahan ada titik temu. Paling tidak, FIFA memahami posisi Indonesia dalam konteks ini. Jadi, ini bukan soal ditolak atau diprotes, bukan itu, tapi ini berkaitan dengan konstitusi itu,” tuturnya.
Sejauh ini, pengundian penyisihan grup Piala Dunia U-20 2023 di Bali pada 31 Maret 2023 dibatalkan. Hal ini disebabkan surat Gubernur Bali Wayan Koster kepada Menpora yang menyatakan Pemerintah Bali menolak tim Israel U-20 hadir di ”Pulau Dewata”, tepatnya di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar.
Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno saat menjawab pertanyaan media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/3/2023), menuturkan, FIFA U-20 menjadi andalan utama dari event-event berkelas dunia yang berhasil dihadirkan Indonesia. ”Oleh karena itu, ini bagian dari salah satu pilar sport tourism atau pariwisata berbasis olahraga dan kita menghitung peluang kunjungan wisatawan mancanegara yang signifikan dan juga berkaitan dengan pergerakan wisatawan Nusantara. Untuk wisatawan mancanegara ditargetkan 7,4 juta (orang) dan untuk pergerakan wisatawan nusantara 1,4 miliar (orang),” katanya.
Sandiaga mengatakan, dirinya telah menyampaikan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahwa dari segi pariwisata dan ekonomi kreatif tentunya sangat mengharapkan Piala Dunia U-20 tetap berlangsung di Indonesia. ”Dan, kita juga pastikan kesiapan dari destinasi-destinasi pariwisata dan juga produk-produk ekonomi kreatif, UMKM, yang nanti akan disiapkan sebagai bagian dari perhelatan tersebut,” ujarnya.
Dia menuturkan, pembatalan pengundian U-20 di Bali dipastikan akan sangat berdampak negatif terhadap pencapaian target wisatawan mancanegara dan pergerakan wisatawan nusantara. ”Saya tadi menyampaikan ke Pak Erick bahwa pasti akan berdampak terhadap pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan, tadi belum ada update, tapi Pak Erick menyampaikan dia akan berkoordinasi dengan pihak FIFA di Zurich,” kata Sandiaga.
Sandiaga mengatakan, setelah sukses menggelar G-20, pemerintah ingin mendatangkan event-event berkelas dunia. Tahun 2023, Indonesia menjadi ketua dari ASEAN dan KTT ASEAN akan diselenggarakan di Indonesia. ”Pemulihan ekonomi yang berbasis event kelas dunia dan internasional terbukti telah menghadirkan peluang pemulihan, khususnya bagi ekonomi lokal. Ini yang kita harapkan terus berlangsung sehingga event-event besar kita akan usahakan untuk tetap diadakan di Indonesia,” katanya.
Secara terpisah, sebelumnya, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla ketika dimintai tanggapan terkait pembatalan drawing U-20 dan penolakan tim nasional Israel menuturkan, hal itu sudah menjadi ranah kebijakan PSSI dan FIFA. ”Kami tidak ikut-ikut,” katanya.
Dzulfikar menuturkan, PP Muhammadiyah sudah memberikan pernyataan terkait hal tersebut dan ia mengikuti apa yang disampaikan oleh PP Muhammadiyah.
Secara terpisah, Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana menyayangkan penolakan tim Israel oleh sebagian masyarakat dan beberapa kepala daerah serta politisi. Sebab, katanya, yang ditentang oleh masyarakat dan Pemerintah Indonesia seharusnya adalah kebijakan pemerintah zionis Israel yang mengambil paksa dan menduduki tanah rakyat Palestina dan mempertahankannya dengan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia. Itulah yang diamanatkan oleh pembukaan konstitusi Indonesia bahwa penjajahan harus dihapus dari muka bumi.
Jika suatu saat Pemerintah Israel sudah mengakui kemerdekaan negara Palestina dan mengembalikan tanah Palestina kepada rakyat Palestina, lanjutnya, Indonesia pun tidak bisa tidak untuk mengakui negara Israel dan menjalin hubungan diplomatik. Ini karena Israel sudah tidak lagi melakukan penjajahan. Namun, jika persepsi mengharamkan negara Israel dan warganya yang dibenarkan, berarti selamanya Indonesia akan menolak hal yang berbau Israel. Duta Besar Palestina untuk Indonesia yang mewakili rakyat dan Pemerintah Palestina di Indonesia pun, katanya, telah mengatakan tidak berkeberatan apabila timnas Israel bertanding di Indonesia.
Hikmahanto mengingatkan, pada Maret 2022, parlemen Israel, Knesset, menjadi salah satu yang hadir dalam Sidang Majelis Uni Inter-Parlemen (Inter-Parliamentary Union) ke-144 di Nusa Dua, Bali. Karena itu, katanya, penolakan pada timnas Israel dinilai tak berdasar. Indonesia juga sudah menyatakan siap sebagai tuan rumah. Selain itu, kendali peserta yang diundang ada di tangan penyelenggara event internasional, dalam Piala Dunia U-20 adalah FIFA.
”Sepanjang Indonesia telah menyatakan diri bersedia menjadi tuan rumah, maka Indonesia harus mengambil risiko untuk tidak menolak siapa pun anggota dari penyelenggara event internasional,” kata Hikmahanto yang juga Rektor Universitas Jenderal A Yani itu.
Dia juga mengingatkan, menolak kehadiran timnas Israel yang telah lolos kualifikasi akan membuat Indonesia masuk dalam daftar hitam event-event olahraga dunia, seperti Olimpiade, mengingat keberadaan Israel sebagai peserta diakui.