Terkait Polemik Israel, Indonesia Mengingkari Komitmennya ke FIFA
Indonesia dipastikan telah melanggar komitmen pelaksanaan Piala Dunia U-20 2023 dengan FIFA. Tak hanya pengundian yang batal, FIFA berpeluang besar mencabut status tuan rumah Indonesia di turnamen yunior kelas dunia itu.
Oleh
MUHAMMAD IKHSAN MAHAR, Atiek Ishlahiyah Al Hamasy
·5 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Nasib pelaksanaan Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia kini di ujung tanduk. Sebagai tuan rumah ajang sepak bola kelas dunia itu, Indonesia dinilai telah melanggar komitmennya dengan Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional (FIFA) untuk menjamin berjalannya seluruh agenda turnamen, salah satunya pengundian fase penyisihan grup.
FIFA, melalui pemberitahuan kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Sabtu (25/3/2023), memutuskan untuk membatalkan rencana acara pengundian fase grup ajang itu yang seharusnya berlangsung pada Jumat (31/3/2023) mendatang di Denpasar, Bali. Pembatalan itu didasari keengganan Gubernur Bali I Wayan Koster memberikan izin agenda tersebut.
FIFA menunggu persetujuan dari Pemerintah Provinsi Bali hingga Jumat (24/3/2023). Namun, hingga batas waktu sepekan jelang pengundian itu, surat izin dari Pemprov Bali belum juga muncul. Maka, FIFA menginformasikan PSSI sebagai Komite Penyelenggara Lokal Piala Dunia U-20 2023 dan Emtek Group (pemilik hak siar) terkait pembatalan acara pengundian itu.
Arya Mahendra Sinulingga, anggota Komite Eksekutif PSSI, menyatakan, PSSI memaklumi keputusan FIFA itu. PSSI pun, katanya, telah membuka komunikasi dengan pemerintah daerah agar pembatalan itu tidak terjadi. Akan tetapi, ungkapnya, penolakan Pemprov Bali itu telah masuk ranah politik.
”Kita sudah menyepakati semua ketika menyajukan diri sebagai tuan rumah dengan komitmen untuk menyelenggarakan turnamen dan menjaga peserta secara baik. Dengan tidak bisa melakukannya (salah satu agenda), maka dengan sendirinya kita telah melanggar yang telah disepakati dengan FIFA,” ujar Arya dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (26/3/2023).
Pembatalan pengundian grup itu belum pernah terjadi di turnamen FIFA sebelumnya. FIFA menyoroti penolakan Pemprov Bali terhadap keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20 2023.
Padahal, Bali bersama lima kota dan provinsi lainnya yang ditunjuk sebagai tuan rumah, yakni DKI Jakarta, Surakarta (Jawa Tengah), Bandung (Jawa Barat), Surabaya (Jawa Timur), dan Palembang (Sumatera Selatan), telah menandatangani persetujuan kota tuan rumah sebagai salah satu dokumen wajib yang dilampirkan PSSI pada pendaftaran calon tuan rumah Piala Dunia U-20, 2019 lalu. Bukan hanya enam kota/provinsi tuan rumah, Pemerintah RI juga telah membuat deklarasi pemerintah yang menjadi syarat utama sebuah negara untuk mendaftarkan diri sebagai penyelenggara turnamen FIFA.
Sebagai agenda resmi jelang dimulainya turnamen, pengundian grup menjadi ajang bagi 24 peserta Piala Dunia U-20 2023 untuk mempelajari kekuatan lawannya di fase grup. Dengan pembatalan agenda itu, tim peserta masih memerlukan waktu untuk mengetahui pesaing mereka di fase grup. Selain itu, proses promosi turnamen dan penjualan tiket laga menjadi semakin tidak jelas.
Berpotensi batal digelar
Pembatalan acara pengundian itu, ungkap Arya, bisa berimbas pada batal digelarnya Piala Dunia U-20 edisi ke-23 itu di Indonesia. Namun, Arya menambahkan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah membuka komunikasi dengan FIFA untuk menyelamatkan pelaksanaan turnamen yunior dunia itu.
”Mundurnya pengundian ini akan berimbas pula pada agenda turnamen lainnya. Kami tidak bisa menyebut berapa persentase kelanjutan turnamen ini karena belum tahu persentase keberhasilan lobi yang dilakukan Ketua Umum PSSI kepada FIFA,” katanya.
Pengamat sepak bola Anton Sanjoyo sependapat, ada kemungkinan penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di Indonesia dibatalkan. Namun, bisa juga Piala Dunia U-20 tahun ini diselenggarakan di dua negara berbeda. Qatar disebut-sebut menjadi salah satu kandidat kuat pengganti Indonesia. Mereka baru saja menggelar Piala Dunia 2022 lalu.
”Kalau FIFA tetap menganggap Indonesia tidak layak dari sisi keamanan, kemungkinan penyelenggaraan Piala Dunia U-20 akan dipindah ke negara yang mampu menjamin keamanan seluruh peserta. Saya dengar, Qatar sudah siap menjadi tuan rumah untuk menggantikan Indonesia. Masalahnya, jika menyelenggarakan di dua negara, harus memilih negara yang berdekatan,” ujar Anton.
Diakuinya, Indonesia bisa kehilangan kepercayaan dari FIFA. Akan tetapi, menurut Anton, Indonesia tidak seharusnya mendapatkan sanksi seperti yang banyak orang-orang katakan karena masalah tersebut bukan 100 persen kesalahan Indonesia. Hanya saja, ada masalah gejolak politik yang tidak bisa dihindari yang turut memengaruhi dunia olahraga.
Adapun Piala Dunia U-20 merupakan turnamen kedua tertua yang diselenggarakan FIFA setelah Piala Dunia. FIFA memulai turnamen yunior itu dengan nama Kejuaraan Dunia Remaja pada 1977 di Tunisia.
Mengingat tingginya prestise Piala Dunia U-20, tambah Arya, Indonesia juga berpeluang dikucilkan dari komunitas sepak bola internasional jika ajang itu batal digelar akibat penolakan terhadap kehadiran tim Israel. Indonesia juga berpotensi diskors FIFA, salah satunya pembekuan keanggotaan.
Belum tertutup
Eko Noer Kristiyanto, pengamat hukum olahraga, menilai, peluang Indonesia menggelar Piala Dunia U-20 2023 belum sepenuhnya tertutup. Kans itu terlihat dari masih berjalannya proses inspeksi terakhir FIFA di stadion dan lokasi latihan yang berada di enam kota. Inspeksi itu telah dilakukan FIFA sejak Rabu (22/3/2023) lalu, kemudian berakhir Senin (27/3/2023) ini.
Presiden Joko Widodo harus berbicara kepada FIFA bahwa Indonesia menjamin keselamatan semua peserta dan turnamen berjalan terkendali. Penolakan Israel itu murni hal politik, tidak ada kaitannya dengan olahraga. (Eko Noer Kristiyanto)
Terkait hal itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar I Dewa Gede Alit Mudiarta mengatakan, renovasi Stadion Kapten I Wayan Dipta di Gianyar, Bali, terus berlanjut. Stadion itu adalah salah satu arena yang disiapkan untuk Piala Dunia U-20. ”Besok (Senin) sekitar pukul 09.00 Wita, perwakilan FIFA mengunjungi Wayan Dipta,” kata Alit.
Adapun mengenai penolakan partisipasi Israel yang digaungkan Wayan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Eko menyatakan, perlu ada lobi intensif dari pemerintah kepada FIFA. Pemerintah RI, tambahnya, perlu memastikan pelaksanaan turnamen itu tetap bisa berjalan sesuai rencana.
”Presiden Joko Widodo harus berbicara kepada FIFA bahwa Indonesia menjamin keselamatan semua peserta dan turnamen berjalan terkendali. Penolakan Israel itu murni hal politik, tidak ada kaitannya dengan olahraga,” ucap Eko.
Menurut dia, pemerintah bisa mencontoh Qatar yang berkomunikasi dengan FIFA terkait penghormatan nilai-nilai di dalam masyarakat lokal negara itu pada pelaksanaan Piala Dunia 2022. Hal itu lantas membuat FIFA, antara lain, mengeluarkan larangan kehadiran alkohol di stadion.