Pemerintah Tak Akan Intervensi Pemilihan Ketua Umum PSSI

Wakil Presiden menjamin pemerintah tidak akan mengintervensi pemilihan ketua umum dan wakil ketua umum PSSI meski dua menteri Kabinet Indonesia Maju turut mengikuti kontestasi.

KOMPAS/NINA SUSILO

Wakil Presiden Maruf Amin

JAKARTA, KOMPAS — Kendati dua menteri di Kabinet Indonesia Maju ikut kontestasi pemilihan ketua umum dan wakil ketua umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meyakinkan pemerintah tidak akan melakukan intervensi.

”Saya kira pemerintah tidak ada (niat) untuk melakukan intervensi,” tutur Wapres Amin kepada wartawan seusai membuka Prakongres Kebudayaan Minahasa di Kampus Universitas Indonesia, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Kamis (26/1/2023).

Wapres lebih memperhatikan ada tidaknya larangan untuk seorang pejabat pemerintah berkiprah di PSSI, baik dalam aturan PSSI maupun aturan FIFA. Jika tidak ada larangan tersebut dan Presiden Joko Widodo sebagai atasan memberikan izin, pencalonan kedua menteri tersebut bisa dilakukan.

Jika kelak keduanya terpilih dan jabatan menteri masih melekat, Wapres meminta agar fokus pekerjaan sebagai menteri tidak lantas dinomorduakan. ”Harus dipastikan tidak boleh mengganggu. Jadi, kalau mengganggu, ya jangan. Tapi harus dipastikan bahwa memang tidak mengganggu,” ujarnya.

Menjelang Kongres Luar Biasa PSSI, Menteri BUMN Erick Thohir mencalonkan diri sebagai calon ketua umum PSSI periode 2023-2027. Erick akan bersaing dengan La Nyalla Mattalitti, Doni Setiabudi, Arif Putra Wicaksono, dan Fary Djemy Francis.

Adapun Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali mengajukan diri di posisi wakil ketua umum. Sejauh ini ada 19 orang di bursa calon wakil ketua umum.

Pemerintah, kata Wapres, mendorong supaya sepak bola Indonesia semakin maju. ”Supaya sepak bola kita itu jangan terus tidak maju-maju, kalah terus. Jadi harus dicari apa salahnya. Semua pelatih yang hebat-hebat didatangkan, tetapi apa betul orang Indonesia itu tidak punya potensi? Saya belum yakin bahwa kita tidak punya potensi, 274 juta (penduduk) masa enggak ada? Mungkin ini yang perlu digali lagi bagaimana mencari bibit-bibit unggul dan talenta,” katanya.

Hal serupa dilakukan pemerintah melalui Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Pemerintah mempersiapkan supaya talenta-talenta muda bisa muncul dan kemudian dipersiapkan supaya menjadi atlet berprestasi.

KOMPAS/ADRIAN FAJRIANSYAH

Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi (kiri) dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali dalam konferensi pers usai pertemuan membahas kelanjutan Liga 2 dan Liga 3 di kantor Kemenpora, Jakarta, Kamis (19/1/2023).

Kemarin, Zainudin menceritakan alasannya tidak maju dalam posisi calon ketua umum. ”(Calon) Ketuanya sudah banyak, Pak Erick, ada Pak La Nyalla. Kita bantu saja,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Dia juga menolak jika pemerintah disebut mengintervensi.

”Intervensi pemerintah itu kalau pemerintah mengatur kompetisi, pemerintah mengatur segala urusan organisasi. Ini terbuka. Tidak ada aturan yang dilanggar baik statuta FIFA atau PSSI. Jadi siapa saja diperbolehkan,” katanya.

Namun, sebagai pembantu Presiden, Zainudin mengakui harus meminta izin terlebih dahulu kepada Presiden. Sejauh ini, menurut dia, Presiden mengizinkannya untuk mendaftar. Lebih lagi, dia belum tentu terpilih karena pemilihan dilakukan secara adil.

ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA

Kiper timnas Indonesia, Muhamad Riyandi (kanan), menghibur rekannya, Yakob Sayuri (kiri), usai kalah dari timnas Vietnam dalam pertandingan laga kedua babak semifinal Piala AFF 2022 di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, Vietnam, Senin (9/1/2023). Indonesia gagal lolos ke babak final setelah kalah 0-2 dari Vietnam.

Intervensi terjadi jika pemerintah mengatur kompetensi, mengatur lokasi latihan, dan lainnya. Namun, kenyataannya, kata Zainudin, semua masih diserahkan kepada federasi. Seperti di Liga 2, Presiden hanya memberi arahan supaya ada jalan keluar. Karena itu, Menpora mengundang PT Liga Indonesia Baru sebagai operator kompetisi sepak bola di Indonesia dan klub-klub peserta Liga 2.

”Pelaksana semua kebijakan operasional federasi adalah PSSI. Pemerintah tidak ikut. Namun, kalau butuh bantuan, misalnya timnas butuh dukungan kita, ya sudah kita fasilitasi sesuai aturan. Seperti U20 ini, pembiayaan dari kita. Apakah itu dianggap intervensi? Kan enggak,” tutur Zainudin.

Jika betul-betul terpilih, Zainudin akan melaporkan hasilnya kepada Presiden terlebih dahulu. Kebijakan yang diambil Presiden akan dilaksanakan.