Pemerintah Daerah DI Yogyakarta akan mengikuti keputusan Polri terkait penyelenggaraan lanjutan kompetisi sepak bola Shopee Liga 1 2020. Hal ini karena pemberian izin keramaian merupakan kewenangan Polri.
Oleh
HARIS FIRDAUS
·4 menit baca
Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta akan mengikuti keputusan Polri terkait penyelenggaraan lanjutan kompetisi sepak bola Shopee Liga 1 2020. Hal ini karena pemberian izin keramaian untuk pelaksanaan laga lanjutan Liga 1 merupakan kewenangan Polri, bukan pemerintah daerah.
”Kami mengikuti ketentuan saja. Keputusan untuk mengeluarkan izin atau tidak itu menjadi kewenangan Polri. Jadi, kami akan ikut keputusan Polri,” kata Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji di Yogyakarta, Rabu (14/10/2020).
Kadarmanta mengatakan, Pemda DIY sebenarnya mendukung penyelenggaraan Liga 1 di DIY asalkan pertandingan digelar tanpa penonton dan tetap mematuhi protokol kesehatan. ”Saat pembicaraan dulu, kami menyatakan mendukung kalau diselenggarakan tanpa penonton,” ujarnya.
Berdasarkan rencana awal, ada dua stadion di DIY yang digunakan sebagai kandang sejumlah klub Liga 1, yakni Stadion Maguwoharjo di Kabupaten Sleman dan Stadion Sultan Agung di Kabupaten Bantul. Menurut rencana, ada tujuh klub Liga 1 yang akan berkandang di wilayah DIY.
Tiga klub, yakni PSM Makassar, Bali United, dan Persija Jakarta, menggunakan Stadion Sultan Agung. Adapun empat klub lain, yaitu PSS Sleman, Persiraja Banda Aceh, Borneo FC, dan Barito Putera, menggunakan Stadion Maguwoharjo.
Namun, Kadarmanta menyebutkan, pelaksanaan Liga 1 di DIY bergantung pada izin yang dikeluarkan Polri. Dalam pemberian izin kegiatan, Polri biasanya juga meminta rekomendasi dari pemerintah daerah setempat. ”Tetapi, karena ini tidak diizinkan, tentu kami tidak ada rekomendasi,” ungkap Kadarmanta.
Pada Selasa, PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku penyelenggara Liga 1 beserta 18 klub peserta Liga 1 menggelar rapat luar biasa di Yogyakarta. Dalam rapat itu disepakati menggelar Liga 1 mulai 1 November 2020 hingga akhir Maret 2021.
”Klub-klub sepakat untuk melanjutkan kompetisi pada 1 November 2020 dengan semangat memajukan sepak bola nasional. Kompetisi dilanjutkan demi kepentingan tim nasional agar bisa bersaing di Piala Dunia U-20 2021. Bergulirnya kompetisi juga akan menghidupkan sektor ekonomi dan meningkatkan kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan,” demikian bunyi pernyataan bersama 18 klub peserta Liga 1 yang tertuang dalam lembar kesepakatan dalam rapat itu.
Namun, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono menyatakan Polri belum akan mengubah keputusan melarang segala bentuk kegiatan yang menghadirkan banyak orang, termasuk sepak bola. ”Polri tidak mengeluarkan izin keramaian (laga sepak bola),” ujarnya (Kompas, 14/10/2020).
Tak konsisten
Pengamat budaya sepak bola Fajar Junaedi menilai, tidak keluarnya izin keramaian Liga 1 menunjukkan aparatur negara tidak konsisten dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19. Pemerintah justru bersikeras menggelar pemilihan kepala daerah meski terjadi banyak pelanggaran protokol kesehatan.
”Di satu sisi, pilkada diberi izin meski ada kampanye yang dilakukan tanpa protokol kesehatan yang ketat. Di sisi lain, sepak bola tidak mendapat lampu hijau. Dari awal memang terlihat gagapnya pemerintah menghadapi pandemi,” ujar Fajar yang juga dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Menurut Fajar, seharusnya sejak awal penyelenggaraan Liga 1 diputuskan untuk dihentikan dan tidak dilanjutkan. Hal ini karena penularan Covid-19 di Indonesia belum bisa dikendalikan. ”Seharusnya dari awal diputuskan liga berhenti mengingat kurva pandemi belum bisa dikendalikan,” ujarnya.
Fajar memaparkan, penyelenggaraan kompetisi sepak bola di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 tidak bisa dibandingkan dengan kondisi di Eropa. Di sejumlah negara Eropa, penularan Covid-19 relatif terkendali. Operator dan panitia pelaksana pertandingan di Eropa juga sangat profesional sehingga pertandingan bisa digelar sesuai protokol kesehatan.
Selain itu, para penggemar sepak bola di Eropa juga benar-benar menaati aturan pertandingan tanpa penonton sehingga protokol kesehatan bisa diterapkan dengan baik. ”Saat diputuskan laga tanpa penonton, mereka bisa menaati. Pertanyaannya, apakah kedisiplinan dan kepatuhan ini bisa diterapkan di Indonesia? Saya sangsi ini bisa diterapkan di Indonesia,” ungkap Fajar.
Fajar menambahkan, seandainya sejak awal Liga 1 2020 diputuskan tak dilanjutkan, klub bisa segera mendapat kepastian sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya banyak untuk menyiapkan tim karena adanya rencana penyelenggaraan lanjutan Liga 1.
”Sekarang karena tidak ada kepastian dari awal, klub justru semakin merugi karena terus menanggung pengeluaran. Lebih baik batalkan dan siapkan musim depan dengan lebih baik,” tutur Fajar.