Pusat-Daerah Harus Selaras Implementasi Rekayasa Lalu Lintas Lebaran 2024
Seluruh pihak dari pusat dan daerah harus memiliki acuan yang sama dalam implementasi rekayasa lalu lintas Lebaran 2024.
Oleh
RAYNARD KRISTIAN BONANIO PARDEDE
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS – Kenaikan jumlah pemudik dari periode Lebaran tahun lalu menjadi alarm peringatan bagi pemerintah untuk memastikan keamanan dan kelancaran mudik tahun ini. Pendirian posko terpadu diharapkan membantu semua pihak dari pusat hingga daerah untuk memiliki data, informasi, dan kebijakan yang selaras dalam mengendalikan arus lalulintas. Selain kemacetan, potensi bencana yang mengganggu juga diantisipasi.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, dari hasil survey yang dilakukan oleh pihaknya bersama lembaga lainnya, sebanyak 193,6 juta orang akan mudik pada Lebaran 2024 kini. Angka ini melonjak dari catatan Lebaran tahun lalu sebesar 123,8 juta orang.
Kenaikan ini diharapkan menjadi alarm peringatan bagi seluruh pihak untuk mengendalikan pergerakan arus lalu-lintas secara terpadu dan efektif yang sudah mulai meningkat, Kamis (4/4/2024).
Untuk memastikan implementasi dilakukan secara terpadu, seluruh pihak diimbau untuk menjadikan data Volume Capacity Ratio (VCR) yang dikeluarkan oleh Kemenhub dan Korps Lalu Lintas Polri sebagai acuan utama. VCR merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemacetan, yang diperoleh dengan membandingkan jumlah kendaraan dengan kapasitas suatu ruas jalan.
Berdasarkan kajian keduanya, tingkat VCR pada Lebaran 2024 ini akan dijaga di bawah 0,6 - 0,7 dan tidak mendekati angka 1. Bila kondisi lapangan menunjukkan kenaikan tingkat VCR menuju angka 1, kepolisian akan menerapkan rekayasa lalulintas, mulai dari lawan arus (contraflow), satu arah (oneway), dan ganjil-genap. Dalam implementasi rekayasa lalulintas, ia mengimbau petugas gabungan untuk bertindak dengan sopan dan humanis agar tidak menimbulkan gesekan di jalanan.
Agar memastikan koordinasi berjalan baik, pemerintah mendirikan posko terpadu Lebaran 2024 di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat. Posko ini diharapkan membantu semua pihak, dari pusat dan daerah, untuk menyelaraskan kebijakan pengendalian lalu-lintas secara efektif. Budi juga meminta pemerintah daerah hingga operator moda transportasi untuk memberikan data di waktu nyata atau realtime.
“Angka potensi mudik tersebut tidak berlebihan. Jumlah itu sahih sehingga kita jadikan peringatan untuk kita bekerja melaksanakan tugas dengan baik. Implementasi kebijakan harus selaras dari pusat hingga daerah,” ucap Budi.
Untuk menghindari kemacetan, masyarakat juga diimbau untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil dan motor. Puluhan ribu kuota mudik gratis yang disediakan pemerintah dan swasta bisa dimanfaatkan untuk menghindari penggunaan kendaraan pribadi.
“Mudik lebih awal menggunakan transportasi massal terus kami anjurkan,” ucapnya.
Selain untuk mencegah kemacetan, kehadiran posko ini juga mempermudah diseminasi informasi dari pemerintah ke masyarakat dan media terkait potensi bencana.
Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya Kusworo menjelaskan, terdapat empat potensi bencana pada tahun ini meliputi gempa bumi, erupsi gunung api, banjir, hingga kecelakaan transportasi.
Khusus pada Lebaran 2024 ini, ancaman banjir yang ditimbulkan oleh hujan skala sedang diantisipasi. Beberapa armada penyelamatan dan personil pun disiagakan sebagai bentuk antisipasi dampak bencana.
Di Pelabuhan Merak-Bakauheni, Pelabuhan Banyuwangi, dan ruas Tol Kalikangkung, pihaknya menyiagakan tiga helikopter Dauphin AS365N3. Kapal Search and Rescue (SAR) juga disiagakan di pelabuhan-pelabuhan yang menjadi titik kepadatan seperti Pelabuhan Merak-Bakauheni, Banyuwangi, hingga Tanjung Perak. Sebanyak 168 posko mandiri juga disiagakan oleh Basarnas.
Selain itu, Kusworo juga mengimbau pemudik untuk berhati-hati dan selalu awas terhadap potensi bencana di daerah wisata. Pelaku industri wisata diharapkan memberikan perhatian besar terhadap keselamatan para wisatawan yang akan berkunjung.
“Kami mendorong pihak-pihak yang terlibat dalam Lebaran 2024 ini untuk mengedepankan aspek keselamatan bagi para pemudik dengan memperhatikan standar keselamatan yang sudah ditetapkan pemerintah,” ujarnya.