Korban Banjir di Semarang Tunggu Kepastian Relokasi
Relokasi untuk korban banjir di Kota Semarang, Jawa Tengah, bakal dilakukan. Warga menantikan kejelasan rencana itu.
Oleh
KRISTI DWI UTAMI
·3 menit baca
SEMARANG, KOMPAS — Korban banjir di Perumahan Dinar Indah, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, menyambut baik rencana pemerintah untuk merelokasi mereka dari kawasan rawan banjir yang bertahun-tahun mereka tinggali tersebut. Tempat relokasi masih terus dicari.
Warga di Perumahan Dinar Indah tidak luput dari bencana banjir yang dalam beberapa hari terakhir melanda Kota Semarang. Di lokasi itu, banjir terjadi setidaknya lima kali sepanjang 2024. Banjir terakhir melanda wilayah itu pada Sabtu (16/3/2024). Ketinggian banjir di permukiman itu mencapai 70 sentimeter.
”Sebenarnya tidak ada tanggul yang jebol, tetapi air sungai melimpas karena air dari wilayah hulu cukup besar. Pada saat itu, di sini juga sedang hujan deras, jadi air hujan tidak bisa masuk ke sungai yang telah penuh. Untungnya, dalam beberapa jam, banjir bisa surut,” kata Margiyanti (44), warga Dinar Indah, saat dihubungi pada Rabu (20/3/2024).
Setidaknya, sejak 2015, Perumahan Dinar Indah yang berada sekitar 5 meter dari Sungai Pengkol itu rutin dilanda banjir. Banjir terbesar terjadi pada awal 2023. Kala itu, ketinggian air lebih dari 2 meter merendam seluruh perumahan tersebut selama beberapa jam. Saat kejadian itu, seorang warga yang terjebak di dalam rumah meninggal.
Belakangan, Pemerintah Kota Semarang mengungkapkan, perumahan itu didirikan tanpa izin. Pembangunan perumahan itu juga melanggar aturan tata ruang yang mengharuskan pembangunan hunian setidaknya 10 meter dari tepi sungai.
”Kami sudah capai harus berurusan dengan banjir seperti ini terus. Kabar soal adanya rencana relokasi ini rasanya seperti angin segar buat kami. Semoga bisa segera diwujudkan karena memang kami mengharapkan bisa direlokasi,” ujar Margiyanti.
Margiyanti mengetahui kabar terkait rencana relokasi dari pemberitaan di media. Menurut dia, pemerintah belum memberitahu secara resmi atau menyosialisasikan kepada warga terkait rencana relokasi tersebut.
”Semoga rencana relokasi itu bisa segera disosialisasikan supaya kami juga bisa segera mendapatkan kejelasan. Jujur, kami bingung harus bagaimana,” tuturnya.
Rencana relokasi untuk korban banjir di Perumahan Dinar Indah itu kembali diusulkan Pemerintah Kota Semarang kepada pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengusulkan agar relokasi dilakukan kepada sekitar 30 keluarga dari Perumahan Dinar Indah.
”Satu atau dua tahun lalu kami sudah mengajukan (rencana relokasi) melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tetapi warga tidak mau karena PUPR mau memberikan rumah susun. Kemarin, dari BNPB menyampaikan, bisa membantu relokasi. Nanti, lahannya dari Pemkot Semarang dan bangunannya akan dibangunkan BNPB,” ujar Hevearita.
Lokasi Perumahan Dinar Indah yang nantinya akan ditinggalkan warga itu direncanakan bakal dijadikan selter atau penampungan air dari hulu.
Saat ditanya terkait lokasi relokasi, Hevearita mengatakan belum bisa memutuskan. Pihaknya masih akan melihat status hukum pengembang Perumahan Dinar Indah. Pemkot Semarang, menurut Hevearita, masih memiliki lahan di sekitar perumahan tersebut yang memungkinkan untuk dijadikan lokasi relokasi.
Sementara itu, lokasi Perumahan Dinar Indah yang nantinya akan ditinggalkan warga itu direncanakan bakal dijadikanselter atau penampungan air dari hulu. Air dari hulu yang biasanya langsung turun ke wilayah hilir bisa ditampung sementara di wilayah itu sehingga potensi banjir di wilayah hilir bisa ditekan.
Sebelumnya, Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah sembilan daerah di Jateng, termasuk Kota Semarang, dalam menetapkan status tanggap daurat bencana. Dengan cara itu, pihaknya bisa lebih leluasa dalam membantu pemerintah daerah.
”Setelah menetapkan status tanggap darurat, akan ada transisi darurat. Kalau masa transisi darurat selesai, ada masa rehabilitasi konstruksi,” tuturnya.
Suharyanto meminta pemerintah daerah untuk segera melaporkan rumah, infrastruktur, jembatan, ataupun sekolah yang rusak akibat bencana. Kebutuhan lain, seperti relokasi permukiman korban terdampak bencana, juga diharapkan bisa dilaporkan.
”Pemerintah daerah segera cari tanah untuk relokasi. Nanti kami yang akan membangunkan bangunannya. Kalau di bawah 100 rumah, kami bisa membangunkan. Tetapi, kalau sekitar 2.000 rumah seperti (korban bencana di) Semeru, nanti yang membangunkan Kementerian PUPR,” katanya.
Selama menunggu relokasi dilakukan, korban bencana akan mendapatkan bantuan uang kontrak dari BNPB. Besaran uang bantuan yang akan diterima Rp 500.000 per bulan per keluarga.
Menurut Suharyanto, pemberian bantuan berupa rehabilitasi dan konstruksi bagi warga terdampak bencana pernah dilakukan di Grobogan tahun 2022. Sementara itu, pada tahun 2023, rehabilitasi dan konstruksi dilakukan di Kebumen, Jawa Tengah.