Susuri Gunung dan Seberangi Sungai demi Pengiriman Logistik Pemilu di Maluku
Kondisi geografis menjadi tantangan pemilu di Maluku. Pengiriman logistik pemilu pun dilakukan dengan susah payah.
Warga dan petugas dari Polri, KPU, dan Bawaslu daerah mengangkut logistik menyeberangi Sungai Nui, Seram Bagian Barat, Maluku, Senin (12/2/2024).
Kondisi geografis yang menantang membuat distribusi logistik Pemilu 2024 di Provinsi Maluku perlu kesigapan. Hampir 92 persen wilayah Maluku adalah perairan, dengan lokasi pulau yang tersebar dari wilayah utara di Laut Seram hingga selatan di Laut Arafuru.
Selain itu, lokasi desa yang berada di balik pegunungan membuat pengiriman membutuhkan waktu yang lama. Segala upaya dikerahkan agar masyarakat Maluku di wilayah yang sulit dijangkau bisa ambil bagian menentukan pimpinan negara selanjutnya.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Kondisi yang menantang itu tergambar dari proses distribusi logistik Pemilu 2024 ke Desa Nafrua, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru, Maluku. Untuk mendistribusikan logistik itu, petugas gabungan dari Kepolisian Sektor Buru, Komando Distrik Militer 1506, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat harus menempuh jarak 60 kilometer lebih selama 19 jam dari pusat Kecamatan Lolong Guba.
Untuk menuju ke desa itu, petugas harus melewati dataran tinggi, lalu menyeberangi Sungai Waepo dan Sungai Wamkedan. Mereka juga mesti melalui enam desa dan empat dusun sebelum sampai ke Desa Nafrua.
Mobil milik Polres Buru menerjang jalan logging menuju Desa Nafrua, Buru, Maluku, Minggu (11/2/2024).
Pengiriman logistik itu dimulai sejak Minggu (11/2/2024) pukul 08.00 WIT dan baru selesai pada Senin (12/2/2024) pukul 03.00 WIT. Untuk mengantar berbagai perlengkapan itu, petugas menggunakan mobil double gardan dan satu sepeda motor melewati jalan logging menuju desa.
Jalan logging adalah ruas jalan dengan dasar tanah yang dibangun dengan menebang pohon. Ruas jalan semacam ini umum ditemui di daerah yang sulit dijangkau dan belum memiliki jalan aspal.
Kepala Kepolisian Resor Buru Ajun Komisaris Besar Nur Rahman menjelaskan, meski berat, pengiriman logistik berhasil dilakukan dengan baik. ”Pengawalan yang berat, tetapi semua logistik telah sampai dengan aman,” ucapnya di Buru, Maluku, Selasa (13/2/2024).
Baca juga: Kondisi Geografis Jadi Tantangan Pemilu 2024 di Maluku
Sementara itu, di wilayah Pegunungan Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat, petugas dibantu warga harus memanggul kotak suara karena minimnya akses menuju empat desa di dataran tinggi tersebut. Ketiadaan jembatan penghubung di Desa Ahiolo, Watui, Abio, dan Huku Kecil membuat kotak suara harus dipikul.
Awalnya, logistik pemilu itu dibawa menggunakan mobil dan sepeda motor. Lalu, setelah tiba di Sungai Nui, yang menjadi batas desa, kotak suara dibongkar dan diangkut oleh petugas dan warga. Jarak dari bibir sungai hingga ke desa berkisar 20 kilometer. Meski harus susah payah, pengiriman logistik ke kawasan pegunungan ini bisa selesai pada Senin lalu.
Warga dan petugas dari Polri, KPU, Bawaslu daerah mengangkut logistik menyeberangi Sungai Nui, Seram Bagian Barat, Maluku Senin, (12/2/2024).
Namun, pengiriman logistik itu juga menunjukkan minimnya infrastruktur di wilayah Pegunungan Elpaputih. Salah satu warga yang ikut memanggul kotak suara, Alex Latekay, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintah yang tidak kunjung membangun jalan di desanya.
”Dari presiden dulu sampai sekarang, belum ada tindakan untuk membangun jalan. Coba perhatikan kita dulu. Menghubungi kita saat mau pemilu saja karena butuh dibantu, nanti setelahnya tidak diperhatikan lagi,” ujarnya.
Bantuan alutsista
Sulitnya menjangkau daerah pegunungan di Maluku juga membuat KPU meminta dukungan penggunaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. Ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun menjelaskan, pengiriman logistik di enam desa di Kabupaten Maluku Tengah diangkut dengan helikopter Mi-17 milik TNI Angkatan Darat.
Helikopter buatan Rusia ini diperbantukan mengangkut logistik menuju desa yang sulit dijangkau, seperti Kaloa, Eleamata, Kanike, Hatuolo, Manusela, dan Maraina. Pengiriman dimulai sejak Sabtu (10/2/2024). Ada tujuh TPS di daerah tersebut.
Baca juga: Pendekatan Berbasis Komunitas Bantu Pengawasan Pemilu di Kepulauan Maluku
Helikopter Mi-17 milik TNI Angkatan Darat membawa logistik Pemilu 2024 ke Kabupaten Maluku Tengah, Sabtu (10/2/2024).
Syamsul menuturkan, apabila menggunakan jalur darat, pengiriman logistik ke desa-desa itu membutuhkan waktu hingga lima hari. Namun, dengan bantuan helikopter, distribusi hanya memerlukan waktu 1 jam. ”Harus menggunakan helikopter karena terpencil dan jauh,” ujarnya.
Selain alutsista udara, alutsista laut pun turut mendukung kesuksesan pengiriman logistik di Maluku. Kapal perang milik TNI Angkatan Laut digunakan untuk menjangkau wilayah kepulauan yang berada di wilayah terluar Indonesia, seperti Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Maluku Barat Daya.
Baca juga: Pulau Seribu Tuntaskan Distribusi Logistik
Ditinjau dari sisi geografis, kabupaten-kabupaten itu berada di wilayah paling selatan Maluku serta berbatasan dengan wilayah laut Australia. Penggunaan alutsista laut juga penting mengingat Maluku tengah memasuki musim barat yang berpotensi mengganggu transportasi laut akibat gelombang tinggi dan angin kencang.
Syamsul memaparkan, TNI AL mengirimkan Kapal Angkatan Laut Pulau Trangan untuk menjangkau Kabupaten Kepulauan Aru, Kapal Republik Indonesia (KRI) Fatahilah 361 ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan KRI Teluk Wondama 527 ke Kabupaten Maluku Barat Daya. Khusus untuk KRI Teluk Wondama, kapal tipe pendarat tank ini juga digunakan untuk membawa logistik pemilu ke wilayah Papua.
”Dukungan ini dibutuhkan untuk menjangkau wilayah pesisir yang tidak bisa dijangkau transportasi darat dan udara,” ucapnya.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F02%2F05%2F6c4b1a13-3a00-4d94-ad79-bf091e815e75_jpg.jpg){kind=logo}
Personel Korps Brigade Mobil yang akan dikirimkan membantu pengamanan tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah Maluku, Senin (5/2/2024), di Ambon, Maluku.
Komisioner KPU Maluku, Hanafi Renwarin, menjelaskan, faktor geografis memang menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di provinsi kepulauan tersebut.
Ia mencontohkan, pada Pemilu 2019, salah satu surat suara terakhir yang masuk ke rekapitulasi nasional berasal dari Pulau Gorong, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku. Posisi pulau yang cukup terpencil membuat pengiriman hasil penghitungan surat suara dari daerah tersebut membutuhkan waktu lebih lama.
Menghubungi kita saat mau pemilu saja karena butuh dibantu, nanti setelahnya tidak diperhatikan lagi.
Di Maluku, terdapat sebanyak 5.662 TPS dengan 1.341.012 orang masuk daftar pemilih tetap (DPT). Kepolisian Daerah Maluku menyebut, terdapat ribuan TPS rawan di daerah ini, terdiri dari 3.813 TPS kurang rawan, 1.699 TPS rawan, dan 103 TPS sangat rawan.
Kerawanan itu bersumber dari gangguan keamanan hingga ancaman cuaca buruk akibat faktor geografis. Oleh karena itu, kerja sama seluruh elemen, mulai dari KPU, Badan Pengawas Pemilu, TNI, Polri, hingga masyarakat, terus dieratkan agar Pemilu 2024 di Maluku berjalan lancar.
