Pendekatan Berbasis Komunitas Bantu Pengawasan Pemilu di Kepulauan Maluku
Optimalisasi pengawasan lewat kerja sama dengan komunitas menjadi upaya memastikan Pemilu 2024 di wilayah Maluku berjalan aman.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F12%2F11%2Fb854ba5e-ad4f-4c77-8970-9d42b0800c5b_jpg.jpg){kind=logo}
Jejeran spanduk calon anggota legislatif pada Pemilu 2024 di Maluku, Ambon, Senin (11/12/2023).
AMBON, KOMPAS – Pengawasan partisipatif berbasis komunitas menjadi upaya Bawaslu Maluku untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan lancar di pulau-pulau terpencil. Praktik ini dinilai efektif karena bisa menjangkau lapisan masyarakat di tingkat kelurahan dan desa. Penyelenggara pemilu diharapkan fokus pada tugasnya, bukan kepentingan yang lain.
Ketua Badan Pengawas Pemilu Maluku (Bawaslu) Subair menjelaskan, pihaknya sudah memetakan berbagai potensi kerawanan yang berpotensi terjadi di Maluku pada Pemilu 2024. Kondisi geografis Maluku yang didominasi oleh perairan membuat penyelenggaraan pemilu, khususnya mobilisasi logistik dan pengawasan antarpulau, menjadi tantangan yang harus dihadapi.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Khusus mengenai pengawasan, Bawaslu menghadapi kesulitan dalam menjaring Panitia Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD) di tingkat desa. Hingga kini, Bawaslu Maluku sudah menjaring sebanyak 1.234 PKD. Namun, jumlah ini masih perlu ditingkatkan karena terdapat sekitar 1.500 kelurahan dan desa di Maluku.
Bahkan, penempatan satu PKD di setiap desa dinilai kurang karena wilayah satu desa bisa mencakup beberapa pulau kecil sehingga pengawasan membutuhkan waktu yang panjang dan upaya ekstra. Persyaratan perekrutan juga menjadi hambatan. Adapun seseorang yang menjadi PKD minimal lulus sekolah menengah atas dan berusia minimal 21 tahun.
”Ini memang menjadi masalah klasik di Maluku. Ongkos yang harus dikeluarkan untuk mengawasi setiap pulau juga tinggi. PKD yang mendaftar ke kami juga mayoritas tinggal di pusat kabupaten ataupun kecamatan, maka pengawasannya belum mampu secara terus-menerus hadir di desa. Beberapa kondisi masyarakat di pulau-pulau jauh juga membuat syarat PKD tidak terpenuhi,” ujarnya dihubungi dari Ambon, Maluku, Kamis (14/12/2023).
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F02%2F12%2Fdeb25191-6195-4919-b48b-fe908cc9ab81_jpeg.jpeg){kind=logo}
Ketua Bawaslu Maluku Subair
Menyiasati hal tersebut, pihaknya pun rutin menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif berbasis komunitas. Program ini menyasar para pelajar perguruan tinggi di Maluku, yang kemungkinan akan kembali ke daerahnya saat Pemilu 2024 dilaksanakan. Bawaslu juga mengajak komunitas nelayan untuk aktif mengawasi pelaksanaan pemilu di daerahnya. Pendekatan berbasis komunitas diharapkan membuat pemilu di pulau-pulau terluar berlangsung aman.
Baca Juga: Kondisi Geografis Jadi Tantangan Pemilu 2024 di Maluku
Berdasarkan hasil pemetaan kerawanan Pemilu 2024, Bawaslu mencatat, terdapat permasalahan logistik, seperti desa belum terjangkau listrik dan internet sebanyak 31 kasus serta daerah yang sulit dijangkau sebesar 22 kasus. Kasus ini didasarkan pada evaluasi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
”Keterlambatan dalam pengiriman ini akan membuat rekapitulasi sampai tingkat nasional bisa tertunda. Maka, mobilisasi logistik harus secepat mungkin,” ujarnya.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Bidang Humas Polda Maluku Komisaris Besar Roem Ohoirat menjelaskan, pihaknya aktif untuk menyosialisasikan pemilu damai di semua lapisan masyarakat, termasuk di rumah-rumah ibadah. Pihaknya menyebutkan, dari evaluasi penyelenggaraan pemilu sebelumnya, daerah Maluku relatif aman. Konflik yang terjadi biasanya berasal dari kepentingan perseorangan.
Pengawasan berbasis komunitas ini membantu penyelenggara untuk mengawasi pemilu di wilayah yang sulit dijangkau.
Soal mobilisasi logistik, Polda Maluku aktif mengawal pengiriman dari Ambon menuju 10 kabupaten dan kota lain di wilayah kepulauan ini.
”Berdasarkan pengalaman, khususnya untuk Pilpres, tidak terjadi konflik di Maluku, ini yang kami terus pertahankan,” ujarnya.
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fisip Universitas Pattimura Paulus Koritelu saat ditemui di ruangannya di Ambon, Maluku, Rabu (13/12/2023).
Pengamat sosial dan politik Universitas Pattimura, Paulus Koritelu, menjelaskan, penyelenggara pemilu harus profesional dalam menjalankan tugasnya. Secara khusus, ia menyoroti penyelenggaraan seleksi anggota KPU Maluku periode 2023-2028 yang dilangsungkan bersama dengan proses Pemilu 2024. Hal ini bisa menganggu netralitas dan profesionalitas dalam bekerja, mengingat beberapa pendaftar juga tengah mengawal pemilu.
Baca Juga: Serba Terbatas dan Mahal Menjadi Caleg di Daerah 3T
Ia berharap, agar masyarakat Maluku aktif dalam mengawal proses politik di daerahnya. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang hanya 1.341.012 membuat perebutan suara di Maluku tidak terjadi dengan ketat. Alhasil, suara ataupun aspirasi masyarakat kepulauan kerap dipinggirkan di tingkat nasional. Jumlah DPT ini sangat kecil bila dilihat dari total nasional sebesar 204.807.222 DPT.
”Kalau untuk pilkada dan pileg Maluku relatif aman, tetapi di pilpres kadang bisa sedikit panas. Namun, itu tidak sampai memicu suatu konflik. Semoga para penyelenggara, pikirannya tidak bercabang saat pemilu nanti supaya semua berjalan lancar dan aman,” ujarnya.
