Walhi Sumsel: Akrobat Politik Ancam Krisis Ekologi

Walhi Sumsel bersuara lantang saat akademisi masih diam terkait krisis politik kali ini.

KOMPAS/ADRIAN FAJRIANSYAH

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Selatan Yuliusman (tengah) dan Ketua Dewan Derah Walhi Sumsel Yudi Fahrian (kiri) dalam konferensi pers ”Pemilu Serentak 2024: Krisis Politik dan Krisis Ekologis” di Palembang, Sumsel, Selasa (6/2/2024). Mereka menilai semangat reformasi tercoreng oleh dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran etika dalam kontestasi calon presiden/wakil presiden. Hal itu tidak hanya mengancam eksistensi semangat reformasi, tetapi juga kelangsungan ekologi Indonesia.

PALEMBANG, KOMPAS — Saat akademisi kampus di Sumatera Selatan belum bersuara, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumsel menyampaikan keprihatinan terhadap krisis politik dalam Pemilihan Umum 2024. Mereka menilai, semangat reformasi tercoreng dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran etika dalam kontestasi calon presiden-wakil presiden. Tidak hanya mengancam eksistensi semangat reformasi, tetapi juga kelangsungan ekologi Indonesia.

Direktur Eksekutif Walhi Sumsel Yuliusman dalam konferensi pers bertema ”Pemilu Serentak 2024: Krisis Politik dan Krisis Ekologis” di Palembang, Selasa (6/2/2024), mengatakan, banyak akrobatik politik ditunjukkan elite politik eksekutif, legislatif, dan yudikatif sejak awal fase Pemilu 2024. Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin bahkan terlihat memaksakan kepentingannya.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Baca juga: Dengarkan Suara dari Kampus

Setelah wacana memperpanjang waktu jabatan presiden hingga tiga periode tidak terealisasi, elite eksekutif diduga melanjutkan niatnya dalam Pemilu 2024. Mereka bergerilya melalui elite yudikatif, yakni Mahkamah Konstitusi (MK), meloloskan agenda politik dengan mengubah Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Awalnya, pasal itu berbunyi, ”Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun”. Setelah sidang gugatan yang diajukan Almas Tsaqibbirru Re A pada 16 Oktober 2023, isi pasal itu menjadi, ”Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah”.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua KPU Hasyim Asy’ari memberikan sambutan pembukaan Debat Putaran Kelima Calon Presiden Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu (4/2/2023).

Keputusan yang menghebohkan publik Indonesia dan menurunkan kepercayaan terhadap MK itu langsung disambut Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan tiga pasangan calon presiden-wakil presiden Pemilu 2024. Belakangan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari pada Senin (5/2).

Hasyim dinilai melanggar kode etik karena memproses pendaftaran salah satu calon wakil presiden, atas nama Gibran Rakabuming Raka tanpa mengubah syarat usia minimum calon presiden-wakil presiden pada Peraturan KPU No 19/2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

”Itu menggambarkan situasi politik saat ini dikendalikan elite,” ujar Yuliusman.

Baca juga: Seruan Kampus Meluas ke Surabaya

Menurut Yuliusman, situasi politik saat ini telah mengancam semangat reformasi menghapuskan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sejauh ini, para elite dan masyarakat fokus pada pemberantasan korupsi, sedangkan kolusi dan nepotisme kurang diperhatikan.

”Keputusan MK yang mengegolkan Gibran menjadi calon wakil presiden menunjukkan ada intervensi penguasa yang mengabaikan semangat reformasi, terutama unsur kolusi dan nepotisme,” katanya.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Suasana saat Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan uji formil terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Kelangsungan ekologi

Fenomena perpolitikan itu tidak hanya mengancam eksistensi semangat reformasi, tetapi juga kelangsungan ekologi. Yuliusman menuturkan, dalam visi-misi dan beberapa kali debat, sosok yang lolos setelah perubahan pasal di MK justru minim gagasan mengelola sumber daya alam (SDA). Dia tidak memiliki pemahaman dalam mengenai krisis ekologi di Indonesia.

Justru, sosok bersangkutan condong dengan semangat neoliberalisme atau kapitalisme. Itu karena dia lebih mengedepankan konsep hilirisasi bahan tambang yang artinya berbasis eksploitasi SDA, khususnya nikel. Dengan begitu, tidak akan ada perubahan berarti terhadap pengelolaan lingkungan hidup Indonesia yang kondisinya mengkhawatirkan dalam 10 tahun terakhir.

Iklan

”Itu artinya, krisis politik yang ada akan turut memperparah krisis ekologi saat ini,” tuturnya.

Akademisi kampus itu sehari-hari bergelut dengan tata nilai, etika, dan moral pada bidang keilmuannya masing-masing. Kalau ada penyimpangan dalam isu-isu itu secara universal, mereka harusnya ikut gusar untuk mengingatkan sehingga semuanya kembali kepada koridor yang tepat. Itu tidak menyudutkan siapa-siapa, tetapi demi menyadarkan semuanya.

Secara keseluruhan, semua pasangan calon presiden-wakil presiden Pemilu 2024 bahkan belum menunjukkan keberpihakan memuaskan terhadap kelangsungan ekologi Indonesia. Terbukti, mereka belum bisa menjawab konkret mengenai isu perubahan iklim yang berdampak besar terhadap ketahanan pangan.

”Kami menyatakan, Walhi tidak berpihak atau partisan dengan salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden. Tetapi, dengan fakta-fakta tersebut, kami mengajak masyarakat berpikir lebih terbuka agar tidak salah memilih yang dampaknya akan kita rasakan hingga lima tahun ke depan,” ucap Yuliusman.

KOMPAS/ADRIAN FAJRIANSYAH

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Selatan Yuliusman (tengah) dan Ketua Dewan Derah Walhi Sumsel Yudi Fahrian (kiri) dalam konferensi pers ”Seruan Walhi terhadap Pemilu Serentak 2024: Krisis Politik dan Krisis Ekologis” di Palembang, Sumsel, Selasa (6/2/2024).

Oleh karena itu, Ketua Dewan Daerah Walhi Sumsel Yudi Fahrian menyerukan kepada masyarakat untuk memilah berdasarkan rekam jejak kejahatan konstitusi, hak asasi manusia (HAM), lingkungan, dan pelanggaran etik terhadap setiap calon presiden-wakil presiden ataupun anggota legislatif. Selain itu, masyarakat diajak mencermati dan membedah visi-misi setiap calon, serta menelusuri lebih dalam aktor-aktor pendukung di balik setiap kandidat.

”Kami menolak terjebak pada janji, gimmick, pencitraan, dan praktik transaksional para kandidat yang berwatak curang, culas, dan ugal-ugalan. Kami berkomitmen memilih kader politik hijau yang mengusung agenda platform politik keadilan ekologi,” ujarnya.

Baca juga: Memahami Kegelisahan di Balik Gelombang Seruan Para Akademisi

Akademisi kampus

Seruan dari Walhi Sumsel, ujar Yudi, diharapkan turut memantik kepedulian akademisi kampus di Palembang ataupun Sumsel yang cenderung masih diam dengan krisis politik ini. Walhi Sumsel memutuskan menyampaikan seruan karena sadar menjadi bagian dari masyarakat sipil yang bisa terimbas oleh arus krisis politik tersebut.

Akademisi ataupun dunia kampus sepatutnya lebih dahulu bersuara menyampaikan keprihatinan tersebut. Itu karena mereka bagian dari dunia pendidikan sehingga turut bertanggung jawab besar dengan fenomena yang terjadi di masyarakat. Mereka tidak boleh diam saat melihat dan mendengar gejolak di masyarakat.

”Akademisi kampus itu sehari-hari bergelut dengan tata nilai, etika, dan moral pada bidang keilmuannya masing-masing. Kalau ada penyimpangan dalam isu-isu itu secara universal, mereka harusnya ikut gusar untuk mengingatkan sehingga semuanya kembali pada koridor yang tepat. Itu tidak menyudutkan siapa-siapa, tetapi demi menyadarkan semuanya,” kata Yudi.

KOMPAS/ADRIAN FAJRIANSYAH

Melalui akun Instagram @humasunsri, Minggu (4/2/2024), Rektor Unsri Taufiq Marwa menyampaikan surat imbauan yang isinya mengajak seluruh komponen Unsri untuk tetap menjaga keharmonisan dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas akademik di tengah situasi politik nasional menjelang Pemilu 2024 akhir-akhir ini.

Sebelumnya, sempat muncul undangan terbuka ”Seruan Universitas Sriwijaya Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat” di Rektorat Universitas Sriwijaya, Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel Minggu (4/2). Namun, sivitas akademika Unsri menyatakan, informasi itu tidak benar.

Melalui akun Instagram @humasunsri, Minggu, Rektor Unsri Taufiq Marwa justru menyampaikan surat imbauan yang isinya mengajak seluruh komponen Unsri untuk tetap menjaga keharmonisan dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas akademik di tengah situasi politik nasional menjelang Pemilu 2024. Ada lima poin utama yang diimbaunya, antara lain mengajak semuanya menjaga suasana kondusif dalam lingkungan Unsri.

Keluarga besar Unsri diminta menolak segala bentuk upaya provokasi yang dapat memecah belah persaudaraan. Mereka diminta berpikir positif dalam menerima berbagai informasi yang beredar, serta selalu menghindari penyebaran informasi yang belum tentu kebenarannya. Mereka diminta saling menghormati, menerima, dan menghargai perbedaan dalam pilihan politik.

KOMPAS/ADRIAN FAJRIANSYAH

Dalam akun Instagram @uinradenfatahpalembang, Minggu (4/2/2024), Wakil Rektor I UIN Raden Fatah Muhammad Adil menyampaikan, pemberlakuan kelas daring untuk aktivitas perkuliahan selama 5-16 Februari 2024 karena ada pemungutan suara Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang.

”Saya mengajak seluruh komponen Unsri selalu memperkuat tali silaturrahmi dan menjaga persaudaraan di antara kita untuk mencapai kejayaan dan kecemerlangan kita bersama. Demikian imbauan ini saya sampaikan, dengan harapan agar kita semua dapat menjadi insan akademis yang menjadi pelopor masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar Taufiq.

Selain Unsri, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang pun belum mengambil sikap di tengah kondisi politik akhir-akhir ini. Dalam akun Instagram @uinradenfatahpalembang, Minggu, Wakil Rektor I UIN Raden Fatah Muhammad Adil justru menyampaikan pemberlakuan kelas daring untuk aktivitas perkuliahan selama 5-16 Februari 2024 karena ada pemungutan suara Pemilu 2024 pada 14 Februari.

Baca juga: Bukan Gerakan Politik, Muhaimin Ingatkan Jangan Abaikan Seruan Kampus