Incar Peningkatan PAD, Surabaya Mulai Pembayaran Parkir Nontunai

Pemerintah Kota Surabaya mulai menerapkan kebijakan pembayaran parkir nontunai secara bertahap.

KOMPAS/AMBROSIUS HARTO MANUMOYOSO

Lokasi parkir di Taman Bungkul, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (1/2/2024). Sejak 1 Februari 2024, Pemerintah Kota Surabaya menerapkan pembayaran parkir nontunai dengan QRIS, kupon, m-banking, dan berlangganan. Penerapan kebijakan ini untuk meningkatkan integritas dan nilai pendapatan asli daerah (PAD) dari parkir.

SURABAYA, KOMPAS — Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, mulai menerapkan kebijakan pembayaran parkir secara nontunai, Kamis (1/2/2024). Namun, penerapan belum menyeluruh. Warga juga masih dibolehkan membayar tunai.

Pembayaran nontunai direncanakan berlaku di 1.370 lokasi parkir tepi jalan umum. Namun, pada hari pertama penerapan kebijakan itu, lokasi yang telah siap ternyata cuma 322 tempat. Lokasi yang telah berlaku parkir nontunai ada di 36 ruas jalan, antara lain Tunjungan, Embong Malang, Blauran, Bubutan, Semarang, Genteng, Tanjunganom, Kedungdoro, dan Tidar.

Di jalan-jalan itu telah terpasang papan pemberitahuan parkir dibayar nontunai. Juru parkir juga telah memegang kode QRIS. Namun, dari 2.300 juru parkir, baru 376 orang yang telah dibekali alat QRIS.

”Penerapan pembayaran nontunai secara bertahap sekaligus evaluasi,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tundjung Iswandaru.

Baca juga: Gagal Penuhi Target PAD, Surabaya Inginkan Pembayaran Parkir Nontunai

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Deretan mobil pengunjung diparkir di Jalan Tunjungan, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (7/1/2024). Pemerintah Kota Surabaya mulai menerapkan kebijakan pembayaran parkir nontunai yang, antara lain, berlaku di Jalan Tunjungan.

Kebijakan diterapkan bertahap karena metode pembayaran nontunai hanya bisa menggunakan QRIS atau m-banking melalui telepon seluler. Padahal, ada cara lain, yakni kupon dan berlangganan. Namun, model pembayaran di luar QRIS ternyata belum bisa diwujudkan.

Kalangan warga yang tidak memiliki metode pembayaran QRIS juga masih diperkenankan membayar secara tunai. Mereka membayar tunai dan amat disarankan meminta karcis pembayaran untuk mencegah potensi pendapatan dari parkir tidak disetorkan kepada pemerintah.

”Pembayaran dengan QRIS bergantung pada keberadaan saldo di aplikasi. Saya, sih, tadi bayar tunai dan minta karcis. Kalau sudah ada voucer atau QRIS diisi, saya akan bayar nontunai,” kata Suhartono, warga Surabaya, setelah parkir di Jalan Tunjungan. Untuk parkir mobil, tarif datar yang dikenakan ialah Rp 5.000.

Baca juga: Tiga Kantong Parkir Tambahan di Surabaya Beroperasi Awal 2020

KOMPAS/AMBROSIUS HARTO MANUMOYOSO

Suroboyo Bus tujuan Jono Soewojo hendak berangkat dari Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ) di Surabaya, Jawa Timur, 4 November 2021. TIJ juga merupakan salah satu kantong parkir kendaraan pribadi, misalnya pengunjung Kebun Binatang Surabaya atau penyuka kebijakan park and ride. Per 1 Februari 2024, Pemerintah Kota Surabaya menerapkan pembayaran parkir secara nontunai.

Ketua Umum Paguyuban Juru Parkir Surabaya Izul Fiqri mengatakan, secara bertahap semua juru parkir akan dilengkapi dengan kode QRIS untuk pembayaran nontunai. Selain itu, juru parkir juga dilengkapi dengan karcis bagi masyarakat yang memilih pembayaran secara tunai.

Sedang dirancang suatu mekanisme untuk mendorong keadilan penghasilan bagi juru parkir.

”Masih ada lokasi yang warga cenderung lebih suka tunai, misalnya pasar tradisional, sehingga selain kode QRIS, nantinya juga dilengkapi karcis,” kata Izul. Paguyuban juga terus mendorong evaluasi pengelolaan parkir dengan harapan para juru parkir mendapat manfaat dan terasa ada peningkatan kesejahteraan.

Bagi hasil

Izul melanjutkan, paguyuban telah menyetujui mekanisme bagi hasil, yakni 60 persen untuk pemerintah, 35 persen untuk juru parkir, dan 5 persen untuk kepala pelataran. Namun, situasi perparkiran tidak setara. Ada lokasi yang amat ramai sehingga pendapatan juru parkir tercukupi. Di sisi lain, juga ada lokasi yang sepi sehingga harapan pendapatan yang memadai kerap tidak terwujud.

Baca juga: Parkir Liar di Surabaya Bisa Kena Denda Rp 500.000

KOMPAS/AGNES SWETTA PANDIA

Pemerintah Kota Surabaya terus menambah fasilitas untuk menunjang pendapatan asli daerah melalui parkir, termasuk dengan mengoperasionalkan parkir meter, seperti di Jalan Sedap Malam, Surabaya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pembayaran parkir nontunai diharapkan dapat meningkatkan integritas dan capaian pendapatan asli daerah (PAD). Tahun lalu, PAD parkir ditarget Rp 35 miliar, tetapi hanya tercapai Rp 18 miliar atau separuhnya. Berarti ada yang keliru dalam pengelolaan dan sistem pembayaran parkir.

Eri melanjutkan, warga yang membayar parkir, tetapi tidak kepada juru parkir legal dan tidak diberi karcis meningkatkan risiko kebocoran PAD. Masyarakat, meski belum siap dengan metode nontunai, diharapkan turut meningkatkan pengawasan dengan membayar sesuai tarif dan meminta karcis.

Menurut Eri, sedang dirancang suatu mekanisme untuk mendorong keadilan penghasilan bagi juru parkir. Ini berangkat dari kondisi tidak semua lokasi parkir punya potensi tinggi. Sedang disiapkan program intervensi bagi juru parkir dengan penghasilan rendah. Misalnya, menerapkan sistem rotasi wilayah hingga program bantuan.