Kalteng Tanggap Darurat Banjir, Jalur Trans-Kalimantan Terdampak
Provinsi Kalteng tetapkan status tanggap darurat bencana banjir setelah tujuh kabupaten terendam banjir.
Oleh
DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO
·3 menit baca
DOKUMENTASI PEMKAB BARITO SELATAN
Penjabat Bupati Barito Selatan Deddy Winarwan (tengah dengan topi) memantau banjir yang melanda jalan Trans-Kalimantan yang menghubungkan Kalteng dengan Kalimantan Timur, Senin (22/1/2024).
PALANGKARAYA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan status siaga darurat banjir setelah empat kabupaten menetapkan status serupa. Banjir di Barito Selatan setinggi lebih dari 3 meter. Jalan Trans-Kalimantan pun terdampak.
Harsono (50), warga Desa Lembeng, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, mengungkapkan, banjir merendam jalan Trans-Kalimantan dari Barito Selatan menuju Kota Palangkaraya selama lebih kurang tiga hari. Di salah satu titik ketinggian banjir lebih dari 3 meter.
”Tadi malam sempat tidak bisa dilewati, sekarang ini kalau pengendara motor bisa menggunakan kapal untuk menyeberang, sedangkan mobil ada truk derek yang mengangkut,” kata Harsono saat dihubungi oleh Kompas, Selasa (23/1/2024).
Penjabat Bupati Barito Selatan Deddy Winarwan menjelaskan, jalur Trans- Kalimantan masih bisa dilalui dengan kendaraan mobil tentunya dengan tetap waspada karena arus air banjir yang cukup kuat. Dengan kondisi itu, pihaknya telah menetapkan status tanggap darurat banjir selama 14 hari ke depan.
”Dengan penetapan status, pemberian bantuan sosial akan segera diberikan langsung ke masyarakat yang terdampak,” kata Deddy.
Kabupaten Barito Selatan merupakan satu dari tujuh kabupaten dan kota di Kalteng yang terdampak banjir. Enam wilayah lainnya meliputi Kabupaten Kapuas, Barito Utara, Murung Raya, Gunung Mas, Kotawaringin Barat, dan Kota Palangkaraya.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK), banjir berdampak pada tujuh kabupaten dengan total 177 desa dan kelurahan di 22 kecamatan. Setidaknya 49.808 keluarga terdampak banjir dengan total 154.834 orang.
Banjir juga berdampak pada 28.796 rumah di Kalteng. Selain itu, setidaknya 764 fasilitas umum mulai dari sekolah, tempat ibadah dan gedung pemerintah juga ikut terendam banjir.
DOKUMENTASI PEMPROV KALTENG
Rapat penentuan status tanggap darurat banjir di Kalimantan Tengah, di Palangkaraya, Selasa (23/1/2024). Tujuh kabupaten dan kota di Kalteng terendam banjir.
Dengan empat kabupaten telah menetapkan status tanggap darurat, pada Selasa siang, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran bersama pejabat daerah lainnya melakukan rapat untuk menentukan status tanggap darurat.
Dengan penetapan status, pemberian bantuan sosial akan segera diberikan langsung ke masyarakat yang terdampak.
Sugianto Sabran menginstruksikan dinas-dinas terkait untuk melakukan intervensi dalam penanganan banjir langsung ke lokasi. Ia meminta dinas BPBPK, dinas kesehatan, dan dinas terkait lainnya untuk mendirikan posko pengungsian, dapur umum hingga menyiapkan tenaga kesehatan di posko-posko yang dibuat.
”Turun langsung membantu pemerintah kabupaten dan kota yang terdampak melakukan intervensi di lapangan, membuka dapur umum, posko kesehatan, mengevakuasi warga, dan menyerahkan bantuan logistik,” kata Sugianto.
Kepala Pelaksana BPBPK Provinsi Kalteng Ahmad Toyib menjelaskan, Pemerintah Provinsi Kalteng menetapkan status tanggap darurat bencana banjir sejak Selasa 23 Januari 2024 hingga 1 Februari 2024 atau 10 hari.
Toyib menambahkan, banjir di Kalteng sudah terjadi sejak Desember 2023 di beberapa lokasi. Banjir terus meluas dan bertahan hingga saat ini.
Menurut dia, langkah-langkah yang diambil pemerintah seusai penetapan status tanggap darurat banjir adalah dengan membuka posko-posko pengungsian, melanjutkan dan membantu proses evakuasi warga terdampak banjir.
”Pemenuhan kebutuhan dasar juga begitu penting, mulai dari air bersih, sanitasi, pangan, sandang, hingga kesehatan di tempat penampungan,” kata Toyib.
Toyib menambahkan, pihaknya juga akan memperhatikan perlindungan terhadap korban banjir khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, kelompok lanjut usia, dan orang dengan kebutuhan khusus. “Di samping itu, pemerintah juga berkoordinasi untuk pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital,” katanya.
