Anies Kritik Pemerintah Belum Hadirkan Kesejahteraan di Wilayah Kepulauan
Anies Baswedan menyebut kebijakan pemerintah saat ini belum menghadirkan kesejahteraan di wilayah kepulauan.
Calon presiden nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan, berkampanye di Islamic Center Ambon, Maluku, Senin (15/1/2024).
AMBON, KOMPAS — Calon presiden nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan, mengkritik kebijakan pembangunan yang selama ini belum memberikan kesetaraan dan kesejahteraan di wilayah Indonesia timur, khususnya Kepulauan Maluku. Anies pun berjanji menghadirkan keadilan bagi masyarakat Maluku, antara lain melalui pelaksanaan proyek Lumbung Ikan Nasional dan pembangunan pelabuhan Ambon New Port.
Dalam kampanyenya di Ambon, Maluku, Senin (15/1/2024), Anies menyatakan, kebijakan yang diimplementasikan pemerintah saat ini tidak memperhatikan karakteristik daerah kepulauan. Kondisi itu menghadirkan sejumlah masalah di wilayah kepulauan, misalnya konektivitas antarpulau belum optimal, ketersediaan fasilitas publik di pulau terluar minim, dan harga bahan pokok tinggi.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Anies juga menyoroti mahalnya biaya transportasi, khususnya angkutan udara, untuk menjangkau wilayah Indonesia timur. Menurut dia, ekosistem industri penerbangan belum ditata dengan baik sehingga masih terdapat beberapa rute dengan biaya tinggi.
Oleh karena itu, pembenahan ekosistem penerbangan perlu dilakukan. Hal itu bisa dimulai dengan menetapkan kebijakan batas atas harga tiket pesawat. Kepastian harga ini diharapkan mampu membuat harga tiket transportasi udara menjadi lebih terjangkau.
”Kebijakan tidak boleh dilihat dari kacamata untung-rugi saja. Kesetaraan belum dirasakan warga-warga di pulau terluar. Keadilan ini yang akan kami hadirkan di wilayah Kepulauan Maluku,” ungkap Anies.
Baca juga: Anies Baswedan, Menuju Satu Ekonomi dan Satu Kemakmuran
Calon presiden nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan, berkampanye di Pantai Bebi Indah, Maluku Tengah, Maluku, Senin (15/1/2024).
Dalam kesempatan itu, Anies sempat menceritakan pengalamannya mengunjungi wilayah Pulau Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, belasan tahun silam saat menjalankan program Indonesia Mengajar.
Dia menyebut, kondisi fasilitas publik di salah satu pulau terluar itu mengkhawatirkan. Oleh karena itu, Anies berjanji membangun fasilitas publik, termasuk pusat kesehatan dan pendidikan, di pulau-pulau di Maluku.
Baca juga: Jalan Mundur Lumbung Ikan Nasional
Di sektor perikanan, Anies berencana melanjutkan dua Program Strategis Nasional yang lama dinanti masyarakat Maluku, yakni Lumbung Ikan Nasional dan pembangunan Ambon New Port. Program ini dicetuskan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Joko Widodo sempat ingin melanjutkan program ini, tapi kini program tersebut tidak lagi terdengar.
Dalam liputan Jelajah Laut Maluku Papua yang dilakukan Tim Kompas pada Oktober-November 2023, diperoleh informasi bahwa proyek Lumbung Ikan Nasional ”hilang” dari Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024. Anies pun berjanji akan mengeksekusi program ini jika terpilih sebagai presiden.
Selain minimnya fasilitas publik dan konektivitas, Anies mengatakan, formula alokasi dana bagi hasil oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah juga menjadi sumber penyebab ketimpangan. Selama ini besaran dana alokasi dihitung dengan mengalikan luas wilayah daratan dengan jumlah penduduk, tanpa memperhitungkan luas wilayah perairan.
”Wilayah Maluku hampir 92 persen lautan, hanya 8 persen daratan. Tentu dana alokasi yang diterima akan sedikit. Kebijakan alokasi ke depan harus berperspektif kepulauan. Ini bagian dari cita-cita kami menjadikan Ambon, sebagai Ibu Kota Maritim Indonesia,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Baca juga: Kejar Kemenangan Satu Putaran, Prabowo-Gibran Bidik 22 Juta Suara Pemilih Muda
Keadilan ini yang akan kami hadirkan di wilayah Kepulauan Maluku.
Selama di Ambon Anies juga bersilaturahmi dengan tokoh lintas agama di Gedung Serbaguna Xaverius, lalu dilanjutkan dengan kampanye di Islamic Center Maluku. Dia juga dijadwalkan bertemu dengan tokoh adat Majelis Latupati. Namun, agenda tersebut dibatalkan.
Ketua Tim Pemenangan Daerah Anies-Muhaimin Wilayah Maluku Rosita Usman menjelaskan, pembatalan ini imbas mencuatnya dugaan pelanggaran yang dilakukan calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F01%2F13%2F891ca2f6-abde-4734-a84b-ea7eafbbf044_jpg.jpg){kind=logo}
Relawan Alumni Universitas Gadjah Mada (Relagama) memberikan isyarat nomor satu dalam deklarasi dukungan untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, pada Sabtu (13/1/2024).
Pada Senin (8/1/2024), Gibran bertemu dengan puluhan tokoh adat Majelis Latupati. Berdasarkan temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku, puluhan tokoh adat yang ikut dalam pertemuan itu ternyata juga menjabat sebagai kepala desa.
Hal itu diduga melanggar aturan terkait keikutsertaan perangkat pemerintahan dalam kampanye. Berkaca pada hal itu, pertemuan dengan tokoh adat Majelis Latupati pun dibatalkan. ”Kami batalkan dan para tokoh di Latupati mengerti dengan kondisi tersebut,” ucapnya.
Baca juga: ”Tabrak, Prof!”, Forum Buka-bukaan Politik dan Hukum yang Riuh dan Apa Adanya
Secara terpisah, Ketua Bawaslu Maluku Subair menjelaskan, pihaknya segera menggelar rapat pleno terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan Gibran saat berkampanye di Ambon. Dari laporan hasil pengawasan, ditemukan ada sekitar 30 kepala desa yang hadir dalam pertemuan dengan Gibran.
Para kepala desa yang diduga hadir juga akan dipanggil oleh Bawaslu Maluku. ”Ya, ada dugaan pelanggaran dan sekarang masih terus kami proses di Bawaslu,” ujarnya.
