Jawa Barat Masih Kekurangan 42 Anggota KPPS

Jawa Barat masih kekurangan 42 petugas KPPS. Adapun perekrutan pengawas untuk 140.457 TPS di Jabar sudah tuntas.

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Pemilih menerima surat suara dari anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) pada simulasi pemungutan suara pemilu 2019, di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (2/4/2019).

BANDUNG, KOMPAS — Proses perekrutan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Jawa Barat belum tuntas. Hingga sekarang, masih ada kekurangan 42 orang untuk menjadi anggota KPPS di enam tempat pemungutan suara Kota Depok.

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Abdullah Sapi’i, saat dihubungi dari Bandung, Selasa (9/1/2024), mengatakan, sebanyak enam TPS di Kota Depok itu belum memiliki anggota KPPS.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Enam TPS yang belum memiliki anggota KPPS tersebut merupakan TPS khusus. TPS-TPS tersebut berada di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Depok di Cilodong.

Berdasarkan rencana awal, perekrutan anggota KKPS dimulai pada 11 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024. Namun, KPU kemudian memperpanjang perekrutan hingga 8 Januari karena banyak provinsi belum menuntaskan perekrutan anggota KPPS.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Anggota KPPS berdandan unik di TPS 06 Desa Slangit, Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rabu (17/4/2019). Hal itu dilakukan untuk menarik minat warga memilih ke TPS.

Pada Pemilu 2024, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah TPS terbanyak. Di provinsi tersebut, tercatat 140.457 TPS dan 130 TPS khusus.

”Perekrutan semua anggota KPPS di 26 kabupaten dan kota telah tuntas. Hanya enam TPS khusus di Depok yang memiliki anggota KPPS,” papar Abdullah.

Baca juga: Warga Kurang Minat Jadi Penyelenggara Pemilu

Iklan

Abdullah menuturkan, jajaran KPU Depok tengah berkoordinasi dengan pihak Kelas I Depok. Hal ini untuk mencari solusi penyediaan 42 anggota KPPS di enam TPS tersebut.

”Salah satu solusi adalah merekrut petugas rutan menjadi anggota KPPS. Mekanisme lainnya adalah distribusi dari TPS atau kecamatan yang terdapat kelebihan jumlah anggota KPPS yang memenuhi syarat,” tutur Abdullah.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Yun Lukas (53) menunjukkan foto suaminya, Sonny Langkay (61), yang meninggal karena kelelahan setelah menjadi anggota KPPS di TPS 8 Kleak, Malalayang, Manado. Pelaksanaan pemilu yang disusul persiapan Jumat Agung dan Paskah membuat almarhum Sonny kelelahan hingga meninggal.

Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar Hedi Ardia mengungkapkan, keterlambatan perekrutan anggota KPPS terjadi karena adanya adanya rasa kecemasan dari masyarakat. Hal ini karena banyak anggota KPPS yang meninggal pada Pemilu 2019 akibat faktor kelelahan.

Pada Pemilu 2019, tercatat 894 petugas yang meninggal dunia. Sementara itu, 5.175 petugas dilaporkan sakit saat bertugas pada Pemilu 2019.

Baca juga: Cegah Kesakitan dan Kematian Petugas KPPS di Pemilu 2024

”Diduga masyarakat tidak berminat menjadi anggota KPPS karena faktor trauma dengan pengalaman pemilu sebelumnya. Kondisi ini tak bisa dipaksakan agar mereka kembali mendaftar sebagai anggota KPPS,” ungkap Hedi.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Bawaslu Jawa Barat Muamarullah mengatakan, proses perekrutan pengawas TPS di 27 kabupaten/kota di Jabar telah rampung. Perekrutan itu selesai setelah adanya tambahan waktu selama dua hari, yakni pada 7-8 Januari 2024.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Bawaslu Jawa Barat, Muamarullah saat ditemui di Bandung, Senin (18/12/2023).

Muamarullah menyatakan, peran pengawas TPS sangat penting untuk memastikan proses pemungutan suara berjalan sesuai prosedur dan demokratis. Sebab, Jawa Barat termasuk provinsi dengan peringkat ketiga kerawanan pelanggaran pemilu.

”Saat ini kami masih menunggu laporan hasil rekapan perekrutan pengawas TPS dari Bawaslu di 21 kabupaten dan kota. Bawaslu dari empat kabupaten dan dua kota telah mengirimkan laporannya,” ucap Muamarullah.

Perekrutan semua anggota KPPS di 26 kabupaten dan kota telah tuntas. Hanya enam TPS khusus di Depok yang memiliki anggota KPPS.