KPU Sulsel Antisipasi Distribusi Logistik di Kepulauan dan Pelosok

Berbagai langkah antisipasi disiapkan untuk memastikan distribusi logistik pemilu ke pelosok dan kepulauan aman dan tepat waktu.

KOMPAS/RENY SRI AYU ARMAN

Seorang pengojek mengangkat kendaraan roda dua yang terbenam dalam lumpur dalam perjalanan ke Seko, Luwu Utara, Sulawesi Selatan, 4 Juli 2022.

MAKASSAR, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk distribusi logistik di wilayah kepulauan dan pelosok. Sejumlah wilayah pulau membutuhkan waktu hingga beberapa hari dengan kapal. Sementara beberapa pelosok bahkan tak bisa dijangkau dengan kendaraan roda empat.

Sejauh ini ada tiga kabupaten yang jadi perhatian khusus, yakni Pangkajene Kepulauan, Kepulauan Selayar, dan Luwu Utara. Setengah wilayah dari Kabupaten Pangkep berada di Kepulauan. Setidaknya ada 116 tempat pemungutan suara (TPS) di pulau-pulau yang tersebar di Selat Makassar ini.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Di Selayar, semua wilayahnya berada di pulau dan 80 persen TPS ada di pulau-pulau hingga yang berbatasan dengan Nusa Tenggara Timur (NTT). Sementara di Luwu Utara, dua kecamatan, yakni Seko dan Rampi, sebagian sulit dijangkau bahkan dengan kendaraan roda empat.

"Kami menyiapkan beberapa langkah antisipasi untuk wilayah-wilayah ini. Tidak hanya soal jarak, tetapi kami juga mempertimbangkan cuaca. Saat ini, semua bilik suara sudah ada di KPU kota dan kabupaten. Tetapi, distribusi ke kecamatan nanti bisa jadi bertepatan dengan musim hujan. Ini yang akan kami antisipasi," kata Marzuki Kadir, Divisi Perencanaan dan Teknis, KPU Sulsel, Senin (18/12/2023), di Makassar.

KOMPAS/RENY SRI AYU

Pendistribusian logistik pemilu untuk pulau terjauh di Sulawesi Selatan, 8 April 2019.

Dia mencontohkan untuk Pangkep, distribusi logistik dalam kondisi normal akan menggunakan perahu rakyat dan menyisir pulau-pulau yang tersedia TPS. Namun, dalam kondisi cuaca buruk, perjalanan akan memakan waktu lama. Dua pulau besar di wilayah ini berbatasan dengan Kalimantan dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Waktu tempuhnya bisa mencapai 36 jam perjalanan dari Pelabuhan Paotere di Makassar dengan kapal rakyat atau kapal ikan berukuran sedang.

Baca juga: KPU Pastikan Distribusi Surat Suara Pemilu Sesuai Jadwal

Iklan

”Jika cuaca buruk, kami mungkin meminta tolong Basarnas dan Polairud Polda Sulsel karena mereka memiliki kapal lebih besar. Tapi, risikonya tak bisa sandar di pulau. Tetap akan dilanjutkan dengan kapal kecil. Ini berpotensi merusak logistik pemilu,” katanya.

Sejauh ini ada tiga kabupaten yang jadi perhatian khusus, yakni Pangkajene Kepulauan, Kepulauan Selayar, dan Luwu Utara. Setengah wilayah dari Kabupaten Pangkep berada di Kepulauan.

Kodisi serupa dihadapi di Selayar. Persoalannya pilihan distribusi menggunakan helikopter juga terbatas karena lokasi pendaratan yang sulit.

”Nanti kami minta semua pihak terkait untuk duduk bersama dan mencari kesepakatan. Ini terutama apabila, misalnya, terjadi kerusakan surat suara akibat kondisi alam. Jika kerusakannya masih bisa ditolerir dan semua sepakat, mungkin masih bisa digunakan agar hak pilih warga tak hilang. Jika tidak, pencoblosan bisa ditunda,” katanya.

KOMPAS/RENY SRI AYU ARMAN

Pengojek melewati jembatan kayu di wilayah terpencil Seko, Luwu Utara, Sulawesi Selatan, 28 Oktober 2021. Buruknya kondiis jalan membuat ojek menjadi simpul mobilitas barang dan orang di Seko.

Di Luwu Timur, persoalannya adalah kecamatan yang berada di pegunungan dan berbatasan dengan Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah. Di wilayah ini, kendaraan roda dua bahkan kuda menjadi andalan transportasi warga. Saat hujan, kondisi jalan menjadi kian buruk dan sulit dilalui. Alternatif helikopter menjadi pilihan di wilayah ini jika kondisi cuaca buruk.

”Makanya, nanti kami akan meminta pengecualian untuk daerah-daerah ini agar distribusi bisa didahulukan mengingat perjalanan yang menghabiskan waktu. Kalau dikirim sehari sebelum hari-H, bisa dipastikan warga tak bisa memilih,” katanya.

Baca juga: Keterlibatan ASN Dominasi Temuan Bawaslu Sulsel

Sementara itu, untuk memantau potensi kecurangan dalam pemilu, termasuk distribusi logistik, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel akan menyiapkan 4.000-an personel untuk melakukan pengawasan dan pencegahan.

KOMPAS/RENY SRI AYU ARMAN

Rombongan kuda patteke (pengangkut barang) melintas di ruas jalan Mabusa-Sepon di Seko, Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Selasa (5/7/2022).

”Ada lebih 4.000 orang petugas untuk pengawasan dan pencegahan yang disebar ke sejumlah wilayah. Mereka akan memantau berbagai bentuk pelanggaran. Jika dugaan pelanggaran masih bisa dicegah, mereka akan aktif mengingatkan. Tapi, jika tak mempan, langsung dijadikan laporan dan kami proses,” kata Mardiana Rusli, Ketua Bawaslu Sulsel.