Ikhtiar Pelayanan Profesional Penjabat ”Kursi Keramat” Kendari

Setahun terakhir, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dipimpin penjabat wali kota dan berlanjut hingga setahun ke depan. Meski program berjalan, sejumlah tantangan besar masih menanti.

HUMAS PEMKOT KENDARI

Penjabat Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu meninjau di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Satu tahun terakhir, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dipimpin penjabat wali kota. Beragam program berjalan dan dianggap berkesinambungan. Meski demikian, beberapa persoalan mendasar perlu menjadi perhatian, antara lain soal sanitasi dan air bersih. Salah satu yang terpenting adalah persoalan korupsi yang telah menjerat tiga mantan wali kota sebelumnya.

Sejak ditugaskan sebagai penjabat di ”Kota Lulo” ini lebih setahun lalu, Penjabat Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu mengaku terus berupaya menghadirkan pelayanan publik yang maksimal. Pelayanan itu diharapkan jauh lebih mudah, efisien, dan jauh dari ruang-ruang gelap korupsi.

”Kemarin kami sudah perpanjang nota kesepahaman untuk Mal Pelayanan Publik bersama berbagai instansi. Jadi, mulai sekarang kami tegaskan semua pelayanan di satu tempat, satu atap, dan tidak ada lagi di kantor lain, apalagi di belakang meja,” kata Asmawa di Kendari, Selasa (12/12/2023).

Pelayanan ini juga berbasis digital. Sebab, Kota Kendari merupakan satu dari 14 daerah yang ditunjuk menjadi percontohan pelayanan publik berbasis digital di Indonesia. Dengan demikian, ikhtiar tersebut harus terus diwujudkan dalam pelayanan masyarakat sehari-hari.

Program lain, Asmawa menambahkan, terus berjalan sesuai koridor yang telah ditentukan. Hal itu tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD 2024.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Penjabat Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu meninjau pasar murah di Kendari, Sultra, Selasa (12/12/2023).

”Kami fokus pada program yang telah direncanakan dan tidak ada prioritas antara satu dan yang lain,” ujarnya terkait transisi kepemimpinan di Kota Kendari.

Transisi kepemimpinan menjadi hal penting dan diangkat sebagai tema utama dengan tajuk ”Konsistensi di Masa Transisi” yang diusung dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa 2023 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Beberapa isu yang menjadi perhatian adalah pemulihan ekonomi, penurunan angka stunting atau tengkes, pengentasan rakyat dari kemiskinan dan pengendalian dampak inflasi, termasuk kemudahan investasi serta dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024.

Baca juga: Mantan Wali Kota Kendari Jadi Tersangka Korupsi Perizinan

Beberapa isu yang menjadi perhatian adalah pemulihan ekonomi, penurunan angka stunting atau tengkes, pengentasan rakyat dari kemiskinan dan pengendalian dampak inflasi, termasuk kemudahan investasi serta dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024.

Terkait Pemilu dan Pilkada 2024, menurut Asmawa, pihaknya terus memberikan dukungan yang maksimal. Upaya tersebut mulai dari dukungan penganggaran ke Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu setempat, penciptaan kondisi dan situasi yang aman, hingga penempatan petugas perlindungan masyarakat (linmas) di tempat pemungutan suara nantinya.

Bahkan, pihaknya membuat program pembuatan surat keterangan sehat gratis bagi warga yang ingin mendaftar sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Hal itu sebagai bentuk dorongan agar semua pihak terlibat secara aktif dalam proses pemilu sehingga tercapai proses yang adil, jujur, dan lainnya.

”Kami juga telah menegaskan agar para aparatur sipil negara tidak terlibat politik praktis dan terus menjaga netralitas. Jika berminat, silakan mundur. Kalau ada pelanggaran, kami tegaskan silakan semuanya diproses hukum,” katanya.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Ruang Terbuka Hijau Puday-Lapulu yang baru selesai dibangun menjadi magnet baru masyarakat untuk menghabiskan waktu, Selasa (23/1/2023).

Musadar Mappasomba, tokoh masyarakat yang juga mantan Wakil Wali Kota Kendari 2007-2017, menuturkan, meski dipimpin seorang penjabat wali kota, program dan pembangunan Kendari saat ini berjalan cukup efektif. Berbagai kebijakan berlangsung, baik itu di tingkat birokrasi maupun penataan kota.

”Penjabat wali kota itu tidak dituntut visi dan misi, seperti jabatan yang melalui pemilihan. Namun, satu tahun terakhir, di tangan Penjabat Wali Kota Asmawa Tosepu, saya lihat pembangunan berjalan dan beliau cukup cakap memimpin. Terlihat dari apa yang telah dilakukan meski dalam waktu singkat, apa yang dilakukan cukup terasa,” kata Musadar, di Kendari, Minggu (10/12/2023).

Beberapa program yang berjalan antara lain penataan Kali Kadia dan Teluk Kendari. Program ini adalah lanjutan dari program yang berjalan di periode sebelumnya. Sejumlah program lain juga dilanjutkan.

Program yang berjalan, kata Musadar, tak akan progresif dan besar. Sebab, seorang penjabat dibatasi waktu satu tahun dan akan dievaluasi setelahnya. Hal itu menyebabkan program harus dikalkulasi matang agar selesai dan tidak terbengkalai di kemudian hari.

”Saya lihat beliau bisa mengukur kemampuan dan wewenang. Jika berharap lebih besar, tentu berbagai persoalan besar masih terus terjadi, utamanya terkait drainase kota yang buruk dan air bersih. Dua hal ini saya kira perlu menjadi perhatian,” katanya.

Penyelesaian dua masalah mendasar itu perlu dipikirkan secara holistik. Sebab, problem ini terkait banyak pihak dan memerlukan langkah yang holistik. Ia berharap langkah awal yang telah dimulai dapat menjadi pedoman ke depan.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Anjungan Teluk Kendari dengan berbagai fasilitas menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk berwisata di dalam kota, Rabu (24/1/2023).

Kasus korupsi

Selain itu, masalah yang paling mendasar adalah berulangnya kasus korupsi. Selama satu dekade terakhir, ada tiga Wali Kota Kendari yang terjerat kasus korupsi, baik saat menjabat maupun setelah lengser.

Asrun, bekas Wali Kota Kendari dua periode, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2018. Ia ditangkap bersama Wali Kota Kendari saat itu, Adriatma Dwi Putra, yang juga merupakan anaknya. Sulkarnain, Wakil Wali Kota yang lalu dilantik sebagai Wali Kota Kendari periode 2017-2022, juga terjerat kasus perizinan oleh Kejaksaan Tinggi Sultra. Kasus itu masih berproses hingga pertengahan Desember ini.

”Kursi Wali Kota itu keramat kata orang. Kita berharap tidak ada lagi kasus korupsi di kota tercinta ini,” ujarnya.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Halu Oleo (UHO) Eka Suaib menuturkan, meski kursi Wali Kota Kendari lekat dengan kasus korupsi, penjabat saat ini masih sesuai jalur. Program dan kebijakan berjalan sesuai aturan dan minim resistensi dari masyarakat.

”Kalau saya baca, sejauh ini belum ada kepentingan politik yang ingin dituju sehingga beliau mengerjakan sesuai tugas dan tanggung jawab. Akan beda halnya ketika ada penjabat yang ingin maju dalam kontestasi politik mendatang,” katanya.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Suasana Jembatan Teluk Kendari di Kendari, Sultra, Kamis (12/5/2022), yang ramai dilalui kendaraan. Situasi Kendari beberapa waktu terakhir tidak begitu kondusif seiring aksi kejahatan jalanan yang sering terjadi.

Baca juga: Teluk Kendari, dari Kumuh Jadi Magnet Wisata Baru

Selama ini, memasuki tahun kedua masa jabatan, program berjalan berkesinambungan. Terlebih, daerah telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan garis besar program kerja sehingga yang diperlukan hanya melanjutkan dan mengembangkan sesuai situasi dan kondisi yang terjadi.

Salah satu yang penting dimaksimalkan, kata Eka, adalah pelibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sebab, dalam beberapa kasus, keputusan diambil secara teknokratik dan kurang mendengar suara masyarakat bawah.

Selain itu, satu masalah yang paling mendasar adalah berulangnya kasus korupsi. Selama satu dekade terakhir, ada tiga Wali Kota Kendari yang terjerat kasus korupsi, baik saat menjabat maupun setelah lengser.

”Perlu diingat bahwa penjabat itu adalah perpanjangan tangan dari pusat karena tidak melalui proses pemilihan langsung. Jadi, saya kira penting untuk melebur ke masyarakat dan mendengarkan aspirasi agar stigma orang pusat bisa diminimalisasi,” tutur Eka.

Dalam proses pemilihan umum mendatang, Eka melihat semuanya masih berjalan normal. Belum terdengar ada arahan atau instruksi memilih atau mendukung salah satu calon. Namun, ia mengingatkan agar semua pihak terlibat dalam pengawasan ke depan.

”Harapan saya cuma satu, penjabat itu jangan maju di pilkada karena pasti runyam. Jadi, fokus saja bekerja dan membangun sebaik-baiknya,” katanya.