Serba Terbatas dan Mahal Menjadi Caleg di Daerah 3T

Kondisi geografis Maluku yang 92 persen merupakan perairan menyebabkan biaya kampanye di wilayah kepulauan sangat mahal.

KOMPAS/RAYNARD KRISTIAN BONANIO PARDEDE

Jejeran spanduk calon anggota legislatif Pemilu 2024 di Maluku, Ambon, Senin (11/12/2023).

Maju sebagai calon anggota legislatif di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) penuh tantangan dan serba terbatas. Ongkos transportasi mahal, jaringan internet yang buruk jadi halangan yang harus disiasati. Tidak hanya bagi mereka, tetapi juga bagi penyelenggara pemilu, mobilisasi logistik harus dilakukan dengan cermat agar semua penduduk di pulau-pulau yang sulit ditemukan di peta umum, bisa menggunakan haknya untuk berpartisipasi.

Calon anggota legislatif DPRD provinsi Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku VI, Andreas Lasol, harus berstrategi dengan tepat agar bisa duduk di Baileo Rakyat di Ambon. Dapil Maluku VI meliputi tiga daerah, yakni Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kota Tual. Daerah ini terbentuk dari kombinasi ratusan pulau kecil dan beberapa pulau besar meski tidak semua berpenghuni.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Kondisi ini membuat pendekatan dalam kampanye di daerah 3T sangat menantang. Pria yang bekerja sebagai salah satu pengajar di universitas swasta di Maluku Tenggara ini menjelaskan, kampanye dengan tatap muka masih menjadi andalan untuk meraih suara.

”Biaya untuk operasionalisasi kampanye tatap muka di daerah 3T ini memang besar. Maka, harus cermat mengelola sumber daya yang ada,” ucapnya di Maluku Tenggara, Maluku, Senin (11/12/2023).

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan memeriksa kondisi kotak suara di gudang KPU Kota Tangerang Selatan, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (7/12/2023).

Hanya saja, cara ini tidak bisa dilakukan secara maksimal, mengingat kondisi geografis wilayah yang berjauhan. Ia menjelaskan, jika ingin berkampanye ke Kabupaten Kepulauan Aru dari rumahnya di Maluku Tenggara, dirinya harus menaiki kapal dengan waktu tempuh selama satu hari dengan biaya ratusan ribu rupiah. Penggunaan moda transportasi udara bisa menjadi pilihan, tetapi harganya yang mencapai jutaan rupiah membuat Andre tidak memilih opsi ini.

Kesulitan dalam menembus daerah-daerah ini juga tergambarkan dari aspirasi warga kepadanya yang meminta adanya pembenahan transportasi laut dan perbaikan jaringan internet.

Tidak hanya untuk ongkos, biaya percetakan baliho di daerah 3T juga tinggi. Biaya cetak baliho di kabupaten tersebut bisa mencapai Rp 70.000-Rp 80.000 per meter. Untuk itu, ia bersama caleg PKB lain lebih memilih untuk memesan atribut kampanye dari Pulau Jawa yang harganya bisa lima kali lebih murah. ”Apabila dihitung masih lebih murah membeli dari Jawa,” katanya.

Baca juga: Kondisi Geografis Jadi Tantangan Pemilu 2024 di Maluku

Agar optimal, kampanye lewat media sosial pun dilakukan. Kanal Facebook menjadi pilihan karena mayoritas warga Maluku menggunakan aplikasi tersebut. Hanya saja, penggunaan cara ini juga kadang terkendala jaringan internet yang buruk di tiga daerah tersebut.

Kesulitan dalam menembus daerah-daerah ini juga tergambarkan dari aspirasi warga kepadanya yang meminta adanya pembenahan transportasi laut dan perbaikan jaringan internet.

Iklan

Kampanye dengan pendekatan tradisional menjadi umum di Maluku. Inovasi kampanye seperti penggunaan kecerdasan buatan ataupun optimasi mesin pencari tidak tersentuh, bahkan diketahui.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Para portir di Pelabuhan Watdek, Langgur, ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku, Senin (7/4), sedang memindahkan kotak suara untuk Pemilu Legislatif 2014 yang akan didistribusikan ke Pulau Kei Besar menggunakan kapal cepat.

Caleg DPRD Provinsi Maluku Dapil I dari Partai Buruh, Ruben Setiawan, menyebut, dalam kampanye, partainya berupaya untuk mendapatkan suara dari para pekerja sektor tradisional yang ada di Kota Ambon, khususnya nelayan dan petani. Hal ini dikarenakan corak pekerjaan warga Maluku lebih berfokus pada pertanian dan perikanan.

Pola kampanye tatap muka pun masih menjadi pilihan. Pendekatan tidak hanya dilakukan secara kelompok, tetapi juga individu lewat program ”Sapa Satu Pintu” atau ”Sasatu”. Meski didominasi nelayan dan petani, Ruben mengklaim partainya juga mendapatkan dukungan dari serikat buruh yang menjadi inisiator Partai Buruh, seperti Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia.

Biaya untuk operasionalisasi kampanye tatap muka di daerah 3T ini memang besar. Maka harus cermat mengelola sumber daya yang ada.

”Dalam berkampanye kita menekankan prinsip-prinsip yang dipegang Partai Buruh, khususnya kesejahteraan pekerja dan masyarakat,” ujarnya.

Kondisi geografis kepulauan menjadi tantangan Partai Buruh dalam menjaring suara di Maluku. Salah satu calon anggota legislatif DPRD dari Partai Buruh, Semuel Notra dari Dapil Maluku Barat Daya, menjelaskan, ia lebih intens menjalin komunikasi dengan para pendukungnya melalui aplikasi percakapan Whatsapp.

KOMPAS/RAYNARD KRISTIAN BONANIO PARDEDE

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Buruh Maluku Ruben Setiawan, ditemui di Maluku, Ambon, Senin (11/12/2023).

Pria yang bekerja sebagai nelayan ini menjelaskan, kampanye tatap muka di daerahnya membutuhkan biaya tidak sedikit mengingat jarak antardesa ke desa yang berjauhan. Ia mencontohkan, jika ingin berkampanye ke daerah Ustutun, Wetar, dari wilayah ibu kota Kabupaten Maluku Barat Daya, Tiakur, ia harus menempuh perjalanan laut selama dua malam dan biaya yang cukup besar.

”Kami koordinasi lewat Whatsapp agar tetap saling mendapatkan informasi,” ujar Semuel.

Baca juga: Politisasi SARA dan Netralitas ASN Jadi Masalah di Maluku Utara

Anggota KPU Maluku, Hanafi Renwarin, menyebut, kondisi Provinsi Maluku yang mayoritas adalah perairan dan pulau-pulau terpencil membuat proses penyelenggaraan pemilu penuh tantangan. Ia mencontohkan, pada Pemilu 2019, salah satu surat suara terakhir yang diterima oleh KPU tingkat pusat berasal dari daerah Seram, Maluku. Kendala jaringan internet dan medan yang terjal membuat pengiriman hasil membutuhkan waktu yang lebih lama.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Umat Katolik di Kota Ambon, Maluku, mengikuti perayaan ekaristi pada Jumat (12/4/2019). Dalam perayaan mereka mendoakan agar pemilu di Indonesia berjalan damai.

Bahkan, menurut dia, terdapat sekitar 300 titik blank spot, area tanpa jaringan, yang ada di Maluku. Permasalahan ini bisa mengganggu jalannya proses Pemilu 2024 karena setiap laporan menggunakan sistem teknologi informasi yang membutuhkan jaringan internet memadai.

”Semuanya harus dihitung dengan baik, seperti jaringan, cuaca, tinggi gelombang, agar Pemilu 2024 bisa berjalan dengan lancar. Permasalahan ini menjadi salah satu kerawanan di Maluku,” ucapnya.