Peran Pemuka Agama Vital Jaga Stabilitas Pemilu 2024

Pemuka agama berperan penting untuk menghindari gesekan sosial antarmasyarakat akibat perbedaan pandangan dalam Pemilu 2024. Penyampaian pesan pemilu damai di rumah ibadah membantu menjaga pemilu tetap aman.

POLDA MALUKU

Pengawalan Polda Maluku terhadap surat suara yang tiba di Pelabuhan Yos Sudarso, Minggu (3/12/2023).

AMBON, KOMPAS — Peran pemuka agama dinilai bakal efektif memastikan Pemilu 2024 berjalan aman dan damai. Kampanye pemilu damai dibutuhkan untuk mencegah gesekan antarmasyarakat, menjauhi berita bohong, dan politik uang.

Kepala Biro Operasi Kepolisian Polda Maluku Komisaris Besar Asep Saepudin mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan pemuka agama untuk menyebarkan pesan damai untuk Pemilu 2024. Hampir setiap minggu, Polda Maluku mengampanyekan pemilu damai di rumah-rumah ibadah.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Sejauh ini, Asep mengatakan, belum menemukan pelanggaran terkait pemilu. Bahkan, polisi mendata ada penurunan kasus gangguan keamanan. Bila pada Oktober 2023 tercatat 432 kasus, di November ada 355 kasus. Kasusnya didominasi penganiayaan dan pengeroyokan dipengaruhi oleh minuman keras.

”Perayaan Natal, Tahun Baru, dan Pemilu 2024 berdekatan. Untuk itu, kami buat dua satuan tugas penegak hukum untuk memantau situasi di lapangan dan media sosial,” ucapnya di Ambon, Senin (4/12/2023).

Baca juga: Kondisi Geografis Jadi Tantangan Pemilu 2024 di Maluku

POLDA MALUKU

Pembongkaran surat suara dari kargo yang tiba di Pelabuhan Yos Sudarso, Minggu (3/12/2023).

Ketua Sinode Majelis Pekerja Harian Gereja Protestan Maluku (GPM) Elifas Maspaitella menjelaskan, gereja berperan penting menyukseskan Pemilu 2024. Kampanye pemilu damai dibutuhkan untuk mencegah gesekan antarmasyarakat.

Selain itu, GPM juga aktif membimbing calon legislatif yang berasal dari jemaat gereja agar menjauhi berita bohong dan politik uang. Program ini diadakan hampir di seluruh cabang atau klasis GPM di seluruh Maluku dan Maluku Utara.

Tidak hanya itu, Elifas juga mengingatkan jemaat GPM agar memberikan suara di Pemilu 2024. Hal ini menjadi bentuk tanggung jawab jemaat dalam proses pemilihan pemimpin negara.

”Untuk jemaat kita di wilayah terluar, seperti Maluku Barat Daya, Aru, atau pegunungan di Seram, berpotensi terkendala pengiriman surat suara. Namun, secara keseluruhan semuanya memilih karena menunjukkan partisipasi aktif warga gereja untuk bangsa Indonesia. Apalagi ini menjelang Natal, maka momen yang tepat untuk mengabarkan pesan kebaikan,” ucapnya.

Ikut memilih dalam Pemilu 2024 menjadi bentuk tanggung jawab jemaat dalam pembangunan bangsa.

Sementara itu, Wakil Ketua Yayasan Al Fatah Ambon Hasbollah Toisutta menjelaskan, penyebaran informasi mengenai pemilu damai oleh pemuka agama bisa menyentuh seluruh lapisan, dari level masyarakat hingga keluarga. Berdasarkan imbauan dari Majelis Ulama Indonesia, warga diminta menjauhi politik uang.

Dalam memilih, ia mengingatkan masyarakat Maluku agar bisa menjatuhkan pilihan terhadap calon atas dasar kredibilitas dan kecakapan memimpin. ”Pilihlah sesuai harapan yang bisa membawa kemakmuran bagi semua, tidak terkotak-kotakkan dengan batasan primordial,” ujarnya.

Kerawanan pemilu

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Ketua Bawaslu Maluku Subair

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku Subair menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan peta kerawanan Pemilu 2024, netralitas perangkat desa menjadi salah satu sumber masalah. Hal itu terjadi di sembilan kabupaten dan dua kota di Maluku.

Secara rinci, terdapat 50 kasus perangkat desa yang memihak ke calon tertentu. Sebanyak 14 kasus di Maluku Tengah, Kota Ambon (13), dan Seram Bagian Barat (8). Lalu, ada Maluku Tenggara (5), Buru (3), Buru Selatan (1), Seram Bagian Timur (2), Kota Tual (3), dan Aru (1).

Selain itu, ada permasalahan mengenai minimnya pengetahuan panitia pemilu tercatat 41 kasus, permasalahan logistik, seperti desa belum terjangkau listrik dan jaringan internet (31), dan daerah yang sulit dijangkau (22).

”Dengan pemetaan ini, kami sudah mulai melakukan pencegahan. Upaya mitigasi sangat krusial ketimbang hanya mengedepankan penegakan,” ujarnya.

Baca juga: Politisasi SARA dan Netralitas ASN Jadi Masalah di Maluku Utara