Meski Capaian IPM di Bali Tinggi, Ketimpangan Masih Terjadi
Pencapaian pembangunan manusia di Provinsi Bali sudah kategori tinggi, bahkan dua daerah berstatus sangat tinggi. Akan tetapi, capaian IPM di Bali masih menyisakan ketimpangan antardaerah.
Oleh
COKORDA YUDISTIRA M PUTRA
·4 menit baca
DENPASAR, KOMPAS — Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mengumumkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di semua kabupaten dan kota di Bali termasuk kategori tinggi. Bahkan, status IPM di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung dikategorikan sangat tinggi. Namun, ketimpangan masih terjadi karena masih ada kabupaten yang capaiannya di bawah 71.
Secara umum, capaian IPM Provinsi Bali pada 2023 berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Jumat (1/12/2023), sebesar 78,01, atau lebih tinggi daripada capaian IPM Indonesia per 2023 sebesar 74,39. Selama tiga tahun, mulai 2020 sampai 2023, IPM Provinsi Bali mengalami pertumbuhan rata-rata 0,65 persen per tahun.
Dalam pemaparan perkembangan IPM Provinsi Bali 2023 di Kantor BPS Provinsi Bali, Kota Denpasar, Jumat (1/12/2023), Ketua Tim Neraca Wilayah BPS Provinsi Bali Kadek Muriadi Wirawan menyebutkan, IPM merupakan ukuran statistik untuk mengevaluasi kemajuan dan kualitas hidup manusia di suatu wilayah. Nilai IPM dihasilkan dari penghitungan tiga dimensi utama, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak.
Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan indikator umur harapan hidup (UHH), yang bersumber dari long form Sensus Penduduk 2020. Adapun dimensi pengetahuan diukur berdasarkan harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) dengan sumber data indikator dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Sementara itu, dimensi standar hidup yang layak diukur berdasarkan pengeluaraan riil per kapita yang disesuaikan, dengan sumber data dari hasil Susenas.
Umur harapan hidup saat ini sekitar 74,88 tahun, sedangkan harapan lama sekolah di Bali mencapai 13,58 tahun dengan rata-rata lama sekolah di Bali sebesar 9,45 tahun. Adapun pengeluaran riil per kapita per tahun dihitung sebesar Rp 14,382 juta.
Dari penghitungan semua indikator ketiga dimensi utama itu, secara rata-rata nilai IPM Provinsi Bali pada 2023 sebesar 78,01, atau meningkat 0,79 persen, dibandingkan dengan capaian IPM 2022.
Muriadi menerangkan, capaian pembangunan manusia di setiap kabupaten dan kota di Bali berbeda-beda. Secara umum, IPM di setiap kabupaten dan kota di Bali itu mengalami peningkatan. IPM paling tinggi di Bali pada 2023 dicapai Kota Denpasar dengan besaran 84,68; disusul Kabupaten Badung dengan nilai IPM 2023 sebesar 83. Kedua daerah di Bali itu masuk kategori capaian pembangunan manusia sangat tinggi.
Adapun capaian IPM di tujuh kabupaten lain sudah berada dalam kategori tinggi, yakni di atas 70, tetapi masih di bawah 80. IPM paling rendah di Bali tercatat 70,09, yakni di Kabupaten Karangasem. Meskipun nilai IPM di Karangasem itu masih rendah, capaian IPM Karangasem sudah dikategorikan tinggi, bahkan IPM Karangasem dinyatakan sudah meningkat 0,88 persen pada 2023.
Namun, capaian IPM di setiap kabupaten dan kota di Bali itu mengindikasikan masih terjadinya disparitas di antara kabupaten dan kota tersebut. Sudah ada daerah, yakni Kota Denpasar, yang capaian IPM di atas 80, tetapi masih ada daerah, yakni Karangasem, dengan capaian IPM di bawah 71.
Walaupun masih terdapat disparitas dalam capaian IPM, ketimpangan capaian pembangunan manusia antarkabupaten dan kota di Bali dinyatakan terus menurun selama dua tahun terakhir.
Langkah maju
Menurut Kepala BPS Provinsi Bali Endang Retno Sri Subiyandani, capaian IPM dari semua kabupaten dan kota di Bali itu menunjukkan adanya langkah dan upaya dari pemerintah daerah untuk memajukan daerahnya dan meningkatkan kualitas hidup warganya.
”Walaupun Karangasem masih rendah, capaian IPM Karangasem pada 2023 sudah termasuk kategori tinggi. Dengan demikian, di Bali sudah tidak ada lagi daerah yang capaian pembangunan manusianya masih berada di kategori rendah atau sedang,” ujar Endang di Kantor BPS Provinsi Bali, Kota Denpasar, Jumat (1/12/2023).
Secara terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra mengatakan, tiga dimensi utama, yang digunakan sebagai agregat dalam penghitungan pembangunan manusia, mengindikasikan pembangunan di Bali sudah terarah dan menuju pemerataan.
Walaupun masih terdapat disparitas dalam capaian IPM, ketimpangan capaian pembangunan manusia antarkabupaten dan kota di Bali dinyatakan terus menurun selama dua tahun terakhir.
Dihubungi Kompas pada Jumat (1/12/2023), Ika Putra menyatakan, pemulihan di sektor pariwisata turut memengaruhi perbaikan capaian pembangunan di Bali dan semakin bergeraknya perekonomian daerah.
Meskipun ketimpangan dalam pencapaian IPM masih terjadi, menurut dia, disparitasnya sudah memendek. Sejalan dengan upaya perbaikan pembangunan manusia di Bali, pemerintah juga sedang mengupayakan pengentasan rakyat miskin ekstrem dan penurunan kasus tengkes (stunting).
Pemerintah daerah di Bali, melalui Bappeda masing-masing, sudah mengidentifikasi permasalahan dan tengah merancang strategi untuk mengakselerasi penanganan tengkes dan pengentasan rakyat miskin ekstrem pada 2024.