Jutaan Benih Lobster Ilegal asal Indonesia Mengalir ke Vietnam
Setiap tahun, 600 juta benih lobster Indonesia diselundupkan ke Vietnam. Nilai kerugian negara ditaksir mencapai Rp 3 triliun hingga Rp 30 triliun per tahun.
Oleh
PANDU WIYOGA
·3 menit baca
BATAM, KOMPAS — Kementerian Kelautan dan Perikanan RI menyebut kebutuhan benih bening lobster di Vietnam mencapai 600 juta ekor per tahun. Seluruh kebutuhan itu dipenuhi oleh benih bening lobster selundupan dari Indonesia. Pengetatan patroli dan kerja sama industri tengah diupayakan untuk menghentikan penyelundupan.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Laksamana Muda Adin Nurawaluddin, Jumat (1/12/2023), menyatakan, larangan ekspor benih bening lobster atau benur belum berjalan optimal. Penyelundupan benur lewat jalur darat, laut, dan udara masih terus berlangsung.
”Industri Vietnam mengakui semua benur berasal dari Indonesia. Padahal, Indonesia tidak membolehkan ekspor benur. Jadi, bisa disimpulkan industri di Vietnam mendapatkan pasokan benur secara ilegal,” kata Adin di Pangkalan PSDKP Batam, Kepulauan Riau, saat membuka Operasi Terkoordinasi Pengawasan dan Penindakan Penyelundupan Benih Bening Lobster.
Ia menuturkan, permintaan benur untuk industri pembesaran lobster di Vietnam mencapai 600 juta ekor per tahun. Dengan asumsi penyelundup benur mendapat keuntungan Rp 5.000 hingga Rp 50.000 per ekor benur, maka hal itu menghilangkan potensi penerimaan negara bukan pajak berkisar Rp 3 triliun hingga Rp 30 triliun per tahun.
Sepanjang tahun 2023, penindakan oleh sejumlah lembaga telah menggagalkan penyelundupan 1,6 juta benur dengan nilai Rp 163,45 miliar. Penindakan itu, di antaranya, dilakukan oleh aparat PSDKP, Kepolisian Negara RI, Bea dan Cukai, TNI Angkatan Laut, dan petugas Kementerian Perhubungan di sejumlah bandara.
Menurut Adin, KKP akan melakukan dua hal untuk mencegah penyelundupan benur yang amat marak ke Vietnam. Pertama, menjalin kerja sama secara government to government untuk mengembangkan industri budidaya lobster di kedua negara.
Adapun langkah kedua adalah memperketat pengawasan di daerah rawan. Sepanjang Desember 2023, PSDKP dan aparat berwenang dari sejumlah lembaga akan menggelar operasi gabungan untuk mencegah penyelundupan benur di wilayah yang membentang dari Kepulauan Riau sampai Nusa Tenggara Barat (NTB).
Ada empat fokus aparat dalam operasi gabungan tersebut. Pertama, aparat akan memberantas jaringan penyelundup di daerah penghasil benur yang tersebar di Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan NTB.
Fokus yang kedua adalah menindak penyelundupan di Pelabuhan Merak yang kerap digunakan penyelundup untuk mengirim benur dari Jawa ke Sumatera. Selain itu, aparat juga akan melakukan penindakan di bandara-bandara di Jakarta, Surabaya, Bali, dan Lombok.
Adapun fokus penindakan terakhir merupakan yang paling vital, yakni memberantas penyelundupan lewat jalur laut di pesisir timur Sumatera. Dua titik perairan yang akan menjadi fokus adalah area Sumsel-Jambi dan Riau-Kepri.
Pelaku tak tertangkap
Dalam catatan Kompas, sepanjang 2023, setidaknya ada tiga kali penindakan terhadap penyelundupan benur di Kepri. Namun, aparat tidak berhasil menangkap satu pun pelaku dalam sejumlah kejadian tersebut.
Yang terbaru, yakni pada 2 September 2023, petugas gabungan Bea dan Cukai, TNI AL, dan Badan Keamanan Laut mengungkap penyelundupan 120.000 benur di Kabupaten Karimun, Kepri. Nilai barang selundupan itu ditaksir mencapai Rp 18 miliar.
Sepanjang 2023, setidaknya ada tiga kali penindakan terhadap penyelundupan benur di Kepri. Namun, aparat tidak berhasil menangkap satu pun pelaku.
Menanggapi hal itu, Adin menyatakan, penyelundup benur kerap kali memang membuang muatannya di laut, kemudian melarikan diri agar sindikatnya tidak terungkap. Ia menjamin tidak melakukan pembiaran terhadap para pelaku.
Dalam kesempatan yang sama, Komandan Pangkalan Utama TNI AL IV Batam Laksamana Pertama Tjatur Soniarto mengatakan, pihaknya mendukung operasi gabungan untuk memberantas penyelundupan benur yang akan dikoordinasi oleh PSDKP. Unsur TNI AL di bawah Lantamal IV Batam akan dikerahkan.