Seruan Pemilu Damai dari Delapan Kampus di DIY

Delapan perguruan tinggi di Yogyakarta tetap terbuka untuk aktivitas para caleg dan capres di kampus. Namun, mereka juga menyatakan akan tetap netral dan tidak membuka kampus untuk kegiatan kampanye.

KOMPAS/REGINA RUKMORINI

Perwakilan dari delapan perguruan tinggi di DIY menyerukan pemilu damai di Balairung UGM, Jumat (24/11/2023).

SLEMAN, KOMPAS — Perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta membuka diri untuk menerima kedatangan dan menyediakan kampus sebagai lokasi aktivitas bagi setiap calon anggota legislatif, calon presiden, dan calon wakil presiden. Kendati demikian, aktivitas di kampus akan tetap dibatasi, tidak untuk kepentingan kampanye.

Rektor Universitas Gajah Maga (UGM) Yogyakarta Ova Emilia mengatakan, kampus akan sebatas memfasilitasi, memberi ruang untuk aktivitas para calon dalam koridor akademis, di mana kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan, antara lain, adalah kegiatan diskusi terkait rencana dan program-program kerja yang akan dijalankan oleh para caleg dan pasangan capres-cawapres jika nantinya terpilih. Hal ini dilakukan untuk memberikan literasi dan edukasi kepada publik.

”Ini menjadi cara, kontribusi dari perguruan tinggi untuk memberikan edukasi, sehingga masyarakat pemilih nantinya bisa berpikir lebih jernih dan obyektif terhadap semua janji dan program-program kerja yang ditawarkan,” ujarnya saat ditemui usai acara deklarasi Seruan Pemilu Damai dari delapan perguruan tinggi di DIY, di Balairung UGM, Jumat (24/11/2023).

Delapan perguruan tinggi yang terlibat, bersama-sama melakukan deklarasi, Seruan Pemilu Damai ini adalah UGM, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Sanata Dharma, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), serta Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD.

Agar benar-benar memberi pencerahan kepada publik, maka aktivitas yang digelar para caleg, atau pasangan capres-cawapres tersebut harus benar-benar terbuka untuk umum. Demi menjaga kondusivitas situasi dalam kampus, Ova juga mengingatkan agar setiap kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan oleh pihak perguruan tinggi.

”Ibarat bertamu ke rumah orang, para caleg, capres, dan cawapres itu harus tetap patuh dan menghormati aturan yang diberlakukan oleh kami selaku tuan rumah,” ujarnya.

KOLEKSI PERLUDEM

Koalisi Kawal Pemilu Bersih menggelar aksi untuk memrotes dua peraturan KPU yang dinilai memberi karpet merah terhadap mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam Pemilu Legislatif 2024, Minggu (28/5/2023). KPU menafsirkan putusan MK bahwa mantan terpidana korupsi tak perlu menunggu masa jeda hingga lima tahun jika putusan pencabutan hak politik oleh pengadilan kurang dari lima tahun.

Rektor UIN Sunan Kalijaga Al Makin menuturkan, para caleg dan pasangan capres-cawapres itu juga tetap diizinkan untuk membawa massa pendukungnya ikut masuk dan terlibat dalam kegiatan yang diselenggarakan.

”Namun, para calon itu juga harus memastikan agar massa yang dibawa tidak melakukan kampanye atau melakukan sesuatu hal yang memancing keributan,” ujarnya.

Khusus untuk pasangan capres-cawapres, Rektor UII Fathul Wahid mengatakan, pihaknya akan lebih terbuka jika kegiatan yang dilakukan di UII adalah aktivitas yang melibatkan tiga pasangan dan tidak sekadar dilakukan oleh satu pasangan capres-cawapres tertentu saja. ”Memberi kesempatan kepada satu pasangan capres-cawapres kami khawatirkan akan membuat UII terkesan menjadi tidak netral,” ujarnya.

Baca juga: Noda Celup Kampanye di Kampus

Sebagai seorang individu, menurut Fathul, setiap dosen di UII diizinkan berpihak, memilih calon tertentu. Namun, dia pun terus mengingatkan agar para dosen tidak menunjukkan dukungan atau sikap keberpihakannya secara terbuka.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Mural tentang pemilu menghiasi tembok di Dukuh Atas, Jakarta, Rabu (26/1/2022). Jadwal pemilu yang telah disepakati, 14 Februari 2024, diharapkan akan membuat persiapan pelaksanaannya lebih matang agar persoalan yang terjadi pada Pemilu 2019 tak terulang.

Seruan damai

Dalam acara tersebut, perwakilan dari delapan perguruan tinggi tersebut menyerukan lima poin penting agar pemilu berlangsung damai. Poin-poin penting tersebut, antara lain, adalah mendorong segenap kontestan pemilu, penyelenggara pemilu, dan aparat hukum untuk selalu menaati aturan serta mengajak segenap masyarakat menyukseskan pemilu sebagai agenda nasional.

Mereka juga menyerukan agar kampanye yang dilangsungkan nantinya adalah kampanye yang substanstif dan berkualitas. Segenap masyarakat dan pemerintah diminta juga menyikapi segala perbedaan pilihan dengan dewasa dan matang sebagai bagian yang lumrah dalam peristiwa demokrasi.

Seruan ini menjadi semacam pengingat kepada banyak orang, termasuk pengingat kepada diri sendiri, supaya situasi tetap terjaga tenang dan aman.(Al Makin)

Masyarakat juga diminta menghindari sikap destruktif, tindakan sewenang-wenang, dan menyebarkan kebencian dalam bentuk berita bohong atau fitnah.

Baca juga: Panggung Politik Perguruan Tinggi

Sekalipun situasi saat ini masih tetap kondusif, Al Makin mengatakan, pernyataan sikap semacam ini harus tetap diserukan berulang kali. ”Seruan ini menjadi semacam pengingat kepada banyak orang, termasuk pengingat kepada diri sendiri, supaya situasi tetap terjaga tenang dan aman,” ujarnya.

Rektor UPN Veteran Yogyakarta M Irhas Efendi mengatakan, sebagai insan akademik, perguruan tinggi harus tetap menjaga netralitas. ”Kita juga harus bersama-sama menjaga agar pemilu berlangsung adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia,” ujarnya.