”Participating Interest” Migas di Madura Diharap Sejahterakan Warga

”Participating interest” 10 persen di wilayah kerja migas di Pulau Madura diharapkan mendorong kesejahteraan masyarakat.

HUMAS PROVINSI JATIM

Penandatanganan participating interest 10 persen oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Bupati Sampang Slamet Junaidi, dan Bupati Sumenep Dewi Khalifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (22/11/2023) malam.

SURABAYA, KOMPAS — Kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sampang dan Sumenep yang berada di Pulau Madura, Jawa Timur, diharapkan semakin meningkat menyusul penandatanganan kesepakatan bersama terkait penerimaan dan pengelolaan participating interest sebesar 10 persen. Dana itu merupakan bagi hasil di wilayah kerja minyak dan gas bumi North Madura II, Sepanjang dan Pagerungan Utara, serta South East Madura.

Penandatanganan kesepakatan dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Sampang Slamet Junaidi, dan Wakil Bupati Sumenep Dewi Khalifah dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (22/11/2023) malam.

”Semoga seluruh proses atau tahapan pelaksanaan bisa berjalan dengan baik sehingga mampu meningkatkan pembangunan serta pendapatan asli daerah (PAD) bagi setiap kabupaten,” ujar Khofifah.

Participating interest (PI) merupakan salah satu wujud upaya melibatkan pemerintah daerah dalam pengelolaan minyak dan gas bumi. Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 Persen pada Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi.

Baca juga: Enam Daerah di Jatim Bakal Kelola PI 10 Persen Migas

HUMAS PROVINSI JATIM

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berada di Goa Mahakarya, salah satu destinasi wisata di Gili Iyang, Sumenep, Madura, Selasa (4/7/2023). Pemprov Jatim telah membangun dermaga untuk menunjang wisata kelas dunia di pulau dengan kadar oksigen tinggi tersebut.

PI sebesar 10 persen merupakan besaran maksimal yang wajib ditawarkan oleh KKKS pada badan usaha milik daerah (BUMD) atau BUMN. Khofifah mengatakan, keterlibatan daerah dalam pengelolaan PI 10 persen ini diharapkan memberi banyak manfaat, misalnya memberikan keuntungan bagi BUMD sehingga menambah PAD.

”Insya Allah ini akan mampu meneteskan kesejahteraan lebih luas bagi masyarakat. Juga sebagai modal pembangunan dan meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah tersebut dan Jawa Timur pada umumnya,” kata mantan Menteri Sosial itu.

Baca juga: Pemerintah Dukung Daerah Kelola PI 10 Persen, Begini Mekanismenya

Pengelolaan PI 10 persen itu juga diharapkan memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada BUMD dalam pengelolaan blok migas sebagai kontraktor. Hal itu juga diharapkan menciptakan transparansi mengenai lifting, cadangan, biaya, dan hal lain terkait dengan industri eksplorasi migas.

Khofifah memaparkan, ada banyak proses atau tahapan yang harus dilalui oleh pemda untuk sampai pada proses pengalihan PI 10 persen dari KKKS kepada BUMD. Agar seluruh tahapan tersebut berjalan dengan lancar, dia pun mengajak kepala daerah pengelola PI terus melakukan monitoring.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Pedagang Pasar Srimangunan berjualan di pinggir Jalan Panglima Sudirman, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, akibat pasar berlumpur pascabanjir, Senin (2/1/2023).

Selain itu, para bupati harus terus mengikuti perkembangan dari setiap tahapan dengan saksama. Menurut Khofifah, butuh sinergi untuk mengawal proses demi proses karena pengelolaan PI 10 persen itu membutuhkan tahapan panjang.

”Ada sepuluh tahapan yang harus dijalani agar PI 10 persen ini benar-benar terealisasikan. Tidak hanya itu, diperlukan waktu cukup lama agar semua proses bisa terlewati. Jadi, harus saling memonitor, saling bersinergi, dan saling memberikan penguatan supaya tahap demi tahap bisa kita lakukan percepatan,” ujarnya.

Baca juga: BUMD Sukses Kelola ”Participating Interest” 10 Persen

Khofifah juga mengajak Bupati Sampang dan Bupati Sumenep mengambil pengetahuan dan pengalaman selama proses berlangsung agar BUMD di dua wilayah itu benar-benar memiliki sumber daya yang cukup dalam pengelolaan blok migas sebagai kontraktor.

”PI ini bisa memberikan tidak hanya sekadar sumber pendapatan daerah, tetapi juga ada transformasi dari managerial skill dan tentu SDM di setiap daerah. Oleh karena itu, momentum ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

AMBROSIUS HARTO MANUMOYOSO

Suasana di Pasar 17 Agustus, Pamekasan, Pulau Madura, Jawa Timur, saat hari pasaran batik tulis tradisional, Minggu (24/7/2022). Kementerian Perindustrian dan Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia mengukuhkan Pasar 17 Agustus Pamekasan sebagai pasar batuk tulis tradisional terbesar di Indonesia sejak 24 Oktober 2019.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Jawa Timur Muhammad Gunawan Saleh mengatakan, Jatim merupakan lumbung energi nasional yang memiliki potensi cadangan minyak bumi sebesar 719 million stock tank barrels (MMSTB) dan gas bumi sebesar 3.282,7 billion standard cubic feet (BSCF).

Total KKKS migas yang beroperasi di Jatim sebanyak 28 pada berbagai wilayah kerja. Saat ini, ada empat KKKS yang tengah melakukan eksplorasi, 16 perusahaan sudah produksi, dan 8 perusahaan lainnya dalam pengembangan.

Rata-rata produksi minyak bumi sampai dengan Oktober 2023 sebesar 192.942 barrel oil per day (BOPD), sedangkan gas bumi sebesar 21.333.763 million metric standard cubic feed day (MMSCFD).

Ada sepuluh tahapan yang harus dijalani agar PI 10 persen ini benar-benar terealisasikan.

”Jawa Timur saat ini merupakan lumbung energi nasional dan saat ini telah berkontribusi sebesar 35 persen dari produksi minyak nasional. Sementara gasnya mencapai berkontribusi sebesar 10 persen dari produksi nasional,” ujar Gunawan.

Sebelumnya, PI 10 persen telah terealisasi di WK Cepu dengan perusahaan KKKS PT Exxon serta WK Madura Offshore dengan perusahaan KKKS PT Santos. Pembagian PI 10 persen di wilayah kerja tersebut telah memberikan kontribusi pada PAD.