Musyawarah Luar Biasa KONI Sumsel Kunci Menyelamatkan Olahraga Sumsel
Sejumlah petinggi yang terjerat korupsi membuat KONI Sumsel berada di titik terendah. Musyawarah Luar Biasa KONI Sumsel diharapkan bisa menghasilkan ketua baru yang tepat.
Oleh
ADRIAN FAJRIANSYAH
·5 menit baca
PALEMBANG, KOMPAS — Tindakan tak terpuji sejumlah pengurus periode 2020-2024 telah membawa Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Selatan berada di titik terendah. Bahkan, sepanjang kepengurusan itu, tidak ada anggaran pembinaan untuk cabang olahraga. Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa KONI Sumsel pada 29 November mendatang pun diharapkan menghasilkan ketua baru yang berkomitmen membenahi prestasi olahraga di ”Bumi Sriwijaya”.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Kerja KONI Sumsel 2023 di Palembang, Rabu (22/11/2023). Hampir semua perwakilan dari 17 pengurus KONI kabupaten/kota di Sumsel dan 58 pengurus cabang olahraga tingkat provinsi yang hadir dan angkat bicara dalam rapat itu mengemukakan persoalan yang terjadi di tubuh KONI Sumsel dalam empat tahun terakhir.
Salah satu yang paling lantang mengungkap masalah itu adalah Sekretaris Umum Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Sumsel Zulfaini M Ropi. Dia mengatakan, usai tidak ada anggaran pembinaan pada 2019, ternyata pengurus KONI Sumsel 2020-2024 tidak lebih baik. Derita tidak ada dukungan dana pembinaan kembali dirasakan PASI Sumsel pada tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023.
Akibatnya, dua atlet elite Sumsel, yaitu pelari gawang 110 meter Rio Maholtra dan pelari putri Sri Mayasari, serta pelatih mereka masing-masing belum menerima gaji dalam delapan bulan terakhir. Adapun atlet-atlet lainnya selama ini latihan sukarela atau tidak digaji.
”Kalau ada kejuaraan di luar Sumsel, kami tetap ikut dengan anggaran mandiri seadanya. Bahkan, kami berangkat naik bus untuk ikut dua kejurnas terakhir (di Semarang 2022 dan Solo 2023),” ujar Zulfaini.
Zulfaini menuturkan, sempat ada bantuan Rp 36 juta untuk PASI Sumsel pada 2021 karena menghasilkan tiga emas dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua 2021. Namun, setahun kemudian, anggaran itu diminta dikembalikan karena ada pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kasus dugaan korupsi dana hibah dari Pemerintah Provinsi Sumsel kepada KONI Sumsel dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021.
Kasus itu membuat Ketua KONI Sumsel 2020-2024 Hendri Zainuddin ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sumsel pada 4 September 2023. Sebelumnya, Sekretaris Umum KONI Sumsel Suparman Roman dan Ketua Harian KONI Sumsel 2020-2022 Ahmad Tahir ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Agustus 2023. Saat perkara itu terjadi, Suparman menjadi pejabat pelaksana teknis kegiatan.
Sejauh ini, Hendri belum ditahan, sedangkan Suparman dan Ahmad langsung ditahan di Rumah Tahanan Pakjo Palembang. ”Ini masa-masa sulit dunia olahraga Sumsel. Kami berharap derita ini tidak terulang lagi di kepengurusan KONI Sumsel periode berikutnya,” kata Zulfaini.
Penuh masalah
Pelaksana Tugas Ketua KONI Sumsel Andrie Tardiawan Utama Soetarno mengakui adanya masalah di tubuh KONI Sumsel sehingga dirinya ditunjuk sebagai pelaksana tugas ketua sejak awal Oktober lalu. Masalah muncul karena tiga unsur pimpinan terkena masalah hukum.
”Itu membuat KONI Sumsel tidak bisa menerima anggaran bantuan dari pemerintah daerah. Apalagi ketiga unsur pimpinan itu telah ditetapkan sebagai tersangka kasus terkait,” tutur Andrie yang sejatinya menjabat sebagai Wakil Ketua III KONI Pusat.
Fenomena itu pun menyulitkan Andrie untuk segera menyelenggarakan musyawarah olahraga luar biasa yang dijadwalkan pada 29 November ini. Kasus hukum yang terjadi di tubuh KONI Sumsel telah menurunkan kepercayaan Pemerintah Provinsi Sumsel. Akibatnya, butuh usaha keras untuk meyakinkan pemerintah daerah memberi bantuan anggaran agar musyawarah itu bisa dilakukan.
Andrie sebenarnya sudah menandatangani nota kesepahaman dengan Pemprov Sumsel untuk menerima anggaran sebesar Rp 4,8 miliar beberapa hari lalu. Anggaran itu, antara lain, dipakai untuk menyelenggarakan musyawarah luar biasa. Namun, hingga kini, anggaran itu belum turun. Padahal, masa tugas Andrie berakhir pada 30 November.
Jika sampai batas akhir tugasnya belum bisa menyelenggarakan musyawarah luar biasa, Andrie akan mengembalikan wewenang ketua kepada daerah. ”Memang susah, saya lihat peta anggaran KONI Sumsel, aduh memang terlalu. Maka itu, mudah-mudahan musyawarah ini bisa terlaksana dan kita bisa memilih ketua baru yang benar-benar mampu dan berkomitmen untuk memperbaiki olahraga Sumsel,” ujarnya.
Wakil Ketua I KONI Pusat Suwarno menyampaikan, segenap permasalahan yang terjadi itu menimbulkan ironi untuk olahraga Sumsel. Dengan fasilitas olahraga bertaraf dunia bekas SEA Games Jakarta-Palembang 2011 dan Asian Games Jakarta-Palembang 2018 di Kompleks Olahraga Jakabaring, Palembang, semestinya olahraga Sumsel bisa berbicara lebih banyak di tingkat nasional.
Nyatanya, seusai menjadi tuan rumah PON 2004, jumlah kontingen Sumsel terus merosot di empat PON berikutnya. Itu mengindikasikan jumlah atlet Sumsel yang bisa lolos kualifikasi PON semakin rendah. Di atas kertas, Sumsel berada di urutan ke-12 dengan 12 emas, 11 perak, dan 17 perunggu pada PON Kalimantan Timur 2008.
Kemudian, mereka melorot ke urutan ke-13 dengan 10 emas, 14 perak, dan 29 perunggu pada PON Riau 2012 dan kembali turun ke peringkat ke-21 dengan 6 emas, 11 perak, dan 14 perunggu pada PON Jawa Barat 2016.
Pada PON 2021, Sumsel sedikit membaik menjadi berada di urutan ke-17 dengan 8 emas, 4 perak, dan 17 perunggu. Akan tetapi, dalam Pekan Olahraga Wilayah Sumatera XI di Riau 2023, Sumsel berada di urutan keempat dengan 14 emas, 28 perak, dan 16 perunggu.
Di luar tuan rumah yang menjadi juara umum, Sumsel kalah dari Bangka Belitung yang berada di urutan kedua dengan 31 emas, 21 perak, dan 28 perunggu serta Sumatera Barat di peringkat ketiga dengan 22 emas, 36 perak, dan 25 perunggu.
”Dengan jumlah penduduk yang lebih besar dan fasilitas olahraga lebih mumpuni, prestasi olahraga Sumsel dinilai tidak wajar kalau kalah dari Riau, Bangka Belitung, dan Sumatera Barat,” kata Suwarno.
Mudah-mudahan musyawarah ini bisa terlaksana dan kita bisa memilih ketua baru yang benar-benar mampu dan berkomitmen untuk memperbaiki olahraga Sumsel.
Untuk itu, Suwarno meminta para pemilik suara bisa memilih ketua baru yang tepat pada Musyawarah Olahraga Luar Biasa KONI Sumsel. Selanjutnya, para pengurus diminta menciptakan suasana organisasi yang sehat dan mampu bersinergi dengan pihak-pihak lain, khususnya dengan pemerintah daerah.
”Untuk pemilihan nanti, jangan neko-neko. Pilih saja orang yang punya pengetahuan, mengerti olahraga, dan mau membawa KONI Sumsel lebih baik. Ayo, ciptakan suasana yang baik. Jangan sampai ada kegaduhan karena tidak semua orang bisa menjadi ketua,” ungkap Suwarno.
Staf Ahli Gubernur Sumsel Bidang Kemasyarakatan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Nelson Firdaus mengatakan, pihaknya berkomitmen mendukung KONI Sumsel menjadi lebih baik. Namun, Pemprov Sumsel meminta KONI Sumsel bisa menyalurkan pendanaan ke semua KONI kabupaten/kota.
Selain itu, KONI Sumsel perlu segera menetapkan sasaran jangka pendek dan panjang. ”Yang jelas, pembinaan olahraga butuh kekompakan ekstra dan harmonis dengan segala pemangku kepentingan,” kata Nelson mewakili Pejabat Gubernur Sumsel Agus Fatoni.