Sulut Minta Bantuan Jepang untuk Serap Lulusan SMK

Jepang diminta buka kuota lebih besar yang menampung lebih banyak pemagang dan tenaga kerja lulusan SMK asal Sulut. Program kemitraan ketenagakerjaan ini diharapkan dapat mengatasi masalah pengangguran terbuka.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Sebanyak 332 lulusan SMK mengikuti acara pelepasan untuk menjadi tenaga kerja terlatih di Jepang yang digelar pada Rabu (26/7/2023) di Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Manado.

MANADO, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bertekad meningkatkan jumlah pemagang dan tenaga kerja lulusan SMK di Jepang. Pada saat yang sama, pemprov masih kesulitan menciptakan lapangan kerja di ”Bumi Nyiur Melambai” pada dua kawasan ekonomi khusus.

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw mengatakan, para calon pemagang telah siap bekerja di Jepang. Apalagi, beberapa bulan terakhir, mereka sudah dibekali pelatihan. ”Ini gunanya penciptaan lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi putra-putri terbaik Sulawesi Utara,” katanya dalam siaran pers, Jumat (10/11/2023).

Steven Kandouw berkunjung ke kantor Yuime, perusahaan agrikultur berbasis di Tokyo, Jepang, Kamis (9/11/2023). Sejak pertengahan 2023, perusahaan itu menerima pemagang dan tenaga kerja dari Sulut.

Kedua belah pihak menandatangani perjanjian kolaborasi sebagai kelanjutan dari kemitraan dalam penyaluran pemagang dan tenaga kerja yang disepakati pada 10 Agustus 2023 di Manado. Dalam kesempatan itu pula Steven meminta Yuime meningkatkan kuota dari Sulut menjadi 1.000 orang per tahun.

Angka itu telah menjadi target pemprov pada Juli 2023 ketika menginaugurasi 332 lulusan SMK yang akan diberangkatkan. Steven mengatakan, para lulusan SMK telah diseleksi lalu dilatih bahasa dan keterampilan lainnya agar menjadi lebih kompetitif.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Sebanyak 332 lulusan SMK mengikuti acara pelepasan untuk menjadi tenaga kerja terlatih di Jepang yang digelar pada Rabu (26/7/2023) di Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Manado.

Ini gunanya penciptaan lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi putra-putri terbaik Sulawesi Utara.

Saat ini ada 194 SMK di Sulut. Jumlah itu hanya selisih sedikit dari jumlah SMA, tetapi lulusan SMK hanya membentuk 12,43 persen dari 1,25 juta orang yang bekerja. Angka itu sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut, Agustus 2023. Adapun proporsi tenaga kerja lulusan SMA dua kali lipat lebih banyak, yaitu 26,43 persen.

Baca juga: Sulit Ciptakan Lapangan Kerja, Sulut Kirim Lulusan SMK ke Jepang

Dengan demikian, lulusan SMK menjadi kelompok pendidikan terkecil dalam angkatan kerja Sulut yang aktif bekerja. Lulusan SD ataupun yang tak tamat justru menempati urutan pertama dengan 28,53 persen.

Untuk itu, Pemprov Sulut menggenjot program pelatihan tenaga kerja sehingga lulusan SMK bisa menjadi buruh migran di Jepang. Sekretaris Provinsi Sulut Steve Kepel menyebut ada 349 lulusan SMK yang saat ini mengikuti pelatihan untuk persiapan keberangkatan. Sebanyak 60 orang dilatih di Depok, Jawa Barat, sementara sisanya di Minahasa Utara dan Bitung.

”Nantinya, pelepasan peserta magang yang akan bekerja di Jepang akan dilakukan langsung oleh Pak Gubernur Olly Dondokambey,” kata Steve.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey secara simbolis melepas 332 lulusan SMK yang akan menjadi tenaga kerja terlatih di Jepang yang digelar pada Rabu (26/7/2023) di Kantor Gubernur Sulut, Manado.

Berdasarkan data BPS, Agustus 2023, tingkat pengangguran terbuka di Sulut menurun 0,51 persen menjadi 6,51 persen dibanding setahun sebelumnya. Itu diiringi peningkatan jumlah orang yang bekerja di sektor formal menjadi 41,86 persen. Akan tetapi, penciptaan lapangan kerja di sektor formal masih sulit.

Ini paling jelas tergambar oleh mangkraknya dua kawasan ekonomi khusus (KEK), yaitu KEK Bitung, yang dibentuk untuk industri pengolahan kelapa dan perikanan serta KEK Pariwisata Likupang. Pemprov Sulut juga memiliki rencana membangun Kawasan Industri Mongondow (Kimong) di Lolak, Bolaang Mongondow, tetapi baru mencapai tahapan awal.

KEK Bitung ditargetkan mendatangankan investasi Rp 32,89 triliun pada 2030 dan menyediakan pekerjaan bagi 34.710 orang. Namun, sejak 2019 baru Rp 1,51 triliun yang didatangkan, sementara tenaga kerja baru 559 orang. Lahan di kawasan yang telah dikuasai pemerintah bahkan baru 17,37 persen.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Para pengunjung bersantai di Pantai Paal yang terletak di Desa Marinsow, Likupang Timur, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Sabtu (16/9/2023).

Sementara itu, KEK Likupang ditargetkan mendatangkan kapital Rp 5 triliun per 2040 dan mempekerjakan 33.262 orang. Walakin, sejak 2019 baru Rp 488 miliar yang terealisasi dengan tenaga kerja 564 orang.

Akibatnya, KEK Bitung dan Likupang dikategorikan stagnan oleh Dewan Nasional KEK dan akan dievaluasi keberlanjutan statusnya pada akhir 2023. Untuk itu, Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bertekad mencarikan solusi agar peraturan pemerintah (PP) yang mendasari KEK tidak dicabut Denas KEK.

Baca juga: Beban Ekspektasi Sulut pada Pundak KEK Likupang

”Kami hadir untuk memberi solusi, bukan kasih mati. Kami akan komunikasikan secara khusus dengan Dewa Nasional KEK karena ini sudah November. Sebulan lagi akan ada upaya-upaya bersama agar tidak dicabut PP-nya,” kata anggota DPD Sulut, Stefanus Ban Liow, Senin (6/11/2023).

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Suasana KEK Bitung, Sulawesi Utara, Jumat (5/7/2019). Belum ada aktivitas berarti di dalam KEK Bitung meskipun sudah diresmikan sejak 1 April lalu.

Ketua Komite II DPD Yorrys Raweyai menyebut KEK Bitung dan Likupang punya arti strategis bukan hanya untuk Sulut, melainkan juga Indonesia. Bitung merupakan kota industri sekaligus pintu gerbang Indonesia ke kawasan pasifik, sementara Likupang disebut sebagai daerah yang menyimpan 37 persen dari keanekaragaman spesies fauna dan flora endemik di Sulut.

Baca juga: Status KEK Bitung dan Likupang Terancam Stagnan

Soal ini, Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulut Elvira Katuuk mengakui masih banyak kendala dan tantangan yang menghambat operasional kedua KEK. Ia pun berharap DPD dapat memfasilitasi sebuah solusi mengingat efek pengganda KEK sangat besar bagi kesejahteraan warga Sulut.