Data Geospasial Dukung Pembangunan Berkelanjutan

Badan Informasi Geospasial menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asia Pacific Geospatial Forum 2023 di Kuta, Badung, Bali, Senin (6/11/2023). Informasi rupabumi mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Badan Informasi Geospasial (BIG) menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asia Pacific Geospatial Forum 2023. Acara Asia Pacific Geospatial Forum 2023 di Kuta, Badung, Bali, dibuka Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto (tengah), yang ditandai dengan pemukulan kulkul atau kentungan.

BADUNG, KOMPAS — Data rupabumi atau geospasial memberikan informasi yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Informasi geospasial berbasis bidang tanah menjadi lapisan dasar untuk informasi pertanahan dan tata ruang yang dimanfaatkan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyampaikan hal itu saat pembukaan Asia Pacific Geospatial Forum 2023 di Kuta, Badung, Bali, Senin (6/11/2023). Menurut dia, informasi geospasial menjadi sumber data yang dapat dimanfaatkan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dan swasta selain digunakan untuk kepentingan internal. Sebab, data itu memberikan informasi mengenai kepemilikan lahan, penggunaan lahan, nilai lahan, ataupun penguasaan lahan.

Dalam sambutannya, Hadi mengungkapkan, dari 158 informasi geospasial tematik (IGT) atau peta tematik, terdapat 18 peta tematik, yang menjadi tanggung jawab Kementerian ATR/BPN berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000. Hal itu mengintegrasikan informasi geospasial lintas kementerian dan lembaga yang menjadi acuan pemerintah dalam menjalankan percepatan pelaksanaan pembangunan.

”Informasi geospasial tematik menjadi data geospasial utama dan menjadi panglima dalam penyusunan RTRW (rencana tata ruang wilayah) ataupun RDTR (rencana detail tata ruang),” kata Hadi dalam sambutannya dalam acara pembukaan Asia Pacific Geospatial Forum (APGF) 2023, Senin (6/11/2023).

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto memberikan sambutan dalam pembukaan acara Asia Pacific Geospatial Forum 2023 di Kuta, Badung, Bali, Senin (6/11/2023). Badan Informasi Geospasial menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asia Pacific Geospatial Forum 2023.

Baca juga: Badan Informasi Geospasial Targetkan Percepatan Pengadaan Peta Dasar

Bagi Indonesia, informasi geospasial menjadi penting karena Indonesia termasuk negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki luas wilayah sekitar 8,3 juta kilometer persegi dengan luas wilayah daratan tidak kurang dari 1,97 juta kilometer persegi.

Lebih lanjut Hadi mengatakan, terdapat 126 juta bidang tanah di Indonesia yang harus dipetakan. Hadi mengklaim, sampai akhir 2023 sudah 108,5 juta bidang tanah yang sudah dipetakan sesuai kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Kementerian ATR/BPN menargetkan pemetaan seluruh bidang tanah itu akan dapat dituntaskan hingga akhir 2025.

Informasi geospasial menjadi penting karena Indonesia termasuk negara kepulauan terbesar di dunia.

Hadi juga menyatakan, Kementerian ATR/BPN berinovasi dan menyusun strategi dalam pengayaan informasi sehingga data pertanahan dan ruang juga berguna bagi pemangku kepentingan dari eksternal Kementerian ATR/BPN, di antaranya melalui portal antarmuka (interface) bhumi.atrbpn.go.id untuk memfasilitasi keterbukaan informasi publik.

APGF merupakan forum sidang dan pertemuan komunitas geospasial di Asia Pasifik. Forum APGF 2023 diketuai oleh Indonesia dan diikuti delegasi dari lebih dari 50 negara di Asia Pasifik. Forum ini juga dihadiri kalangan komite pakar geospasial dari kawasan lain, seperti Arab, Eropa, dan Amerika. Penyelenggaraan APGF 2023 juga dirangkai dengan penyerahan Bhumandala Award 2023, yakni apresiasi dan penghargaan atas inovasi pemanfaatan informasi geospasial.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto (tengah) menuju ruang acara Asia Pacific Geospatial Forum 2023 didampingi Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai (kanan) di Kuta, Badung, Bali, Senin (6/11/2023). Badan Informasi Geospasial menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asia Pacific Geospatial Forum 2023.

Baca juga: Aspek Budaya dan Sejarah Unsur Penting Penamaan Rupabumi

Kepala Badan Informasi Geospasial Muh Aris Marfai menyatakan, pemanfaatan informasi geospasial di kementerian dan lembaga ataupun di lingkungan pemerintah daerah sudah meningkat serta membaik. Dalam penilaian Bhumandala Award 2023, menurut Aris, ada sekitar 70 inovasi pemanfaatan informasi geospasial, baik dari kementerian dan lembaga maupun dari pemerintah daerah.

Pertemuan APGF 2023 di Kuta, Badung, mengangkat tema ”Embracing Geospatial Innovation for Sustainable World”. Terkait hal itu, Aris mengatakan, forum sidang dan pertemuan di Bali mengangkat upaya kolaborasi sesama praktisi dan komunitas geospasial di Asia Pasifik dan global bersama pemangku kepentingan dari sektor swasta.

Keketuaan Indonesia dalam forum komunitas informasi geospasial strategis dalam mengomunikasikan kepentingan regional Asia dan Pasifik dalam forum global.

”Kami ingin mengenalkan penggunaan informasi geospasial di Indonesia sudah maju. Artinya, ini akan mendukung proses investasi dan membuka peluang investasi dari negara Asia Pasifik lainnya. Kami berharap melalui forum yang dihadiri 51 negara ini bisa berbagi pengalaman dan meningkatkan kolaborasi untuk bisa memacu pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik, khususnya di Indonesia,” kata Aris.

President of The United Nations Global Geospatial Information Management (UN GGM) Asia Pasifik Antonius Bambang Wijanarto mengatakan, kawasan Asia dan Pasifik meliputi negara-negara yang kompleks dan beragam. Antonius menyatakan keketuaan Indonesia dalam forum komunitas informasi geospasial menjadi strategis dalam mengomunikasikan dan juga menjembatani kepentingan regional Asia dan Pasifik dalam forum global terkait upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).