AMPI Jateng Belum Terima Usulan Pendaftaran Gibran

AMPI Jateng siap menyambut Gibran Rakabuming Raka yang santer dikabarkan bakal gabung dengan Golkar melalui organisasi sayap partai itu.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Gestur bakal calon wakil presiden yang diusung Partai Golkar Gibran Rakabuming Raka (kanan) seusai menerima surat keputusan Partai Golkar yang diserahkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kiri) dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (21/10/2023).

SEMARANG, KOMPAS — Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka santer dikabarkan bergabung dengan Partai Golkar melalui organisasi sayap partai berlambang beringin tersebut, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI). Kendati demikian, hingga Senin (23/10/2023), AMPI Jawa Tengah belum menerima pendaftaran Gibran. Organisasi itu disebut bisa menampung siapa pun, termasuk anggota partai lain.

Ketua AMPI Jateng Bondan Bomo S Aji mengatakan, dirinya telah mendengar kabar terkait bergabungnya Gibran ke organisasinya. Kabar itu mencuat setelah Gibran menemui Pengurus Pusat AMPI di Jakarta, Sabtu (21/10/2023). Bondan menyambut baik kabar itu dan bertekad untuk membantu Gibran dalam mengurus proses pendaftaran di organisasi tersebut.

”Kalau memang Mas Gibran mau masuk di kepengurusan Jateng kami malah siap membantu 1 x 24 jam, siap menyambut beliau. Mekanisme pendaftaran AMPI itu langsung, tinggal gabung saja. Nanti kami buatkan kartu anggota. Sehari bisa langsung jadi,” kata Bondan saat dihubungi, Senin (23/10/2023).

Baca juga: Jokowi Restui, Prabowo Pilih Gibran

Menurut Bondan, AMPI adalah organisasi yang secara historis dibentuk dan dirikan oleh Golkar. Namun, siapa pun yang ingin bergabung diperbolehkan, tanpa melihat latar belakang pendidikan, pekerjaan, maupun keanggotaan partai.

”Pelajar, mahasiswa, sampai pegawai negeri sipil yang penting usianya di bawah 40 tahun, boleh gabung dengan AMPI. (Anggota) partai lain pun boleh saja bergabung, tapi (penyampaian) aspirasi politiknya melalui Golkar,” imbuhnya.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Bakal calon wakil presiden yang diusung Partai Golkar Gibran Rakabuming Raka saat hadir dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (21/10/2023).

Dihubungi terpisah, Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jateng Wihaji juga mengaku belum tahu terkait rencana Gibran bergabung di Golkar ataupun organisasi sayap Golkar. Jika memang hal itu terjadi, Wihaji meyakini, keputusan itu pasti telah dipikirkan secara matang.

”Sebagai salah satu partai politik besar di Indonesia, Golkar welcome kepada siapa pun yang akan masuk, tidak pandang bulu. Kalau tentang Gibran, saya yakin sudah matang apa yang akan diputuskan beliau selaku anak bangsa, demi kontribusi terbaik untuk negara dan bangsa,” ujar Wihaji.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep saat berkunjung ke Semarang, Minggu (22/10/2023) malam, mengatakan, belum mendapatkan informasi terkait rencana Gibran berpamitan dari PDI-P. Menurut informasi yang ia dapatkan, Gibran sempat ditawari oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

Baca juga: Tak Hadir Saat Pengumuman Bakal Cawapres, Gibran ke Mana?

”Kemarin, kan, (Gibran) ditawari Pak Airlangga, masuk ke Golkar. Tapi kalau mau masuk PSI, ya alhamdulillah. Kalau enggak, ya, sudah,” ucap Kaesang.

Pada Minggu malam, Gibran telah diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto. Artinya, Gibran akan berkompetisi melawan pasangan bakal capres dan cawapres yang diusulkan partainya, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Adapun, pada Senin, Gibran belum secara gamblang menjelaskan status keanggotaannya di PDI-P.

”Saya sudah berkomunikasi dengan Mbak Puan dan Pak Arsjad. Itu jawaban saya,” kata Gibran (Kompas.id, 23/10/2023).

KOMPAS/PRIYOMBODO

Ketua Umum Partai Gerindra yang juga bakal calon presiden Prabowo Subianto didampingi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kiri) dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kanan) saat mengumumkan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden yang diusung KIM di rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (22/10/2023) malam.

Secara terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI-P Surakarta FX Hadi Rudyatmo mengaku tidak memedulikan soal pengusungan Gibran sebagai cawapres pendamping Prabowo. Ia memilih untuk konsisten melakukan kerja-kerja pemenangan pasangan yang diusung partainya, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Itu sikap yang bisa ditunjukkannya selaku kader militan.

”Soal deklarasi (Gibran) yo wis ben (ya biarkan saja). Ra ngurus (tidak mengurus) isu-isu lainnya,” ujar Rudy, saat ditemui, Minggu (22/10/2023) malam.

Rudy juga tak ingin ambil pusing mengenai dinamika politik yang menyangkut Gibran. Apalagi soal etika politik dari politisi muda tersebut lewat segala manuvernya. Ia merasa tak layak menilai orang lain. Pihaknya pun selalu melihat sisi positif Gibran sejak masih menjadi kader PDI-P. Untuk itu, ia mengaku tak perlu kecewa dengan manuver politik yang terjadi sedemikian rupa.

Problem kaderisasi

Pengamat politik Universitas Diponegoro, Fitriyah, mengatakan, politisi berpindah partai jelang pemilihan umum bukanlah fenomena baru. Sebelumnya dalam Pemilihan Gubernur Jateng 2013, Bibit Waluyo yang merupakan kader PDI-P, diusung oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional.

Perpindahan kader dari partai satu ke partai lain, kata Fitriyah, menandakan adanya persoalan serius terkait kaderisasi di partai-partai politik.

”Supaya (kaderisasi) tidak bermasalah, harus ada demokrasi di internal partai, ada aturan yang tegas dan jelas tentang apa yang boleh maupun tidak boleh dilakukan, termasuk sanksinya apa. Setiap kader sebaiknya melewati proses dari bawah dulu, baru ke tingkat-tingkat atasnya. Hal ini kalau bisa dijadikan persyaratan bagi kader yang ingin mengisi pos-pos suksesi internal partai maupun menduduki jabatan publik,” tutur Fitriyah.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Bayangan para kader Partai Golkar menanti kehadiran Gibran Rakabuming Raka dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (21/10/2023).

Menurut Fitriyah, perjuangan seorang kader dari bawah perlu dilalui sebagai salah satu upaya membangun loyalitas. Sehingga kader tidak mudah berpindah partai. Setelah terpilih, kader-kader yang telah diberi kesempatan mengisi pos suksesi internal partai maupun menduduki jabatan publik juga memiliki tanggung jawab untuk selalu memperjuangkan visi dan misi partainya, bukan visi misi pribadinya.

Selain ada kendala kaderisasi, fenomena pindah-pindah partai juga ditengarai sebagai gejala bahwa partai hanya dijadikan kendaraan politik. Hal itu terjadi lantaran adanya pergeseran perilaku pemilih, dari yang semula memilih partai menjadi memilih sosok. Sosok yang banyak dipilih masyarakat itulah yang kemudian ramai-ramai diburu oleh partai politik.

”Partai itu juga ada kecenderungan untuk memilih calon populer, kader instan yang tidak dijamin akan bertahan dalam jangka panjang. Itulah yang kemudian menyebabkan kemunculan orang-orang yang dengan gampang pindah partai,” imbuhnya.