Kinerja Perbankan Membaik, OJK Dorong Inklusi Keuangan di Sulut
OJK akan menyelenggarakan Bulan Inklusi Keuangan demi mendukung target layanan keuangan bagi 90 persen rakyat Indonesia.
Oleh
KRISTIAN OKA PRASETYADI
·3 menit baca
MANADO, KOMPAS — Otoritas Jasa Keuangan akan menyelenggarakan Bulan Inklusi Keuangan demi mendukung target nasional cakupan layanan keuangan kepada 90 persen rakyat Indonesia pada 2024. Di Sulawesi Utara, hal ini bertepatan dengan peningkatan signifikan kinerja sektor perbankan.
Melalui siaran pers, Selasa (17/10/2023), Kepala Kantor OJK Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara Winter Marbun mengatakan, Bulan Inklusi Keuangan yang diinisiasi pada 2016 sudah berlangsung sejak awal Oktober. Perayaan puncaknya akan digelar pada Jumat-Sabtu (20-21/10/2023) di kompleks Menara Alfa Omega, Tomohon.
”Puncak kegiatan Bulan Inklusi Keuangan akan kami lakukan serentak di ibu kota tiga provinsi dengan fun walk yang diikuti para pegawai lembaga jasa keuangan dan masyarakat umum,” kata Winter di Manado.
Ini adalah strategi OJK dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat agar memahami berbagai layanan keuangan dan sejahtera secara finansial. ”Rangkaiannya mencakup berbagai kegiatan, seperti fasilitasi kredit bagi masyarakat dan pelaku UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah),” katanya.
Dengan menggandeng seluruh bank anggota Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Sulut, masyarakat juga dapat mengenal lebih banyak jasa keuangan melalui pameran produk tabungan dan investasi yang disertai insentif. Di samping itu, akan diserukan pula agenda yang dikampanyekan FKIJK, seperti waspada pinjaman daring (online) dan investasi bodong.
Hal ini dilakukan antara lain melalui penyelenggaraan World Investor Week 2023 dengan tujuan perlindungan investor pasar modal pada 12 Oktober lalu. Winter mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia Sulut dan PT MNC Sekuritas cabang Manado untuk menggelar sosialisasi di Universitas Klabat, Minahasa Utara.
”Seluruh rangkaian kegiatan ini ditujukan untuk berbagai segmen masyarakat, dari masyarakat umum, penyandang disabilitas, pelajar, pekerja migran, pelaku UMKM, sampai industri jasa keuangan,” kata Winter.
Penyelenggaraan Bulan Inklusi Keuangan di Sulut bertepatan dengan peningkatan performa layanan keuangan yang dicatat oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan (BI KPw) Sulut. Hal ini ditunjukkan oleh perbaikan intermediasi bank, utamanya penyaluran kredit sepanjang triwulan III-2023 yang naik 10,78 persen ke sekitar Rp 50 triliun, melaju dari 5,77 persen pada bulan sebelumnya dengan tingkat kredit macet (NPL) sekitar 2 persen.
Kepala KPw BI Sulut Andry Prasmuko menyebut kredit UMKM membentuk 27,98 persen dari keseluruhan kredit yang disalurkan. ”Dari segi wilayah, kredit UMKM terbesar masih di Kota Manado, yaitu dengan pangsa 53,99 persen,” ujarnya.
Pada saat yang sama, dana pihak ketiga yang dihimpun tumbuh 5,12 persen dari Rp 28,46 triliun menjadi Rp 30,19 triliun. Hal ini beriringan dengan semakin populernya penggunaan metode pembayaran Kode Respons Cepat Standar Indonesia (QRIS). Jumlah yang menggunakannya mencapai 225.054 pedagang (merchant).
”Jadi sudah banyak sekali yang bisa menerima pembayaran dengan QRIS. Namun, mungkin masih ada kendala seperti ada pedagang yang tidak mau pakai QRIS. Itu perlu sosialisasi lebih kencang dari kami,” kata Andry.
Hingga akhir 2023, Andry memprediksi kinerja ekonomi di Sulut akan membaik seiring prospek ekonomi global karena pembatasan kegiatan masyarakat akibat Covid-19 telah ditiadakan. Pariwisata pun akan lebih baik seiring mobilitas dan konsumsi domestik masyarakat.
Jadi sudah banyak sekali yang bisa menerima pembayaran dengan QRIS. Namun, mungkin masih ada kendala seperti ada pedagang yang tidak mau pakai QRIS.
Sementara itu, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Manado Joy Elly Tulung menyebut para pengusaha di sektor riil dan keuangan dapat menjaga optimisme karena prospek yang baik. Ekonomi Sulut pun diprediksi akan tumbuh di atas rata-rata nasional yang diperkirakan 2-4 persen.
”Tentu ini karena sinergi yang baik antara Bank Indonesia, OJK, dan semua pihak lainnya. Pemprov juga bekerja dengan baik melalui TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) sehingga pertumbuhan ekonomi dan inflasi bisa dijaga,” katanya.