Penyaluran Kredit di Sulut Meningkat, UMKM Didorong Terus Berproduksi
Peningkatan penyaluran kredit di Sulut sepanjang paruh pertama 2023 diiringi penurunan kredit macet. Pemerintah dan perbankan pun terus mendorong para pengusaha, terutama UMKM, untuk memanfaatkan fasilitas kredit.
Oleh
KRISTIAN OKA PRASETYADI
·5 menit baca
Berbagai produk makanan dipamerkan dalam gelaran KUR Festival dan UMKM Goes to Capital Market di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (28/9/2022). Hingga September, penyaluran KUR di Sulut baru Rp 1,8 triliun, sekitar 0,48 persen dari Rp 373,17 triliun yang disediakan pemerintah pusat.
MANADO, KOMPAS — Peningkatan penyaluran kredit di Sulawesi Utara sepanjang paruh pertama tahun 2023 diiringi penurunan kredit macet. Pemerintah dan perbankan pun terus mendorong para pengusaha, terutama pengusaha mikro, kecil, dan menengah, untuk memanfaatkan fasilitas kredit demi menambah geliat perekonomian.
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Sulut, Gorontalo, dan Maluku Utara (OJK Sulutgomalut) Winter Marbun menyebut, kinerja industri jasa keuangan di ketiga daerah stabil. ”Ini tecermin dari fungsi intermediasi berjalan baik, likuiditas memadai, serta profil risiko yang tetap terjaga,” ujarnya melalui siaran pers, Senin (14/8/2023).
Di Sulut, aset industri perbankan secara keseluruhan meningkat dari Rp 79,02 triliun pada Juni 2022 menjadi Rp 85,07 triliun per Juni 2023. Penggalangan dana pihak ketiga secara tahunan pun naik 3,03 persen, dari Rp 28,46 triliun menjadi Rp 29,39 triliun.
Perkembangan ini mengizinkan bank mendongkrak penyaluran kredit dari Rp 42,82 triliun selama semester I-2022 menjadi Rp 45,29 triliun selama periode sama pada 2023. Ini diiringi dengan perbaikan angka kredit macet dari 3,43 persen menjadi 2,65 persen.
Hampir 60 persen dari kredit yang disalurkan ke masyarakat, yakni Rp 26,85 triliun, bersifat konsumtif, sementara kurang dari sepertiga digunakan untuk modal kerja. ”Pertumbuhan kredit terutama berasal dari sini (modal kerja) sebesar 8,3 persen year-on-year, diikuti kredit konsumsi yang tumbuh 6,58 persen,” kata Winter.
Pertumbuhan pada penyaluran modal kerja ini dipengaruhi meningkatnya pinjaman dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari Rp 12,57 triliun menjadi Rp 13,32 triliun. Menurut Winter, ini mencerminkan buah dari kinerja tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) yang dibentuk di semua kabupaten/kota serta di tingkat provinsi.
”TPAKD Provinsi Sulut tahun 2023 berfokus pada pengembangan UMKM melalui program KUR (kredit usaha rakyat) Bohusami di sektor ekonomi prioritas, yaitu perdagangan, pariwisata, peternakan, pertanian perikanan, dan UMKM perempuan. Kami laksanakan juga sosialisasi dan edukasi kecakapan dan kemampuan mengakses lembaga keuangan formal,” katanya.
KUR Bohusami adalah produk unggulan Bank Sulut dan Gorontalo (BSG) sehingga program ini berlangsung juga di Gorontalo meski serapannya jauh lebih kecil. Di Sulut, realisasi sepanjang semester I-2023 adalah Rp 1,37 triliun, sudah 49 persen dari realisasi 2022. Di Gorontalo, realisasinya baru Rp 435 miliar atau Rp 27,8 persen total tahun lalu.
Tahun ini, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana Rp 450 triliun dari APBN untuk KUR. Winter pun menyatakan akan meningkatkan kualitas koordinasi dalam TPAKD agar Sulut bisa berkontribusi lebih besar dalam menyerap dana KUR.
”Salah satu program kerja kami (dengan pemerintah daerah) adalah membuat TPAKD. Kami bersyukur bisa bersinergi dengan lembaga keuangan. Kami harap bisa lebih banyak lagi bantuan atau produk lembaga keuangan yang bisa kita tawarkan dan bisa digunakan sehingga kesejahteraan bisa semakin meningkat,” kata Winter.
Pemerintah pusat pun turut serta dalam upaya ini, salah satunya melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Dalam kunjungan kerja ke Sulut, pekan lalu, Menparekraf Sandiaga Uno membuka pameran serta pelatihan bagi para pegiat UMKM, baik di kota maupun desa.
Salah satunya pameran Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI) 2023 Manado yang memberikan ruang bagi 27 pengusaha mikro berpameran di Mal Manado Town Square. Para pengusaha tersebut adalah finalis regional AKI dari Sulut dan Gorontalo.
Melalui kompetisi, diharapkan para pengusaha semakin giat berproduksi. Sebab, UMKM memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap peningkatan konsumsi masyarakat lewat produk-produk mereka, mulai dari kuliner, kriya, hingga busana.
”UMKM ini harus kita berdayakan karena 97 persen lapangan kerja itu diciptakan oleh UMKM. Target menciptakan 4,4 lapangan kerja (di bidang parekraf) kami perjuangkan melalui UMKM, sesuai dengan program pemerintah, yaitu Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia,” kata Sandiaga.
Target ini juga dilakukan dengan melatih para pengurus desa wisata serta kelompok perajin yang tergabung di dalamnya. Ada 13 perwakilan desa wisata di Sulut dan Gorontalo yang mendapatkan bimbingan teknis di Tomohon tentang peningkatan kapasitas produksi dan pemasaran potensi desa wisata.
Sementara itu, BSG selaku bank pembangunan daerah di Sulut dan Gorontalo terus berupaya meningkatkan penyaluran kredit, salah satunya melalui lembaga keagamaan. Pekan lalu, misalnya, BSG menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Gereja Masehi Injili Sangihe-Talaud (GMIST) mengenai fasilitas kredit konsumtif umum (KSU) kepada anggota sinode.
Secara garis besar, KSU ini sama seperti kredit konsumtif pada umumnya, tetapi ditujukan kepada tokoh lembaga agama GMIST, misalnya pendeta. Syarat-syarat yang harus dipenuhi pun tak berbeda, antara lain pas foto, KTP, nomor pokok wajib pajak (NPWP), dan kartu keluarga.
Direktur Utama BSG Revino Pepah menyebut MoU ini sebagai langkah penting mendukung pengembangan kegiatan keagamaan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud. ”Kami harap ini menjadi contoh kolaborasi positif antara lembaga keagamaan dan lembaga perbankan,” ujarnya.
Di luar perbankan, penyaluran kredit oleh industri keuangan nonbank Sulut juga meningkat. Per Juni 2023, terdapat 568.004 kontrak pembiayaan dengan nilai Rp 6,98 triliun. Capaian ini naik 9,37 persen dari Juni 2022. Namun, rasio pembiayaan macet (NPF) meningkat tipis dari 3,11 persen ke 3,35 persen.