Kejar Target Pendataan, Kementerian ATR/BPN Bangun Kolaborasi

Pemerintah targetkan 126 juta bidang tanah di Indonesia selesai terpetakan paling lambat 2025. Sekarang masih 18,6 juta bidang belum terdaftar.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Virgo Eresta Jaya (baju putih) di sela peresmian Pelayanan Langsung Masyarakat KJSB, Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kamis (5/10/2023).

CIREBON, KOMPAS — Pemerintah bangun kolaborasi demi percepat capaian target pemetaan 126 juta bidang tanah. Saat ini, masih 18,6 juta bidang belum terdaftar.

Pengukuran dan pemetaan ditargetkan selesai pada 2025. ”Saat ini baru 107,4 juta (bidang tanah terdata). Jadi, kami masih ada tunggakan target lagi, 18,6 juta bidang tanah,” ucap Virgo Eresta Jaya, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN, di Cirebon, Jawa Barat, Kamis (5/10/2023).

Pihaknya mendaftarkan rata-rata 7 juta bidang tanah per tahun. Sebanyak 6,4 juta tanah di antaranya didaftarkan gratis. Itu melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh pemerintah. Sekitar 560.000 bidang tanah merupakan pengukuran inisiatif masyarakat dan Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB).

Baca juga: Menteri ATR/BPN Kembali Tegaskan Akan Gebuk Mafia Tanah

Virgo menilai, partisipasi warga masih kurang. Ini menjadi salah satu kendala dalam percepatan pemetaan tanah. Warga terkendala mengurus karena lokasinya jauh. ”Padahal, kami sudah permudah bantu mengukur,” ujarnya. Pihaknya berharap masyarakat akan lebih aktif mendaftarkan tanahnya.

Selain melalui kantor badan pertanahan di daerah, warga juga bisa mengakses KJSB untuk membantu pendaftaran tanah. Layanan KJSB berbayar.

Virgo mengakui, jumlah petugas di BPN yang terbatas tak jarang menyebabkan pengukuran lahan tersendat. Lewat dukungan KJSB, ia berharap realisasi pengukuran tanah bisa lebih cepat.

Dengan adanya kolaborasi, (pendaftaran bidang tanah) yang tadinya di angka sekitar 500.000 bisa naik jadi sejuta (bidang tanah).

Pihaknya juga mendorong peningkatan pelibatan masyarakat. Realisasinya lewat masyarakat KJSB. Kamis ini, Virgo meresmikan secara simbolis pelayanan langsung masyarakat KJSB di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Dengan dukungan masyarakat, KJSB lebih luas, warga punya lebih banyak pilihan mengurus lahan.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Virgo Eresta Jaya (tengah).

”Dengan adanya kolaborasi ini, (pendaftaran bidang tanah) yang tadinya di angka sekitar 500.000 bisa naik jadi sejuta (bidang tanah) sehingga 2025, kekurangan (pendataan) 18,6 juta bidang ini bisa tercapai,” ujar Virgo.

Baca juga: Problem Pertanahan Mendominasi Pengaduan di Ombudsman

Pihaknya akan memantau layanan itu untuk mengukur efektivitasnya. Ia juga mengimbau masyarakat agar segera mematok lahannya.

Kendala lainnya adalah biaya dalam pemetaan lahan. Meski tidak menyebut anggaran untuk pendataan tanah, pihaknya telah mengubah metodologi dalam pengukuran tanah melalui pemotretan menggunakan drone, pesawat nirawak untuk mengukur luas area. ”Dengan efisiensi ini, kami bisa menambah jumlah bidang (yang didaftarkan) dari 7 juta per tahun,” ucap Virgo.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Hilmy Rivai menilai, kehadiran KJSB dapat memudahkan masyarakat mengurus pengukuran dan pendataan tanah. Terlebih untuk warga yang tinggal di wilayah timur Cirebon yang harus menempuh sekitar satu jam untuk mencapai Kantor Pertanahan Cirebon.

Petugas melayani pengurusan pendataan dan sertifikasi tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kamis (5/10/2023).

Saat ini, baru 670.173 bidang tanah atau sekitar 50 persen dari 1,3 juta bidang terpetakan di Cirebon. ”Dengan dibukanya pelayanan langsung masyarakat ini, diharapkan dapat mempercepat pengukuran tanah sehingga peta tanah Kabupaten Cirebon lengkap pada 2025,” ucapnya. Selain itu, pihaknya juga mengurus sertifikasi tanah aset pemda.

Baca juga: Ulah Mafia Tanah Hambat Pendataan Lahan

Benning Hafidah Kadina, pimpinan KJSB Benning dan Rekan mengatakan, BPN di daerah masih kekurangan tenaga. Pengukuran tanah pun harus bergantian karena petugas terbatas. Pihaknya turut serta mendukung percepatan pengukuran. ”Dengan adanya KJSB, prosesnya bisa lebih cepat. Kami punya 14 surveyor. Kami juga berharap bisa melayani daerah selain Cirebon,” ucapnya.