Beban Ekspektasi Sulut pada Pundak KEK Likupang

KEK Likupang diharapkan dapat menumbuhkan sumber pertumbuhan baru bagi Sulawesi Utara melalui sektor pariwisata. Untuk itu, badan usaha pengelola KEK diminta mengakselerasi aliran investasi.

ANTARA/ADWIT B PRAMONO

Foto udara kondisi jalan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Kamis (14/9/2023). Kementerian PUPR menggelontorkan Rp 163,7 miliar untuk membuat, memperbaiki, dan merevitalisasi jembatan dan jalan penghubung sejumlah desa serta obyek wisata di KEK Likupang.

Jalan aspal mulus bergaris putus-putus kuning itu membentang panjang membelah bukit-bukit di pesisir Tanjung Likupang. Ia berujung di sebuah bundaran yang semestinya kini menjadi simpul sentral Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Likupang sekaligus monumen motor pembangunan di timur Indonesia melalui sektor pariwisata.

Konon, sebuah patung, entah apa bentuknya, akan dibangun di bundaran itu untuk menyambut kedatangan para pelancong dalam dan luar negeri dengan kemegahannya. Namun, kira-kira tiga tahun setelah bundaran itu selesai dibangun, hanya rumput liar yang tumbuh meninggi di sana.

Gemerisiknya karena tiupan angin selatan yang kering dan panas kini jadi satu-satunya suara yang terdengar di sana. Itu jauh dari ingar-bingar pariwisata yang diharapkan ketika Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2019 untuk meresmikan eksistensi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang di atas lahan 197,4 hektar.

Hamparan tanah itu sudah dimiliki PT Minahasa Permai Resort Development (MPRD) sejak 1989 sehingga perusahaan itu pula yang ditunjuk jadi Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK Likupang. Tugasnya, membangun kawasan dan mendatangkan investor lain di bidang akomodasi dan obyek pariwisata, dan segala fasilitas penunjangnya.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Kekosongan tampak di bundaran KEK Pariwisata Likupang di Likupang Timur, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, pada Kamis (14/9/2023). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menggelontorkan dana sebesar Rp 163,7 miliar untuk membuat dan merevitalisasi jalan serta jembatan sepanjang lebih kurang 49 kilometer, tetapi pengembangan kawasan terhambat oleh lambatnya arus investasi serta masalah kepemilikan lahan.

Menurut proyeksi, KEK Likupang akan mendatangkan investasi sebesar Rp 5 triliun hingga tahun 2040. Wujudnya, antara lain, dermaga marina dan kota tepi laut (waterfront city), resor serta vila kelas premium dan menengah, serta pusat konservasi dan ekowisata yang akan menjadi rumah bagi satwa-satwa endemik Wallacea, seperti tarsius dan aneka rangkong.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sekaligus mengepalai Sekretariat KEK Sulut, Elvira Katuuk, menyebut investasi sebesar itu akan membawa efek pengganda (multiplier effect) dan tetesan (trickle-down effect) yang luar biasa. Pembangunan infrastruktur di kawasan akan diikuti penyerapan tenaga kerja yang ditargetkan mencapai 65.300 orang.

Baca juga: Politeknik Pariwisata Manado Ditargetkan Beroperasi Penuh 2024

Dengan kehadiran KEK Likupang, kontribusi sektor akomodasi dan makan minum pada produk domestik regional bruto (PDRB) Sulut yang pada triwulan II-2023 sekitar 1,6 persen atau Rp 695,45 miliar bisa meningkat. ”Targetnya ke 4 persen dari kontribusi pariwisata. Kalau KEK ini berjalan sampai seterusnya, tentu PDRB kita akan lebih besar,” kata Elvira.

Dengan begitu, lanjut Elvira, Sulut akan mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang membentuk lebih dari seperlima bagian PDRB-nya. Jurang ketimpangan pertumbuhan antara timur dan barat Indonesia pun akan dapat ditutup.

ANTARA/ADWIT B PRAMONO

Foto udara kondisi jalan di Desa Marinsow, KEK Pariwisata Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Kamis (14/9/2023). Pemerintah melalui Kementerian PUPR menggelontorkan anggaran Rp163,7 miliar untuk membuat, memperbaiki, serta merevitalisasi jembatan dan ruas jalan sepanjang 49.63 km yang menghubungkan sejumlah desa dan obyek wisata di KEK Likupang untuk mendukung pengembangan Destinasi Superprioritas (DSP) Pariwisata.

”Tidak bisa kalau tidak ada pusat pertumbuhan baru yang sengaja di-create melalui intervensi dari pemerintah. Inilah usaha Pak Gubernur (Olly Dondokambey) untuk mengangkat Sulut melalui koneksinya yang kuat sehingga Likupang ditetapkan pemerintah pusat sebagai satu dari lima DPSP (Destinasi Pariwisata Superprioritas),” kata Elvira.

Pemprov Sulut juga telah berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk mendirikan Politeknik Pariwisata Manado. Dalam jangka panjang, sekolah vokasi itu dapat menampung 2.000-3.000 mahasiswa setiap tahun ajaran.

Olly pun yakin, sekolah vokasi itu akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di Sulut, yang pada 2022 mencapai 5,42 persen. Apalagi, ia sadar, akan sulit bagi Sulut untuk bergantung pada sektor lain, seperti industri pengolahan yang kontribusinya pada PDRB hanya sekitar 10 persen.

“Sektor industri sulit berkembang karena Sulut jauh dari Jakarta. Yang jelas cuma bisa industri pertanian di sini. Terbatas itu (untuk menyerap) orang kerja,” katanya.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Para pengunjung bersantai di Pantai Paal yang terletak di Desa Marinsow, Likupang Timur, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, pada Sabtu (16/9/2023). Pantai yang terletak di dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang itu dikelola badan usaha milik Desa Marinsow dengan penghasilan yang dapat mencapai Rp 50 juta per bulan.

Investasi

Akan tetapi, sampai sekarang bentuk fisik KEK di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, itu belum nampak. Bahkan, tak ada satu pun restoran di sana kecuali warung-warung rumahan milik warga desa sekitar. Resor pun hanya ada satu, yaitu The Pulisan yang sebagian sahamnya dimiliki PT MPRD sendiri.

Kendati begitu, Leo Rustandi, pemilik sekaligus Direktur Investasi dan Pengembangan Pariwisata PT MPRD, mengaku tak terlalu khawatir. Sebab, dengan mengangkat konsep pariwisata regeneratif, yang lebih penting adalah menjaga kelestarian hutan di daratan serta alam bahari di wilayah tanjung sebagai objek wisata alam yang berkesinambungan.

Konsep ini akan diejawantahkan secara holistik agar komunitas setempat, termasuk yang tak bekerja di bidang pariwisata, bisa turut memetik keuntungan dalam rantai ekonomi sirkular. Contohnya, dengan menjaga terumbu karang di sekitar KEK, hasil tangkapan nelayan akan stabil.

“Supply chain (rantai pasok) kita bisa jadi net zero (tanpa emisi karbon) karena mayoritas supply makanan bisa didapat dari lahan sekitar dan laut yang ada di depan kita. Kami akan coba akuakultur dengan lobster atau ikan yang konsumsinya di dalam KEK sendiri. Kalau hasilnya besar, ini bisa jadi produk tambahan untuk ekspor, dan ini sustainable,” kata Leo.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Rombongan pegawai pemerintahan serta pengusaha asal Polandia yang dipimpin Duta Besar Polandia untuk Indonesia, Beata Stoczynska, berkunjung di kompleks amfiteater Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang di Desa Pulisan, Likupang Timur, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Jumat (15/9/2023). Mereka menjajaki investasi di beberapa bidang, seperti pengolahan sampah, energi hijau, serta perhotelan.

Hal yang sama juga akan diterapkan dengan menjaga hutan di area KEK, termasuk di area yang dinamai Wallace Conservation Likupang. Dengan begitu, ujar Leo, area hutan yang dibabat demi mendirikan bangunan-bangunan tak akan luas. “Kita tidak akan melihat bangunan-bangunan besar, tapi lebih banyak spot untuk vila atau bungalow.”

Satu-satunya area dengan pembangunan gedung-gedung besar hanyalah waterfront city serta dermaga marina yang akan menjadi dermaga bagi kapal-kapal pesiar serta yacht. Nilai investasi di masing-masing tempat bisa mencapai 65 juta dollar AS serta 20 juta dollar AS. Leo berharap, pembangunan di dua tempat itu sudah akan tampak di pengujung 2023.

Baca juga: Harapan Investasi KEK Likupang dari Polandia

“Untuk yacht and sailing (berlayar) club sudah ada investor yang masuk. Nama PT-nya masih dalam proses. Ada dua nama yang saya dapat, tapi saya belum dapat konfirmasinya. Begitu aktanya keluar, baru saya bisa disclose (ungkap) namanya,” ujarnya.

Leo mengakui, tiga tahun terakhir investor tidak kunjung masuk akibat gempuran pandemi Covid-19, sehingga prioritas pengusaha bergeser dari ekspansi ke upaya bertahan hidup. Akan tetapi, investasi akan segera mengalir. Apalagi, investor akan memperoleh banyak kemudahan, seperti pengurangan atau insentif pajak.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Pemandangan dari atas Bukit Larata, salah satu obyek wisata alam di Desa Kinunang, Likupang Timur, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, pada Jumat (15/9/2023). Bukit yang dikelola oleh masyarakat itu diharapkan dapat membawa pemasukan bagi desa seiring dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang seluas 197,4 hektar yang mencakup tiga desa, termasuk Kinunang.

Di samping itu, investor tak perlu repot mendapatkan lahan usaha berkat mekanisme kerja sama dengan PT MPRD selaku pemilik KEK. “Kami juga tidak dalam posisi untuk menjual lahan. Kalau kita melakukan itu, kapan kita bisa menerima impact dari pembangunan di KEK, seperti peningkatan standar hidup masyarakat dan pendapatan asli daerah?” ujar Leo.

Kendati begitu, Elvira menyebut, pemerintah menilai PT MPRD perlu lebih menyederhanakan mekanisme atau menurunkan biaya yang perlu dikeluarkan investor untuk mendapatkan hak pakai lahan usaha. “Saya tahu mereka sudah berusaha menarik investasi. Tapi, sempat ada dua (investor) yang sudah masuk, tapi keluar lagi,” kata dia.

Elvira pun mempertanyakan keadaan ini. Namun, pemerintah tidak dapat mengintervensi karena pengelolaan lahan sudah masuk ke ranah bisnis swasta. “Pemerintah hanya bertugas menyiapkan infrastruktur pendukung di luar kawasan,” tambahnya.

Soal ini, Leo menampik adanya ketidakpuasan di kalangan investor. “Mereka rata-rata happy dengan arrangement yang kami buat. Mungkin itu salah persepsi saja. Kami nantinya akan masuk sebagai partner buat investor,” kata dia.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Pemilik PT Minahasa Permai Resort Development, Leo Rustandi (kedua dari kanan) dan Paquita Wijaya (tengah), menyambut rombongan investor dari Polandia di amfiteater Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang di Desa Pulisan, Likupang Timur, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Jumat (15/9/2023). Investasi yang dijajaki antara lain di bidang pengolahan sampah, energi hijau, serta perhotelan.

Tugas pemerintah

Sementara PT MPRD selaku BUPP berupaya menarik investor, pemerintah daerah fokus menyediakan segala fasilitas penunjang pariwisata. Langkah pertama yang dilakukan ialah membangun daerah di sekitar KEK Likupang. Sebab, KEK hanyalah satu bagian dari kerangka DPSP yang mencakup Manado, Bitung, Tomohon, Minahasa, dan Minahasa Utara.

“Jadi, kalau kita bicara DPSP, cakupannya lebih luas, ada lima kabupaten kota karena dia mengikuti Riparnas (Rencana Induk Pariwisata Nasional),” kata Patricia Languju, Perencana Muda Bidang Infrastruktur di Bappeda Sulut.

Sejauh ini, pemerintah daerah dan pusat telah merampungkan berbagai infrastruktur pendukung seperti jalan, hibah penginapan untuk masyarakat, menara base transceiver station (BTS), serta Pelabuhan Laut Likupang. Semuanya membentuk mayoritas dari total investasi Rp 372 miliar yang sudah masuk ke sekitar KEK sejak 2019.

Patricia mengatakan, sementara listrik dan internet sudah masuk, jaringan air bersih akan dibangun. “Kita sudah ada supply air baku dari Bendungan Kuwil. Tinggal IPA (instalasi pengolahan air minum) yang rencananya tahun ini oleh BPPW (Balai Prasarana Permukiman Wilayah) Sulut. Memang ada kendala pembebasan lahan, tapi cuma satu hektar.”

ANTARA/ADWIT B PRAMONO

Foto udara kondisi jalan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Kamis (14/9/2023). Pemerintah melalui Kementerian PUPR menggelontorkan anggaran Rp163,7 miliar untuk membuat, memperbaiki, merevitalisasi jembatan dan ruas jalan sepanjang 49.63 km yang menghubungkan sejumlah desa serta obyek wisata di KEK Likupang untuk mendukung pengembangan Destinasi Super Prioritas (DSP) Pariwisata. ANTARA FOTO/Adwit B Pramono/tom.

Pemerintah kini juga sedang membangun infrastruktur seperti jalan serta pelabuhan di Pulau Bangka, sebuah pulau di seberang area KEK. “Itu juga dibangun untuk jadi destinasi yang men-support KEK Likupang,” ujar Patricia.

Untuk melengkapi itu, Pemerintah Provinsi Sulut telah membuka beberapa penerbangan reguler internasional langsung ke Manado. Dua di antaranya, yaitu Scoot dari Singapura dan China Southern Airlines dari China, beroperasi empat kali sepekan. Adapun Jeju Air dari Korea Selatan masih dalam proses. Ada pula penerbangan Garuda Indonesia dengan rute Denpasar-Manado-Tokyo.

Henry Kaitjily, kepala Dinas Pariwisata Sulut, mencotohkan, Scoot, misalnya dapat membawa 50-80 wisatawan asing sekali penerbangan. ”Mereka carinya resor, orang-orang kelas menengah atas. Kedatangan mereka ini bukan mass tourism (pariwisata massal),” katanya.

Wisatawan jenis itulah yang, kata Henry, diharapkan untuk datang ke Likupang. Masa tinggal mereka diharapkan lebih lama dan pengeluarannya lebih besar. Pada 2022, rata-rata lama menginap tamu asing adalah 2,33 hari di hotel berbintang dan 2,55 hari di penginapan nonbintang.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Anak-anak bermain air di Pantai Paal yang terletak di Desa Marinsow, Likupang Timur, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, pada Sabtu (16/9/2023). Pantai yang terletak di dalam KEK Likupang itu dikelola badan usaha milik Desa Marinsow dengan penghasilan yang dapat mencapai Rp 50 juta per bulan.

Henry pun berharap tahun ini jumlah wisatawan mancanegara yang hadir ke Sulut bisa mencapai 100.000 orang seiring selesainya masa pandemi Covid-19, atau naik dari 15.388 orang pada 2022. Angka ini dapat lebih cepat dicapai jika pembangunan KEK Likupang telah berlangsung.

”Dengan nature conservation yang mereka tawarkan, greeneconomy, memang itu niche market (pasar tersegmentasi). Yang kita cari adalah pariwisata berkualitas. Kita harapkan segera, pada 2024 (pembangunan di KEK) sudah tampak lebih jelas lagi,” kata Henry.

Sembari menunggu pembangunan di KEK Likupang, masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pemprov Sulut yang pada Sabtu (23/9/2023) akan menapaki usia ke-59. Lahan seluas 1.370 hektar di sekitar KEK Likupang yang merupakan eks-HGU (hak guna bangunan) PT Perkebunan Nusantara XIV menghambat pembangunan.

Baca juga: Sulit Ciptakan Lapangan Kerja, Sulut Kirim Lulusan SMK ke Jepang

Patricia Languju, perencana muda di Bappeda Sulut, menilai hal itu menyebabkan pembangunan di bundaran KEK Likupang masih tersendat hingga kini. Gedung administrator KEK yang direncanakan dibangun dekat bundaran belum dapat terlaksana akibat masalah lahan tersebut. Begitu pula jalan 450 meter dari bundaran menuju lokasi gedung itu.

Soal ini, Gubernur Olly menegaskan komitmennya untuk segera menyelesaikan perkara ini. ”Kami sudah bicarakan dengan Pak Sandi (Menparekraf Sandiaga Uno) supaya KEK itu diperluas sampai di tanah PTPN XIV supaya semakin banyak investor yang tertarik. Kami percaya, apa yang sudah dilakukan oleh investor awal (PT MPRD) di KEK akan sangat berdampak untuk kemajuan investasi,” katanya.