Pembangunan Desa di Kabupaten Bulungan Bakal Diintegrasikan dengan Perhutanan Sosial

Pemkab Bulungan, Kalimantan Utara, mengejar target luasan perhutanan sosial di wilayahnya. Seiring dengan itu, mereka mulai membahas pembangunan desa yang terintegrasi dengan perhutanan sosial yang sudah diresmikan.

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Warga menggunakan ketinting di Sungai Kayan, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Jumat (14/4/2023). Selain sebagai tempat menangkap ikan, sungai tersebut juga dimanfaatkan warga untuk menambang pasir.

BALIKPAPAN, KOMPAS — Guna mengejar target luasan perhutanan sosial, Pemerintah Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, mulai membahas pembangunan desa yang terintegrasi dengan perhutanan sosial. Hal itu diharapkan bisa mewujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis perdesaan.

Bupati Bulungan Syarwani mengatakan, pihaknya sudah membahas hal tersebut bersama sejumlah pemangku kepentingan dan ahli di Yogyakarta pada 9-10 September lalu. Selain dihadiri perwakilan dari Pemkab Bulungan, kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah mitra dari lembaga swadaya masyarakat dan akademisi dari Universitas Gadjah Mada.

”Tajuk kegiatan itu adalah ’Penguatan Kemitraan Multipihak untuk Mewujudkan Kabupaten Bulungan yang Berdaulat Pangan, Maju, dan Sejahtera Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan’. Ini adalah awal pembangunan berkelanjutan di Bulungan,” ujar Syarwani melalui keterangan tertulis, Selasa (12/9/2023).

Baca juga: Banyak Tambang Ilegal di Wilayahnya, Otorita IKN Bentuk Satgas

SUCIPTO

Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Rabu (24/11/2021).

Ia mengatakan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltara 2022-2026, perhutanan sosial di Bulungan ditarget seluas 258.776 hektar. Hingga September 2023, sudah terealisasi 116.124,71 hektar perhutanan sosial di Kabupaten Bulungan.

Syarwani mengatakan, sembari mengejar target tersebut, pihaknya berupaya mengoptimalkan perhutanan sosial yang sudah ada. Itu dilakukan dengan pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh mitra Pemkab Bulungan. Pendampingan itu bertujuan agar pembangunan di desa terintegrasi dengan pengelolaan perhutanan sosial.

Dengan demikian, Syarwani berharap, warga bisa mengelola hutan di desanya untuk kebutuhan warga, memberi manfaat ekonomi, sekaligus membangun desa secara luas. Salah satu mitra Pemkab Bulungan dalam program tersebut adalah Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN). Manajer Senior Program Terestrial YKAN Niel Makinuddin mengatakan, pihaknya bersama sejumlah mitra telah mendampingi 10 desa di Bulungan.

Menurut Niel, program yang sudah dijalankan sejak September 2022 itu bertujuan untuk menguatkan tata kelola pemerintahan desa serta tata kelola badan usaha milik desa (BUMDes). Selain itu, pihaknya juga mendampingi untuk penyusunan rencana tata guna lahan (RTGL) dan pengembangan sistem informasi desa (SID).

Baca juga: Pemerintah Memulai Studi untuk Wujudkan IKN sebagai Kota Spons

KOMPAS/AHMAS ARIF

Warga Punan Batu di pedalaman Sungai Sajau, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Kamis (19/10). Masyarakat pemburu dan peramu ini teramcam dengan perusakan hutan dan perkebunan sawit yang menggusur ruang hidup mereka.

Setelah program berakhir pada April 2023, kata Niel, ada sejumlah catatan yang perlu diperhatikan. Salah satunya perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik dari aparat pemerintahan desa maupun masyarakat. Selain itu, mereka menilai belum adanya kolaborasi antardesa dengan kesamaan potensi dan persoalan pemasaran produk lokal.

Kabupaten Bulungan memiliki perhutanan sosial yang berpotensi besar dikelola dengan skema PWT.

Dalam pertemuan terbaru dengan Pemkab Bulungan, kata Neil, diharapkan menghasilkan peta jalan pembangunan berkelanjutan berbasis perdesaan. Sebab, peluang pembangunan berkelanjutan berbasis perdesaan bisa dilakukan melalui pengembangan wilayah terpadu (PWT) atau integrated area development.

”Kabupaten Bulungan memiliki perhutanan sosial yang berpotensi besar dikelola dengan skema PWT. Pertemuan tempo hari adalah awal mula langkah strategis dalam berkolaborasi,” kata Neil.

VINA OKTAVIA

Ketua Gabungan Kelompok Tani Mandiri Lestari, KPH Batu Tegi Kabupaten Tanggamus, Lampung, Eko P Juliana menanam pohon di lahan kritis di dalam kawasan Hutan Lindung Batu Tegi, Tanggamus, Rabu (19/2/2020).

Sementara itu, Kepala Bidang Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat Dinas Kehutanan Kaltara Bastiang mengatakan, perhutanan sosial di Kaltara memang belum mencapai target yang ditentukan.

Pihaknya harus melengkapi 142.652 hektar perhutanan sosial lain untuk mencapai target, yakni 258.776 hektar pada 2026. Dengan sisa waktu tiga tahun, Pemprov Kaltara sudah membentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS).

”Pokja PPS terus melakukan identifikasi dan sosialisasi perhutanan sosial,” kata Bastiang.