Akses kelola masyarakat pada hutan akan terus ditingkatkan pada 2021. Ini diharapkan bisa menjawab ketimpangan pengelolaan kawasan hutan dan meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar hutan.

Tutupan hutan di Sumatera Barat berkurang 31.367 hektar dalam 4 tahun terakhir. Program Perhutanan Sosial terbukti bisa mengurangi laju pengurangan tutupan hutan.

Rancangan Peraturan Pemerintah Bidang Kehutanan perlu memasukkan sejumlah substansi dan penjabaran operasional. Tujuannya, agar penerapan aturan bisa efektif.

Model kemitraan konservasi sebagai bentuk perhutanan sosial bisa memberikan dobel manfaat yaitu masyarakat menerima hasil dan sekaligus terberdayakan untuk turut menjaga kelestarian hutan.

Hutan Nagari (LPHN) Sirukam seluas 1.763 hektar ini merupakan sumber mata air bagi masyarakat Nagari Sirukam dan sekitarnya.

Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pendampingan kelompok-kelompok usaha yang turut dalam program perhutanan sosial. Pendampingan penting dilakukan agar masyarakat sekitar hutan punya kemampuan manajemen yang baik

Penurunan kualitas dan kuantitas hutan disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain konversi hutan menjadi infrastruktur, pembangunan wilayah, perkebunan, dan pertambangan.

Perhutanan sosial di Kalteng menjadi salah satu tumpuan menjaga hutan dengan cara menyejahterakan masyarakat yang hidup di sekitar hutan. Salah satunya dengan budidaya lebah kelulut.

Pemerintah mengklaim RUU Cipta Kerja memberikan keberpihakan bagi perhutanan sosial karena disebutkan langsung dalam perundangan itu. Namun, tanpa hal itu, perhutanan sosial sudah berjalan.

Deforestasi menjadi ancaman masyarakat adat Dayak yang hidup di Kalimantan Tengah. Hutan-hutan ditukar paksa dengan perkebunan monokultur. Mereka berjuang menolak hingga berhadapan dengan bencana dan jeruji besi.